Menteri Pekerjaan Umum

Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

()

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

AHY Bakal Larang Warga Jakarta Gunakan Air Tanah, Ini Alasannya

AHY Bakal Larang Warga Jakarta Gunakan Air Tanah, Ini Alasannya

()

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta. 

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Proyek Tanggul Laut Jakarta-Gresik Dapat Sinyal Hijau Prabowo?

Proyek Tanggul Laut Jakarta-Gresik Dapat Sinyal Hijau Prabowo?

()

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo disebut telah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas kelanjutan pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Dalam penjelasannya, Dody menyebut tren penurunan muka tanah saat ini terus terjadi khususnya di wilayah DKI Jakarta dan seluruh pesisir Pantai Utara Jawa. Karenanya, keseriusan pemerintah menggarap proyek giant sea wall dari Jakarta hingga Gresik sangat dibutuhkan.

Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

()

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyinggung pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dirinya menjelaskan, proyek giant sea wall tersebut urgen dilakukan untuk menanggulangi masalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang telah terjadi di Jakarta.

“Giant sea wall Jakarta sampai Gresik adalah salah satu program besarnya Pak Prabowo, utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat-sangat mengkhawatirkan,” jelasnya dalam Raker, bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Menteri PU Ungkap Nasib IKN, Dilanjutkan Tetap Tak Jadi Prioritas

Menteri PU Ungkap Nasib IKN, Dilanjutkan Tetap Tak Jadi Prioritas

()

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, bahkan pembangunan IKN tak dibahas dalam rapat kabinet yang dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

“Oh belum ada [obrolan soal IKN saat rapat kabinet], IKN sih tetap cuma mungkin ya akan prioritasnya kan sekarang swasembada pangan,” jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Dody Hanggodo Bakal Dibantu 6 Dirjen di Kementerian Pekerjaan Umum

Dody Hanggodo Bakal Dibantu 6 Dirjen di Kementerian Pekerjaan Umum

()

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan struktur baru Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal dipimpinnya selama lima tahun ke depan.

Pembentukan struktur baru itu menanggapi keputusan Presiden Prabowo memecah Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Berdasarkan Perpres 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 – 2029, salah satu poinnya pembentukan Kementerian PU,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V, Selasa (29/10/2024).