Nusron Wahid

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nusron Wahid bicara soal sengketa kasus Hotel Sultan antara PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dengan Sekretariat Negara (Setneg).

Nusron menjelaskan bahwa saat ini sengketa Hotel Sultan masih terus berproses di pengadilan negeri. Dalam prosesnya, dirinya mengaku bakal mengikuti putusan hukum yang ada.

“Sekarang perkaranya masih berperkara di pengadilan negeri. Kira-kira beginilah, HPL [hak pengelolaanya] atas nama Setneg dulunya, sedangkan HGB [hak guna bangunan]-nya atas pengelola Sultan [PT Indobuildco],” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf setuju apabila pelaku mafia tanah dimiskinkan seperti yang disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ia juga mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang menangani penegakan hukum pemberantasan mafia tanah.

"Menurut saya, perlu dibentuk satgas khusus yang serius dalam memberikan sanksi tegas kepada mafia tanah. Satgas ini akan menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik mereka," kata Dede Yusuf seperti dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Satgas penegakan hukum mafia tanah dinilai diperlukan untuk mempermudah koordinasi antara Pemerintah dengan aparat penegak hukum. Dede berharap Satgas ini bisa menjadi terobosan dalam pemberantasan mafia tanah karena ancaman hukumannya cukup signifikan bagi pelaku.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengisi khotbah dan menjadi imam Salat Jumat. Adapun isi khotbah yang disampaikan adalah mengingatkan jajarannya untuk tidak berkhianat ketika mendapatkan amanah.

Dalam salat jumat di Masjid Ar-Ridha yang berlokasi di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, hari ini, Nusron mengatakan amanah tersebut titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT di akhirat kelak.

"Kita tidak boleh berkhianat kepada Allah dan Rasulullah SAW, bukti kita tidak berkhianat adalah kita iman kepada Rasul, iman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, iman bahwa semua yang disampaikan Nabi Muhammad adalah sumber hukum dan itu harus kita yakini," tutur Nusron, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Jawa Tengah, tepatnya Kota Semarang. Dalam pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Nusron mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk konsolidasi pemikiran dan menyamakan langkah ke depan.

"Di dalam pertemuan ini saya sebetulnya masih dalam rangka konsolidasi pemikiran karena kita mau berjalan kalau gelombang cara berpikirnya tidak sama itu berat, jadi saya keliling dalam rangka menyamakan gelombang pemikiran, filosofinya sama dulu, kalau sudah sama gerak langkahnya akan sama," kata Nusron Wahid di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, ada 6,4 juta hektar lahan di Indonesia yang berpotensi mengalami tumpang tindih.

Ia menyebutkan, 6,4 juta hektar lahan itu memiliki sertifikat, tetapi tidak tertera di peta sehingga berpotensi tumpang tindih.

‘Saya sampaikan saja di Indonesia ini, potensi tumpang tinggi tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menargetkan, kasus 537 perusahaan sawit yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU) selesai pada akhir tahun ini.

"Targetnya sampai Desember ini harus selesai," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Ia mengatakan, penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan koordinasi terkait penindakan mafia tanah. Dalam kesempatan itu, Nusron juga membahas tentang kolaborasi dan sinkronisasi untuk memberantas mafia tanah.

"Kehadiran kami di Kejaksaan Agung hari ini adalah untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi dalam memberantas praktik mafia tanah yang semakin meresahkan," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan membersihkan praktik-praktik ilegal di sektor pertanahan yang kerap merugikan negara dan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan tidak membuat target khusus untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.

Ia menyebut, langkah-langkah pemberantasan akan terus dilakukan mengingat mafia tanah akan terus ada.

Ia lantas menganalogikan tindak kejahatan tersebut dengan sinar matahari yang tidak pernah pudar hingga kiamat.

"Kalau sampai kapan, enggak mungkin sampai kapan, sama kayak pemberantasan korupsi sampai kapan, ya enggak ada. Namanya tindak kejahatan selama masih ada dunia, dan matahari muncul ya masih ada tindak kejahatan" kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan tak ada target khusus dalam pemberantasan mafia tanah di eranya. Ia menganalogikan selama masih ada dunia dan matahari masih ada tindak kejahatan termasuk mafia tanah.

