Nuklir

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menjelaskan pihaknya tengah fokus pada persiapan draf Keppres. 

Adapun jika draf sudah dibahas oleh Menteri ESDM Bhalil Lahadalia, rancangannya segera diajukan ke Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Sekretaris Negara (Setneg).

Bisnis.com, JAKARTA - Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengeklaim banyak negara berminat untuk berinvestasi pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.Eniya mengatakan, negara-negara itu sudah meminta untuk melakukan pra feasibility study (FS) atau studi kelayakan untuk PLTN. Namun, pihaknya masih tetap berhati-hati untuk menerima tawaran itu."Saat ini lagi hot itu adalah nuklir, ini berbagai negara datang ke kami. Ada banyak, sekarang sudah menawarkan pra-FS," kata Eniya dalam acara Dialog Stakeholder EBTKE Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (17/12/2024).Sayangnya, Eniya tak memerinci negara-negara mana saja yang berminat berinvestasi di sektor PLTN tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa kerja sama pengembangan PLTN di Indonesia itu bisa dijalin dengan skema government to government (G2G) ataupun business to government (B2G).Dia pun menekankan bahwa Indonesia akan memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkitan listrik. Minat negara asing untuk berinvestasi di sektor PLTN sebelumnya juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengungkapkan PT PLN (Persero) telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk pengembangan small modular reactor atau reaktor modular kecil.Reaktor modular kecil merupakan bagian dari desain generasi baru PLTN yang dikembangkan di beberapa negara. Adapun, tujuan dari reaktor modular kecil adalah untuk memberikan energi nuklir yang bersifat hemat biaya. "PLN sendiri sudah menandatangani dengan Amerika dan Jepang untuk small modular reactor. Ini perlu dilihat untuk menambah daya dukung industri energi kita," ucap Airlangga dalam acara Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024) lalu. Menurut Airlangga, kerja sama PLN dengan AS dan Jepang itu lebih tepatnya mengenai FS dari reaktor modular kecil. "Itu mengenai feasibility study-nya. Jadi, kalau sudah selesai feasibility study baru masuk dalam tahap berikut," ucap Airlangga.Dia mengatakan, negara lain seperti China, Rusia, Korea Selatan, dan Prancis juga berminat untuk berinvestasi di sektor PLTN Indonesia. Airlangga mengatakan, minat negara-negara tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto "Nanti mereka akan investasi. Itu adalah B2B [business to business] antara PLN dengan investor," kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) berharap regulasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN diterbitkan pada 2025 seiring dengan persetujuan prinsip oleh pemerintah dan DPR periode sebelumnya.

Anggota DEN Eri Purnomohadi mengatakan regulasi tersebut akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional atau KEN.

"Mudah-mudahan ada rancangan baru pada 2025 dalam bentuk PP yang disepakati pemerintah dan DPR, sehingga Nuklir pada 2032 sudah bisa menjadi pilihan energi bersih," ujar Eri dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Prancis membuka peluang kerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan tenaga nuklir. Hal itu sejalan dengan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto yakni ketahanan energi dan energi rendah karbon.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan Asean, Fabien Penone menuturkan pihaknya mendukung upaya Indonesia dalam melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk nuklir.

Dia mengatakan Prancis siap membantu Indonesia dalam upaya transisi tersebut. Namun, dia menuturkan, keputusan keterlibatan Prancis akan bergantung pada pemerintah Indonesia ke depannya.