Museum NTB

MATARAM, KOMPAS.com - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyebutkan diperlukan adanya revitalisasi gedung museum Nusa Tenggara Barat (NTB) agar memenuhi standar keamanan untuk menggelar pameran "Harta Karun Lombok".

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon usai meninjau ruangan gudang penyimpanan koleksi museum NTB, Selasa (7/1/2025).

"Kalau sudah bagus dan memenuhi standar, termasuk standar keamanannya, benda-benda repatriasi yang sudah dikembalikan dari Belanda yang sekarang ada di museum Nasional mungkin bisa ikut dipamerkan di sini," kata Fadli Zon.

MATARAM, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan permohonan resmi agar bisa mengadakan pameran harta karun Lombok di Museum NTB. 

Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam mengatakan, surat permohonan tersebut telah diserahkan langsung kepada pihak Museum Nasional beberapa waktu lalu. 

"Pemprov NTB bersurat tanggal 11 Desember 2023. Ditandatangani oleh PJ Gubernur NTB saat itu," kata Nuralam dikonfirmasi Rabu (8/1/2025). 

Pihak Museum NTB masih menunggu respons dari Museum Nasional terkait permohonan tersebut. 

MATARAM, KOMPAS.com - Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menyampaikan, pihaknya berencana menggelar pameran harta karun lombok di NTB melalui kerja sama dengan pihak Museum Nasional.

"Banyak yang penasaran. Untuk mengobatinya, kita adakan pameran bersama," kata dia, Rabu (8/1/2025).

Dia mengaku telah mengajukan permohonan untuk dapat memamerkan harta karun tersebut di NTB. Permohonan tersebut diajukan pihaknya pada tahun 2024.

"Kami sudah bersurat pada tahun lalu, semoga ada respons dari pemerintah pusat," ujar dia.

MATARAM, KOMPAS.com - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyatakan bahwa pengembalian harta karun Lombok dari Belanda ke Museum NTB belum dapat direalisasikan.

Pernyataan ini disampaikan saat peresmian program "Kotaku Museumku" pada Selasa (7/1/2025) di Museum NTB.

Fadli Zon menjelaskan bahwa Museum NTB belum memiliki standar keamanan yang memadai untuk menyimpan harta karun tersebut.

"Museum NTB belum memiliki standar keamanan yang layak untuk menyimpan harta karun Lombok yang diambil dari Belanda," ujar Fadli.