Nusron mengibaratkan mafia tanah sama seperti kasus korupsi yang tidak tahu sampai kapan berhentinya. Ia menyebutkan, selama masih ada dunia dan matahari, berarti masih ada tindak kejahatan terjadi.

"Kalau satgas khusus kan sudah ada kan, satgas khusus sudah ada. Kalau sampai kapan ya nggak mungkin sampai kapan, sama kayak pemberantasan korupsi, sampai kapan ya nggak ada. Namanya tindak kejahatan selama masih ada dunia dan matahari muncul ya masih ada tindak kejahatan," kata Nusron kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai mobil dinas.

Nusron mengaku akan memesan 11 mobil dinas jenis Maung untuk dirinya, wakilnya, serta jajaran Kementerian ATR/BPN.

"Ya kementerian ATR ya nanti mungkin sampai level eselon 1. Eselon 1 kita itu ada sembilan, tambah menteri sama wamen mungkin 11," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan pihaknya akan memesan 11 mobil bikinan Pindad. Hal ini dilakukan untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menteri-menteri memakai mobil Maung bikinan Pindad.

"Senang saja malah bagus. Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang, ya kan? Dan saya sudah komunikasi dengan Dirut Pindad, memang kita akan pesan juga," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkelakar soal tidak adanya anggota dewan perempuan yang mengikuti rapat perdana bersama Komisi II DPR RI.

Nusron menyorot ini saat akan mengakhiri paparannya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Selanjutnya saya serahkan ke bapak ketua dan bapak pimpinan serta bapak ibu anggota semua. Ini kok mohon maaf, ini kok anggotanya tidak ada wanitanya sama sekali," kata Nusron di rapat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan rencana strategis kementeriannya dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Nusron sempat berkelakar lantaran tak ada anggota Komisi II DPR perempuan dalam rapat.

Momen itu terjadi setelah Nusron menyampaikan rencana strategis Kementerian ATR/BPN mendatang. Nusron juga menegaskan soal langkah pihaknya untuk memberantas mafia tanah.

"Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi II ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Ketua dan bapak pimpinan serta bapak-ibu anggota semua," ujar Nusron menutup pemaparannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa terdapat 537 badan pengelola kelapa sawit yang tidak memiliki hak guna bangunan (HGU) sejak 2016.

Menurut Nusron, ratusan badan tersebut memiliki izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, tetapi tidak memiliki HGU.

"Ada 537 badan hukum dari Oktober 2016 hingga sekarang yang menanam kelapa sawit, memiliki IUP, tetapi tidak punya HGU," kata Nusron dalam rapat Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan menindak tegas mafia tanah. Nusron mendorong mafia tanah dimiskinkan dengan pasal berlapis supaya ada efek jera ke depannya.

Hal itu disampaikan Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Nusron menyebutkan ada tiga komponen yang biasanya melibatkan mafia tanah.

"Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak-bapak, sekalian tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah. Dan kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," ujar Nusron dalam rapat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa mafia tanah tidak dapat ditoleransi dan harus dimiskinkan.

Nusron mengaku akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memiskinkan para mafia tanah.

"Kita tidak bisa mentoleransi itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan pak Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen menarik perhatian terjadi dalam Rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Mikrofon yang hendak digunakan Nusron sempat mati di awal rapat. Sontak, hal itu menjadi perbincangan saat rapat berjalan.

Mulanya, Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mempersilakan Nusron dan jajaran untuk memperkenalkan diri.

Dalam kesempatan itu juga, Nusron dan jajaran diminta memberikan paparan 100 hari kementeriannya di hadapan anggota Dewan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI hari ini. Saat rapat, mik Nusron sempat mati.

Rapat kali ini merupakan rapat perdana Nusron dengan Komisi II DPR RI. Dia akan menjelaskan soal rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Rapat juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan melaksanakan rapat perdana dengan Komisi II DPR RI. Nusron akan menyampaikan strategi memberantas mafia tanah.

Rapat dengan Komisi II DPR RI itu akan dilaksanakan pada Rabu (30/10/2024) di gedung Nusantara II. Menteri Nusron akan didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, seluruh pejabat pimpinan tinggi madya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN.

Nusron menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).