Mobil Dinas Pindad

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya belum memikirkan nasib kendaraan dinas para pejabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar mobil dinas bagi para anak buahnya adalah Maung buatan PT Pindad.

Mobil buatan dalam negeri itu akan menggantikan mobil produksi jepang, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive, yang dipakai oleh menteri di era Jokowi.

"Ya nanti kita pikirkan," ujar Prasetyo saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pihaknya akan membeli mobil dinas Maung produksi PT Pindad untuk para menteri, wamen, hingga kepala badan, bukan menyewa.

Menurut Prasetyo, Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong (mobil dinas Maung), semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Ya kita beli, kita berinvestasi," tegasnya.

Prasetyo mengatakan, pembelian mobil dinas Maung buatan Pindad ini sebenarnya tidak perlu diramaikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose memastikan pihaknya sanggup jika diminta memproduksi mobil dinas "Maung" untuk digunakan para menteri, wakil menteri dan pejabat eselon I.

Menurutnya, hal itu harus dilakukan jika memang sudah instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau sudah instruksi Presiden, kita harus sanggup. Karena pasti fasilitas, infrastruktur dukungan pasti akan disiapkan," kata Abraham kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Abraham menegaskan bahwa sejauh ini Pindad sudah memproduksi Maung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose menilai, rencana penggunaan mobil buatan Pindad bagi menteri, wakil menteri dan pejabat eselon I merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan produksi mobil buatan dalam negeri.

Rencana itu sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu.

"Ini merupakan komitmen yang kuat dari Bapak Presiden kita untuk penggunaan produksi dalam negeri," kata Abraham kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Meski demikian, ia mengaku, baru mengetahui kabar tersebut. Ia memastikan bahwa Pindad masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian.