Nusron Wahid

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan apresiasi dari PT Pertamina (Persero) atas dukungan terhadap perizinan yang didapatkan Pertamina Group pada tahun 2024.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan penerbitan perizinan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bertujuan untuk mendukung Pertamina menyukseskan ketahanan dan swasembada energi.

"Terima kasih sekali kepada teman-teman Pertamina yang memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas pelayanan perizinan yang diberikan kepada Pertamina Group. Kita tahu bahwa salah satu Asta Cita yang terpenting Pak Prabowo adalah ingin menciptakan swasembada pangan dan swasembada energi, baik itu energi yang tidak terbarukan maupun yang terbarukan," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota. 

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib kelanjutan pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Tropical Coastland yang digagas oleh Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 milik Sugianto Kusuma atau Aguan telah dibahas di meja Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Di mana, pembahasan itu dilakukan dalam pertemuan antara Prabowo dan kabinetnya yang dilakukan pada Selasa (10/12/2024).

“Ada dong pembahasan [Tropical Coastland dengan Presiden Prabowo kemarin],” kata Nusron singkat saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bakal mengalokasikan lahan seluas 564.000 hektare untuk menyukseskan program transmigrasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan yang bakal dialokasikan untuk program tersebut berasal dari lahan terindikasi terlantar yang totalnya mencapai 854.662 hektare (Ha).

“Untuk transmigrasi ada 564.000 hektare [dari indikasi tanah terlantar 854.662 Ha],” jelas Nusron Wahid dalam Rakernas REI di Bandung, Kamis (5/12/2024).

DPD RI merencanakan untuk memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hingga Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Pimpinan DPD berencana akan membahas perihal Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Tangerang.

"Nanti kita akan bicarakan, apakah kita perlu untuk klarifikasi setelah kita meninjau semua, mengundang, baik itu Menteri ATR. Karena yang bertanggung jawab terhadap ini selain negara adalah Menko Perekonomian, kemudian kementerian terkait adalah Menteri Pariwisata. ATR itu kan hanya tata ruang dan proses tata ruang itu sedang berjalan karena PSN ini baru bulan Maret 2024," kata Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai di lokasi PSN Tropical Coastland, Kabupaten Tangerang, Sabtu (7/12/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan urgensi percepatan sertifikasi tanah wakaf. Menurutnya, sertifikasi diperlukan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa dan konflik serta memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf demi kemaslahatan umat.

"Memang (sertifikasi tanah wakaf) ini dianjurkan, jadi kalau ada pesantren yang belum bersertifikat langsung didaftarkan saja sehingga tidak ada konflik," ucap Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Hal itu dia sampaikan usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 25 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di wilayah terkait, yang berlangsung di Kantor PWNU Jawa Barat, Bandung.