Menteri HAM Natalius Pigai

JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikit berbeda dengan menteri yang lainnya dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, tidak memiliki program 100 hari kerja.

Sebagai gantinya, dia mengungkapkan, memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.

Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan Thomas Trikasih Lembong (TTL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015, mengundang reaksi berbagai pihak.

Di antaranya datang dari Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 sekaligus mantan calon presiden (capres) Anies Baswedan dan mantan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya Muhaimin Iskandar.

Diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena sebagai Mendag disebut memberikan izin impor gula kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan memastikan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak menabrak koridor HAM.

Pigai menyampaikan ini dalam Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Kami adalah pembangunan, maka kami mendorong akselerasi mulai dari program sampai dengan pelaksanaan, kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai dalam paparannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Yasonna meminta Pigai selaku Menteri HAM jangan sampai berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

"Ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak menko, menko hukum Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar. Pigai menyebutkan salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.

"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya tak memiliki program 100 hari di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan yang didorong oleh Kementerian HAM saat ini adalah program menghadapi situasi yang darurat.

"Saya bangga dengan staf saya, mungkin kementerian kami termasuk yang paling siap Pak. Hari ini kami sudah mendapatkan peraturan presiden tentang Kementerian, mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan Permen tentang HAM," kata Pigai di rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai mengaku, dirinya pernah menjadi seorang juru parkir di Kawasan Kalibata, Jakarta Seelatan.

Pigai menceritakan ini dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir pak dulu di Depnakertrans Transmigrasi Kalibata itu saya tukang parkir, juru parkir," katanya dalam rapat.

Pigai juga menceritakan pernah bekerja sebagai pegawai honorer hingga pegawai negeri sipil (PNS) yang tugasnya mengantar surat fotocopy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, dirinya tidak menjadi menteri karena selama ini menjadi oposisi pemerintah.

Natalius Pigai sebelumnya merupakan Komisioner Komnas HAM yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Tidak, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," kata Pigai dalam rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memperkenalkan diri kepada anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat kerja perdana. Pigai mengatakan dulunya ia adalah seorang juru parkir.

Hal itu disampaikan oleh Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Pigai menyebut dia bukan sosok yang sering membaca.

"Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata, itu. Saya tukang parkir, juru parkir," ujar Pigai dalam rapat Kamis (31/10/2024).