Mendikdasmen Abdul Mu'ti

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan pihaknya akan menggandeng berbagai pihak buat menekan angka kekerasan terhadap guru.

Dia mengambil contoh seperti yang dialami Supriyani, seorang guru dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Menurut Mu’ti, kasus kekerasan pada guru menjadi masalah nasional yang membutuhkan solusi sistemik dan terintegrasi.

"Kasus seperti Supriyani itu bukan hanya beliau saja. Kasus seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu," kata Mu’ti di Jakarta Pusat, pada Rabu (30/20/2024), seperti dikutip dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, memastikan rencana kenaikan gaji guru akan dilaksanakan pada 2025 berdasarkan sertifikasi, bukan melalui pengangkatan.

“Bukan pengangkatan ya, tapi mungkin sertifikasi guru,” kata Abdul Mu’ti pada Rabu (30/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Abdul Mu’ti juga mengungkapkan, jumlah guru yang sudah memiliki sertifikasi cukup signifikan.

“Di angka sekarang lumayan, kalau sementara di angka yang saya terima dari Dirjen itu, sertifikasi guru itu ada 606 ribu sekian,” ujar Abdul.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan komitmennya untuk memperkuat pendidikan karakter di kalangan peserta didik, salah satunya dengan meningkatkan jumlah guru bimbingan konseling (BK) di tiap satuan pendidikan.

Hal ini disampaikan Mu’ti seusai bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, di Kantor PBNU Pusat, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024) kemarin.

Mu’ti menjelaskan, peran guru BK tidak hanya akan difokuskan pada pendisiplinan perilaku siswa, tetapi juga pada pengembangan bakat dan minat mereka sejak dini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambangi kantor Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, Rabu (30/10/2024).

Dilansir dari unggahan dalam akun Instagram @Kemendikbud.RI, Rabu sore, Abdul Mu’ti melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Dalam pertemuan tersebut, Mendikdasmen juga melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Selain itu, Mu’ti menyampaikan bahwa Wapres bersedia untuk hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti akan mendalami kasus tiga siswa kakak beradik yang dikeluarkan oleh sekolah di Pandeglang, Banten karena menunggak membayar uang bulanan (SPP).

Abdul Mu’ti mengatakan, dia telah menerima laporan video dan akan menelusuri informasinya secara komperhensif.

"Kami sedang mencari informasinya, peristiwa itu sesungguhnya bagaimana," ujarnya saat ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (30/10/2024).

Mu’ti mengatakan akan mengusahakan jalan keluar agar anak-anak tersebut bisa kembali bersekolah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian terbuka apabila Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ingin mengembalikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi anak-anak sekolah.

"Iya, pasti kita selalu terbuka ya kepada perubahan apakah namanya juga UN atau apa," kata Hetifah di Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Hetifah menilai sebenarnya Indonesia memang perlu data yang bisa dimanfaatkan secara nasional untuk bisa membandingkan kondisi pendidikan dari satu daerah dengan daerah lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai kebijakan yang baik dari menteri sebelumnya harus dilanjutkan oleh menteri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Hetifah merespons permintaan eks Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang meminta program Merdeka Belajar tetap dilanjutkan.

"Ya tentu saja satu kebijakan yang mungkin menjadi unggulan dari kementerian sebelumnya, jika itu ada hal-hal positif kalau menurut kami, tentunya harus dipertimbangkan untuk dilanjutkan," kata Hetifah di Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).