Muhammadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang menghormati sikap Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang melarang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia agar tidak memberikan gelar profesor kehormatan.

Togar pun menjelaskan, payung hukum yang mengatur tentang pemberian gelar kehormatan telah termaktub dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2012 dan Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021.

"Pada aturan yang berlaku ada istilah ‘dapat’, jadi diperbolehkan bagi perguruan tinggi untuk tidak menjalankan program tersebut," kata Togar dilansir dari ANTARA, Jumat (11/4/2025).

KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Syafiq Mughni, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

Syafiq mengatakan, evakuasi tersebut merupakan suatu langkah kemanusiaan yang baik dan positif. Meski demikian, evakuasi tersebut harus bersifat sementara dan bukan relokasi permanen.

Pemerintah Indonesia dapat membantu warga Gaza ke Tanah Air untuk keperluan pengobatan, perawatan kesehatan, atau pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa dalam jangka waktu terbatas.

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia agar tidak mengobral gelar profesor kehormatan.

"Pesan kami, PTMA jangan ikut-ikutan kasih gelar profesor kehormatan," tegas Haedar dalam sambutannya saat pengukuhan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Prof Dr Jebul Suroso sebagai guru besar, Kamis (10/4/2025).

Pasalnya, menurut Haedar, gelar profesor merupakan sebuah jabatan yang melekat dengan profesi dan institusinya.

"Ini pesan saya, biar pun belum ada SK-nya, anggap ini perintah ketum, demi marwah dan kekuatan PTMA," katanya lagi.