Munas PMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya bakal memediasi dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI), setelah menerima struktur kepengurusan dari dua kubu.

Diketahui, PMI dilanda kisruh karena munculnya musyawarah nasional (Munas) tandingan usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI. Munas tandingan itu justru menetapkan Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Menurut Supratman, mediasi adalah hal yang lumrah dilakukan.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak pemerintah untuk membentuk panitia seleksi (pansel) dalam penetapan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).

"Saya menyarankan agar pemerintah membentuk pansel untuk memilih pengurus yang independen dan agar tidak jadi rebutan," ujar Irma saat dihubungi pada Selasa (10/12/2024).

Irma menekankan bahwa PMI, sebagai organisasi nirlaba dan nonprofit, seharusnya tidak dikelola oleh individu yang terafiliasi dengan partai politik.

Dia mengusulkan agar PMI dikelola oleh orang-orang yang independen dan dapat diaudit oleh publik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) untuk tetap solid, meskipun tengah menghadapi polemik terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang melibatkan dua kubu, yaitu Agung Laksono dan Jusuf Kalla.

Pratikno berharap konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat.

“Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI. Oleh karena itu, pemerintah sangat ingin PMI solid,” ujar Pratikno kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Selasa (10/12/2024).

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22.

Namun, proses pemilihan tersebut menuai kontroversi, yang memunculkan laporan polisi dari JK terhadap politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono.

Laporan ini terkait dengan dugaan upaya Agung Laksono yang dianggap ilegal dalam merebut kursi Ketua Umum PMI.

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa laporan polisi terhadap Agung Laksono dilatarbelakangi oleh tindakan yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum PMI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik terjadi terkait posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024.

Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," kata Adang Rocjana dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Agung Laksono mengeklaim telah mengumpulkan 254 suara dukungan untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI).

Di sisi lain, Munas versi kubu Jusuf Kalla telah menggelar sidang pleno yang secara aklamasi memenangkan Kalla sebagai Ketum PMI untuk periode yang sama.

"Jadi Mas Agung dengan timnya itu kemudian mencari dukungan dan kita akhirnya terakhir mendapatkan 254 dukungan. Berarti kan melebihi 20 persen," ungkap Sekretaris Jenderal PMI versi kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, saat dihubungi pada Senin (9/12/2024).

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti polemik hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) antara kubu Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono. Legislator di DPR itu berharap lembaga ini tidak dijadikan kepentingan politik.

"PMI harusnya dikelola secara profesional meskipun lembaga ini non-profit oriented. Jangan jadikan lembaga ini alat untuk kepentingan politik ataupun untuk keuntungan pribadi dan kelompok," kata Irma kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Irma menyebutkan semestinya pemilihan pimpinan PMI jangan membuat publik curiga lantaran perebutan kepemimpinan tersebut. Ia berharap PMI dipimpin oleh pihak yang profesional.