KPK Dukung Penundaan Bansos Jelang Pilkada 2024 untuk Cegah Korupsi
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan menghentikan bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KPK menilai langkah ini penting untuk memitigasi potensi konflik kepentingan.
"KPK tentunya mendukung langkah Kemendagri terkait rencana penghentian sementara distribusi bansos menjelang pilkada, yang bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi pada Rabu (13/11/2024).
