Mendes

Mendes Hadiri Kick Off HKSN di Banten, Minta Pendamping Desa Terlibat

Mendes Hadiri Kick Off HKSN di Banten, Minta Pendamping Desa Terlibat

()

Menteri Desa PDT Yandri Susanto bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan kick off Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Desa Talaga Kecamatan Mancak Serang, Banten. Kegiatan turut dihadiri oleh Gubernur Banten terpilih Andra Soni, Bupati Serang terpilih Ratu, dan Dirjen PPDT Kemendes Nugroho Setijo Nagoro.

Dikutip melalui keterangan tertulis Kementerian Desa PDT, Senin (16/12/2024), kegiatan serentak seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada 18-20 Desember 2024 mendatang. Selanjutnya, puncak acara akan dilaksanakan 20 Desmber 2024 di Kabupaten Pringsewu Lampung dan Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

Mendes Yandri Larang Kongkalikong Jabatan: Jadi Eselon I Tak Ada Setoran!

Mendes Yandri Larang Kongkalikong Jabatan: Jadi Eselon I Tak Ada Setoran!

()

Kementerian Desa dan PDT menggelar rapat pimpinan paripurna penajaman 12 rencana aksi. Dalam rapat itu Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan semua pegawai dilarang melakukan jual beli jabatan.

Yandri mengungkap isu dan masalah di Indonesia setiap periode dan masa pimpinan selalu soal jual beli jabatan. Hal itu langsung dia sampaikan kepada kepala badan, para eselon I, eselon II dan eselon II.

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada sogok-menyogok di lingkungan ini. Bapak mau jadi eselon satu atau Ibu menjadi eselon satu, tidak ada setoran satu rupiah pun kepada pihak manapun. Mau dia ngaku orangnya Pak Wamen, mau ngakunya orang Pak Menteri, mau ngaku staf khusus, mau ngaku orang dekat, tidak ada yang kita tolerir seperti itu," kata Yandri saat memimpin rapat di Kementerian Desa dan PDT di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Mendes Godok Aturan Minimal 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Mendes Godok Aturan Minimal 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

()

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menggodok Peraturan Menteri Desa terkait dana desa untuk ketahanan pangan. Dia mengusulkan 20 persen dana desa dikelola oleh BUMDes secara profesional untuk swasembada pangan.

"Kalau Permendes Nomor 13 tahun 2023 disebut maksimal 20 persen. Kita sekarang maunya minimal 20 persen untuk ketahanan pangan," kata Yandri dalam kunjungannya ke Desa Tepian Langsat, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Jumat (6/12/2024).

Yandri menuturkan peraturan itu sedang dibahas oleh lintas kementerian. Rencananya, aturan bakal direalisasikan Januari 2025.

Kunker ke Kaltim, Mendes Yandri Serahkan Bantuan Alat Berat-Resmikan KUD

Kunker ke Kaltim, Mendes Yandri Serahkan Bantuan Alat Berat-Resmikan KUD

()

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyerahkan bantuan 67 unit alat berat ke masyarakat Desa Tepian Langsat, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Alat berat ini bantuan pihak swasta yang diberikan lewat BUMDes Tepian Bina Bersama dan Koperasi Tepian Prima Sawit.

Bantuan itu terdiri dari 6 alat berat, 20 CPO, dan 41 dump truck. Bantuan diberikan ke masyarakat penerima manfaat di dusun tersebut.

"Jadi saya terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah punya perhatian khusus, perhatian sungguh-sungguh," ujar Yandri saat menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perwakilan masyarakat di lokasi, Jumat (6/12/2024).

Mendes Yandri Serahkan 67 Bantuan Alat Berat dari BUMDes ke Warga Kaltim

Mendes Yandri Serahkan 67 Bantuan Alat Berat dari BUMDes ke Warga Kaltim

()

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyerahkan bantuan 67 unit alat berat ke masyarakat Desa Tepian Langsat, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Alat berat ini bantuan pihak swasta yang diberikan lewat BUMDes Tepian Bina Bersama dan Koperasi Tepian Prima Sawit.

Bantuan itu terdiri dari 6 alat berat, 20 CPO, dan 41 dump truck. Bantuan diberikan ke masyarakat penerima manfaat di dusun tersebut.

"Jadi saya terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah punya perhatian khusus, perhatian sungguh-sungguh," ujar Yandri saat menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perwakilan masyarakat di lokasi, Jumat (6/12/2024).