Nawawi Pomolango

Mantan Ketua KPK, Nawawi Pomolango, berharap KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto dan jajarannya dapat bekerja lebih optimal. Terutama dalam menuntaskan kasus yang menyita perhatian publik seperti kasus Harun Masiku.

Nawawi mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan baru KPK terkait pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Dia optimistis para pimpinan KPK baru ini dapat lebih optimal karena bukan orang baru.

"Banyak (PR) itu. Tapi nanti akan kami bicarakan ya teman-teman yang pasti. Kebetulan beliau-beliau kan bukan orang baru," kata Nawawi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango yakin operasi tangkap tangan (OTT) tetap ada di KPK periode 2024-2029. Menurutnya, OTT menjadi salah satu metode penindakan di KPK.

"Itu salah satu metode penindakan. Kita itu kan KPK diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyadapan, perekaman suara dari tingkat penyidikan. Itulah yang kemudian kita kemas sebagai suatu bagian kegiatan yang orang menyebutnya operasi. Jadi sah-sah aja," kata Nawawi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2034).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango mengatakan, serah terima jabatan (sertijab) pimpinan KPK akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

"Tanggal 20 Desember (sertijab), itu informasi dari pak Sekjen ya," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Nawawi mengatakan, sertijab pimpinan KPK biasanya dilakukan pada 20 Desember. Ia mengatakan, baru kali ini pelantikan pimpinan KPK dipercepat.

"Informasi dari Pak Sekjen gitu karena sebelumnya kan dilaksanakan setiap tanggal 20 Desember, hanya saja kemungkinan ada perjalanan sehingga dipercepat dilaksanakan pada hari ini. Mungkin serah terimanya yang ditunda tetap tanggal 20 Desember," ujarnya.

Serah terima jabatan (sertijab) pimpinan KPK akan dilakukan 20 Desember 2024. Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango menyebut dirinya sudah mulai mengangkuti barang-barang pribadinya.

"Saya kemarin pas hari libur itu hari Minggu saya sudah datang, kebetulan sekalian olahraga, saya ngangkut-ngangkutin apa yang bisa diangkut," kata Nawawi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Nawawi mengatakan sertijab pimpinan KPK akan dilakukan pada 20 Desember nanti. Menurutnya, para pimpinan baru KPK itu akan melaksanakan tugasnya usai sertijab.

Tidak jujurnya pejabat dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) bikin KPK geleng-geleng kepala. Contohnya, KPK menemukan ada pihak yang mengisi harga mobil Fortuner miliknya senilai Rp 6 juta.

Hal itu disampaikan Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12). Nawawi awalnya bicara ada pihak yang tidak jujur dalam pengisian LHKPN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan, KPK pernah mendapati lebih dari separuh pimpinan Mahkamah Agung (MA) diduga tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pernyataan itu Nawawi sampaikan ketika menjadi narasumber dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di MA.

"Saya pernah meminta Direktorat LHKPN khusus untuk Mahkamah Agung yang Anda anggap sedikit kontroversial dalam pengisiannya itu lebih dari separuh pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya," kata Nawawi, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung pernyataan seorang menteri koordinator (menko) yang mengeluhkan anggaran Rp 9 miliar hingga menteri yang meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun.

Pernyataan itu Nawawi sampaikam ketika menjadi narasumber dalam seminar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Mahkamah Agung (MA).

"Barusan ini ada seorang menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan 9 miliar kenapa juga dibentuk kementerian lembaga dimaksud seperti itu," ujar Nawawi, Senin (9/12/2024).

Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait kebocoran anggaran negara. Nawawi menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil sehingga tidak dapat bekerja.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Nawawi mulanya mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Nawawi lantas menceritakan adanya lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. Dia mengatakan permintaan tambahan anggaran itu dilakukan dengan alasan lembaga tersebut tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango tak mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Nawawi mengatakan, KPK memahami kesibukan Presiden Prabowo sehingga kehadirannya diwakili Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

"Terima kasih atas kehadiran Bapak Menko Polkam yang dalam hal ini mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami memahami kesibukan Bapak Presiden sehingga belum bisa hadir langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari ini," kata Nawawi kepada wartawan usai pembukaan Hakordia, Senin.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berjanji melakukan evaluasi internal KPK. Dia mengatakan evaluasi penting untuk memperkuat KPK.

"Kami memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme kerja dan integritas sebagai bagian dari penguatan internal di KPK. Untuk memperkuat dukungan penindakan dan pencegahan, juga dibutuhkan kerja sama yang kuat antar-aparat penegak hukum, terutama untuk dalam hal penindakan," kata Nawawi dalam sambutannya pada pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

KPK memaparkan sejumlah pencapaiannya dalam Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Salah satunya adalah KPK yang berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp 114,3 triliun.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dalam sambutannya di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024). Nawawi lebih dulu mengatakan KPK dalam upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah KPK berfokus pada 8 area melalui indeks pencegahan korupsi daerah.

"Pada upaya pencegahan korupsi pemerintah di daerah, KPK mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui indeks pencegahan korupsi daerah yang diukur melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), yang berfokus pada 8 area," kata Nawawi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango mengatakan, KPK telah menangani 597 perkara korupsi sejak 2019 hingga 2024 atau selama lima tahun terakhir.

Nawawi menyebutkan, beberapa perkara tersebut terjadi di sektor penting seperti hukum, pembangunan infrastruktur, perizinan sumber daya alam, pendidikan, hingga kesehatan.

"Pada upaya penindakan tindak pidana korupsi, selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, KPK telah menangani 597 perkara," kata Nawawi dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango mengungkapkan, kebenaran isi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang dilaporkan penyelenggara negara kepada KPK masih memprihatinkan.

Hal tersebut disampaikan Nawawi dalam pidatonya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

"Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang 19 Tahun 2019, salah satunya melalui fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Namun kebenaran isi laporan masih memprihatinkan," kata Nawawi, Senin.

Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango mengatakan selama 5 tahun terakhir, KPK telah melakukan penindakan sebanyak 597 perkara. Kasus korupsi itu terjadi di sejumlah sektor.

Hal itu dikatakan Nawawi dalam sambutannya di acara Hakordia 2024 di KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024). Kasus korupsi itu dari sektor hukum, infrastruktur, perizinan, SDA, pendidikan hingga kesehatan.

"Pada upaya penindakan tindak pidana korupsi sejak tahun 2020-2024 ini atau 5 tahun terakhir, KPK telah menangani 597 perkara," kata Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango dalam sambutannya di KPK, Jakarta, (9/12/2024).