Mendagri Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dalam rapat koordinasi yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 7 November 2024.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Rakor yang ada di Sentul tanggal 7 (November) itu adalah sebetulnya menyampaikan visi misi pemerintah, terutama Bapak Presiden tentang apa yang harus dikerjakan, karena kami selama di Magelang sudah cukup memahami ke mana visi misi Pak Presiden yang mendapat mandat dari rakyat," kata Tito, dikutip dari Antaranews.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menindaklanjuti usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via omnibus law. Dia menuturkan usulan itu akan dilaporkan dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami, Kemendagri, menghargai ide dari teman-teman di DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik," kata Tito kepada wartawan usai rapat bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Tapi dari pemerintah, saya selaku Kemendagri tentu memiliki mekanisme sendiri. Saya harus melapor kepada Bapak Presiden, kemudian saya biasanya nanti akan melakukan rapat di tingkat antarkementerian/lembaga yang terkait," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, menegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang tengah berdiskusi dengan kedua wakilnya saat rapat kerja di Komisi II.

Momen itu terjadi ketika Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memberikan kesempatan kepada Taufan Pawe untuk menyampaikan pandangannya dalam rapat tersebut.

"Terima kasih pimpinan dan segenap sahabat-sahabat Komisi II yang saya hormati. Bapak menteri, wakil menteri, dan jajarannya," kata Taufan Pawe sebelum menyampaikan pandangannya di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan data pemilih di Pilkada 2024 telah diserahkan kepada KPU RI dan terus diperbarui berkala. Tito mengatakan data itu telah dienkripsi sehingga tak akan terjadi kebocoran data.

"Daftar pemilih potensial sudah kita serahkan. Total pemilih untuk Pilkada serentak 207 (juta) sekian kami serahkan langsung saat itu kepada ketua (KPU), 2 Mei 2024, Pak Haysim Asyari saat masih," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kementeriannya tengah berfokus pada beberapa agenda politik jangka pendek, salah satunya gelaran pilkada. Terkait ini, Tito mengatakan telah memberi penugasan khusus kepada salah satu wakil menteri (wamen)-nya, Bima Arya Sugiarto.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat digelar di ruang Komisi II DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Tito mulanya menyampaikan sejumlah dirjen di kementeriannya tengah bertugas menjadi penjabat (Pj) di daerah.

"Kami bagi tugas karena Dirjen Dukcapil sekarang lagi Pj Gubernur DKI saya minta untuk beliau (Bima Arya) menjadi Koordinator Pengawas Kedukcapilan," kata Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons wacana revisi sejumlah undang-undang (UU) politik dengan metode omnibus law. Seiring munculnya wacana itu, Tito mengatakan pihaknya memang sedang memikirkan cara untuk memperbaiki sistem kepemiluan.

"Setelah selesai desk pilkada itu adalah kita tadi yang disampaikan kita mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi, sistem kepemiluan, sistem pilkada, apakah mungkin termasuk ide dari DPR, Bang Doli, saya sudah baca juga untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket omnibus law," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).