Menteri ATR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf setuju apabila pelaku mafia tanah dimiskinkan seperti yang disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ia juga mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang menangani penegakan hukum pemberantasan mafia tanah.

"Menurut saya, perlu dibentuk satgas khusus yang serius dalam memberikan sanksi tegas kepada mafia tanah. Satgas ini akan menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik mereka," kata Dede Yusuf seperti dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Satgas penegakan hukum mafia tanah dinilai diperlukan untuk mempermudah koordinasi antara Pemerintah dengan aparat penegak hukum. Dede berharap Satgas ini bisa menjadi terobosan dalam pemberantasan mafia tanah karena ancaman hukumannya cukup signifikan bagi pelaku.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengisi khotbah dan menjadi imam Salat Jumat. Adapun isi khotbah yang disampaikan adalah mengingatkan jajarannya untuk tidak berkhianat ketika mendapatkan amanah.

Dalam salat jumat di Masjid Ar-Ridha yang berlokasi di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, hari ini, Nusron mengatakan amanah tersebut titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT di akhirat kelak.

"Kita tidak boleh berkhianat kepada Allah dan Rasulullah SAW, bukti kita tidak berkhianat adalah kita iman kepada Rasul, iman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, iman bahwa semua yang disampaikan Nabi Muhammad adalah sumber hukum dan itu harus kita yakini," tutur Nusron, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan tak ada target khusus dalam pemberantasan mafia tanah di eranya. Ia menganalogikan selama masih ada dunia dan matahari masih ada tindak kejahatan termasuk mafia tanah.

Nusron mengibaratkan mafia tanah sama seperti kasus korupsi yang tidak tahu sampai kapan berhentinya. Ia menyebutkan, selama masih ada dunia dan matahari, berarti masih ada tindak kejahatan terjadi.

"Kalau satgas khusus kan sudah ada kan, satgas khusus sudah ada. Kalau sampai kapan ya nggak mungkin sampai kapan, sama kayak pemberantasan korupsi, sampai kapan ya nggak ada. Namanya tindak kejahatan selama masih ada dunia dan matahari muncul ya masih ada tindak kejahatan," kata Nusron kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan rencana strategis kementeriannya dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Nusron sempat berkelakar lantaran tak ada anggota Komisi II DPR perempuan dalam rapat.

Momen itu terjadi setelah Nusron menyampaikan rencana strategis Kementerian ATR/BPN mendatang. Nusron juga menegaskan soal langkah pihaknya untuk memberantas mafia tanah.

"Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi II ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Ketua dan bapak pimpinan serta bapak-ibu anggota semua," ujar Nusron menutup pemaparannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan menindak tegas mafia tanah. Nusron mendorong mafia tanah dimiskinkan dengan pasal berlapis supaya ada efek jera ke depannya.

Hal itu disampaikan Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Nusron menyebutkan ada tiga komponen yang biasanya melibatkan mafia tanah.

"Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak-bapak, sekalian tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah. Dan kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," ujar Nusron dalam rapat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa mafia tanah tidak dapat ditoleransi dan harus dimiskinkan.

Nusron mengaku akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memiskinkan para mafia tanah.

"Kita tidak bisa mentoleransi itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan pak Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (30/10/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI hari ini. Saat rapat, mik Nusron sempat mati.

Rapat kali ini merupakan rapat perdana Nusron dengan Komisi II DPR RI. Dia akan menjelaskan soal rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Rapat juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.