Mpr

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang/jasa yang berkategori mewah, tidak menyasar pada kehidupan rakyat kecil.

Berdasarkan kajian yang didapatkannya, Sekjen Gerindra tersebut menegaskan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 hanya menyasar pada barang mewah saja.

“Semua sektor yang terkait dengan kehidupan rakyat kecil tidak dikenakan PPN 12%. Hanya barang mewah,” katanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hanya dikenakan untuk barang mewah. Ia berharap nantinya pemberlakuan PPN ini tak memberatkan masyarakat.

"Dari kajian yang kita dapat kan begitu. Artinya PPN tetap diberlakukan tapi hanya untuk barang mewah. Tidak dikenakan untuk makanan, tidak dikenakan untuk minuman, tidak dikenakan untuk transportasi, tidak dikenakan untuk kesehatan, tidak dikenakan untuk pendidikan," ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani melantik Siti Fauziah menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI di Gedung Nusantara IV Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pelantikan turut dihadiri para pimpinan MPR RI, yakni Bambang Wuryanto (Pacul), Eddy Soeparno, Rusdi Kirana, Lestari Moerdijat hingga Kahar Muzakir.

Adapun sebelumnya Siti Fauziah juga telah ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen MPR RI.

"Melantik Ibu Siti Fauziah menjadi Sekjen MPR RI, ini adalah dalam catatan sejarah Sekjen MPR pertama seorang perempuan" kata Muzani usai pelantikan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani melantik Siti Fauziah sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI. Upacara pengucapan sumpah jabatan pimpinan tinggi madya berlangsung hari ini.

Pelantikan terselenggara di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Hadir dalam acara pelantikan, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto (Pacul), Eddy Soeparno, Rusdi Kirana, Lestari Moerdijat, hingga Kahar Muzakir.

Mulanya, MPR membacakan petikan keputusan presiden terkait pemberhentian dengan hormat Siti sebagai Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI. Dalam petikan itu juga disampaikan pengangkatan Siti sebagai Sekjen MPR RI.

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kebijakan pemerintah dan DPR yang membatasi pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Dia berharap rencana kebijakan ini bisa mewujudkan kondisi perekonomian semakin kondusif.

Diketahui penyesuaian PPN 12% hanya berlaku terhadap barang mewah, serta tidak menyasar ragam kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan.

"Untuk menghindari kesimpangsiuran, pemerintah dan DPR hendaknya membuat kepastian tentang ragam barang mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen itu. Sebab, ketentuan tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sudah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 2021," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Biro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR RI menggelar Forum Keprotokolan 2024 untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan profesionalisme antar protokol kementerian dan lembaga. Acara ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan sinergi dalam pelaksanaan tugas keprotokolan.

Acara tersebut digelar acara Forum Keprotokolan yang dilaksanakan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/12).

Mengusung tema ‘Protokol Sebagai Representasi Kehormatan Institusi’, acara ini resmi dibuka oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono.

Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman menghadiri acara seremoni Opening KNPI Fair 2024 yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DK Jakarta di MGP Space, Kompleks SCBD, Jakarta. Dia mendukung penuh kegiatan yang berdampak positif terhadap pemuda tersebut.

"Kebetulan, saat Rapat Pimpinan MPR RI, saya diminta dan diberikan kewenangan untuk dapat memikirkan program-program apa saja yang bisa menyentuh Gen Z dan Gen Alpha. Kemudian saya melihat, kegiatan yang diinisiasi Ketua KNPI DKI Jakarta beserta pengurusnya dan beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) lainnya ini, sangat bagus dan menurut saya cocok bisa ditarik untuk berkolaborasi menjadi program bersama MPR ke depan," terang Akbar, dalam keterangannya, Minggu (8/12/2024).

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan manajemen konflik berbasis sekolah harus mampu diwujudkan sebagai bagian upaya menekan angka kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman bagi generasi penerus bangsa.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara di gelaran Youth Dialogue Studio Inspiring Real-World Applications of Change through Theory U yang diselenggarakan United in Diversity (UID) secara daring, Sabtu (7/12).

"Perlu ada upaya yang segera untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan agar mampu mengelola dan menangani konflik yang terjadi di sekolah," papar Lestari dalam keteranganmua, Minggu (8/12/2024) .

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi pagelaran ketoprak bertajuk Retno Kencana yang digagas mantan Panglima TNI Laksamana TNI AL (Purn) Yudo Margono.

Mengangkat kisah kepahlawanan Ratu Kalinyamat seorang pejuang perempuan dari Jepara yang hidup pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara. Pemerintah Indonesia telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115-TK-TH-2023 per tanggal 6 November 2023.

"Ratu Kalinyamat dikenal sebagai pemimpin Kerajaan Jepara pada abad ke-16, merupakan sosok wanita yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia dikenal sebagai ratu yang tangguh, berani, dan memperjuangkan kemerdekaan serta keadilan di tengah kekuasaan laki-laki yang dominan pada masanya," ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024).

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengingatkan saat ini dunia sedang menghadapi tantangan akibat interaksi antara bangsa yang makin terbuka dan disrupsi yang semakin tinggi. Akibatnya, nasionalisme serta kedaulatan bangsa menghadapi tantangan baru.

Globalisasi tidak terhindarkan, mobilitas fisik antar negara semakin tinggi. Bukan hanya mobilitas barang, jasa, dan uang yang semakin mudah tetapi juga gagasan dan pengetahuan berseliweran tanpa batas. Hal ini menyebabkan gagasan dan pengetahuan positif menjadi lebih mudah diperoleh.

Pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus harus diwujudkan melalui langkah terukur dan inklusif. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam mengakselerasi upaya ini demi menciptakan generasi bangsa yang tangguh.

"Upaya pemerintah untuk menghimpun data profil belajar para peserta didik untuk memetakan kebutuhan para pelajar sebagai dasar pemenuhan hak para pelajar yang berkebutuhan khusus, harus mendapatkan dukungan semua pihak," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga akan disalurkan ke peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan. Dia pun mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) pesantren dioptimalkan dalam program tersebut.

"Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," kata HNW dalam keterangan, Kamis (5/12/2024).