Netralitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Yoyok Riyo Sudibyo mengingatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersikap netral dan bekerja secara profesional dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat tertutup antara Komisi I dan BIN yang berlangsung pada Senin (4/11/2024).

Kepala BIN Muhammad Herindra menegaskan, dia dan jajarannya akan tetap tunduk kepada Presiden dan tidak akan berperan sebagai alat pemenangan bagi partai politik atau individu tertentu.

BOYOLALI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Boyolali, Puji Astuti dilaporkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Boyolali ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran netralitas.

Puji diduga telah mengajak untuk mendukung salah satu partai pada pilkada melalui pesan singkat WhatsApp.

Terkait laporan itu, Puji pun menanggapi santai karena tidak pernah mengarahkan mendukung salah satu partai.

Dia menduga, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan percakapannya itu mengingat dirinya istri dari seorang anggota DPRD Boyolali dari Fraksi PDI-P.

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Dua ASN di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga melanggar netralitas. Kedua ASN tersebut yakni seorang camat dan Plt Sekretaris Dinas PUPR. 

"Ada dua kasus ASN yang sedang ditangani oleh Bawaslu Ngada dan kedua kasus ini melibatkan seorang Camat dan Plt Sekretaris Dinas,” ungkap Kordiv Penaganan Pelanggaran dan Penyeselaian Sengketa Bawaslu Ngada, Sebastianus Fermandez, saat dikonfirmasi Selasa (29/10/2024) malam.

Dia mengatakan untuk dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh seorang camat telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 12 Oktober 2024 lalu. 

MAGELANG, KOMPAS.com - Pakar pemilihan umum Titi Anggraini menyebut, netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa kerap dilanggar selama masa pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurut dia, hal tersebut tak lepas dari lingkup kontestasi pilkada yang lebih kecil dan sempit, hubungan kekerabatan atau persekutuan, serta konteks lokalitas.

“Pemicunya ada banyak, yakni eksternal dan internal,” kata Titi, kepada Kompas.com usai debat Pilkada Kabupaten Magelang di Grand Artos Hotel & Convention, Senin (28/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI La Ode Ahmad Pidana Bolombo menegaskan, akan ada sanksi pemberhentian jabatan bagi kepala desa yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pengenaan sanksi ini bisa dilakukan jika langkah mitigasi berupa sosialisasi hingga peringatan telah dilakukan, namun masih ada kepala desa yang bersikap tidak netral dan terbukti melakukan tindak pidana Pilkada 2024.

Adapun aturan tersebut tercatat pada UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa