OTT

KPK mencatat telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 36 kali. Jumlah tersebut dilakukan selama periode 2020-2024.

"Jumlah OTT 36, pada 2024 jumlah OTT sebanyak 5 kali," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers capaian kinerja KPK periode 2019-2024 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Berdasarkan data yang dipaparkan KPK, pada 2020, total OTT yang dilakukan sebanyak delapan kali. Kemudian, pada 2021 sebanyak 6 kali, 2022 sebanyak 10 kali, lalu pada 2023 sebanyak 7 kali.

MATARAM, KOMPAS.com - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Ripai dipanggil Polres Mataram, Senin (16/12/2024).

Terpantau, Ahmad Ripai bersama kawannya mengenakan pakaian dinas keluar dari ruang penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Mataram sekitar pukul 16.00 Wita.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Mataram, Iptu I Komang Wilandari mengatakan, kedatangan Ripai bukan untuk pemeriksaan melainkan diminta melengkapi dokumen.

Dokumen tersebut berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) Polres Mataram terhadap Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Pendidikan (Dikbud), Ahmad Muslim pada Rabu (11/12/2024).

Ketua KPK 2024-2029 Setyo Budiyanto menjamin operasi tangkap tangan (OTT) tetap dilaksanakan di eranya. Setyo mengatakan KPK punya kewenangan melakukan penyadapan.

"Ya, beberapa kali kan sudah kami sampaikan, salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya, untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan," kata Setyo kepada wartawan seusai pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).

MATARAM, KOMPAS.com - Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB), polisi menggeledah kantor Dikbud NTB dan menyita empat kardus dokumen.

Kanit Tipikor Sat Reskrim Polresta Mataram, IPTU I Komang Wilandra menjelaskan, penggeledahan tersebut dilakukan pada Jumat (13/12/2024), sebagai tindak lanjut dari OTT yang dilakukan pada Rabu (11/12/2024) lalu.

"Penggeledahan ini berkaitan dengan dokumen pembayaran uang muka termin pertama, kontrak, dan lain-lain," ungkap Komang.

KPK telah melakukan sejumlah kegiatan penggeledahan di Pekanbaru terkait kasus korupsi pemotongan anggaran atas uang ganti yang menjerat mantan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM). KPK melakukan penggeledahan di sejumlah rumah hingga kantor terkait perkara tersebut.

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada 5 sampai 12 Desember 2024. Rinciannya 12 rumah di Pekanbaru, 3 rumah di Jakarta Selatan serta Kota Depok, dan 6 kantor di lingkungan Pemkot Pekanbaru.

MATARAM, KOMPAS.com - Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berinisial M ditangkap polisi dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT).

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Regi Halili membenarkan adanya OTT yang dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Mataram tersebut.

"Benar, kami telah melakukan upaya penegakan hukum berupa OTT terhadap salah seorang Kabid di Dikbud NTB," kata Regi kepada Kompas.com, di Mataram,Rabu (11/12/2024) malam.

Polisi melakukan OTT di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB sekitar pukul 17.30 Wita. Polisi mulai melakukan operasi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sepakat dengan Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan yang mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) masih merupakan cara terbaik untuk memberantas korupsi. Meski demikian, Sahroni menyoroti OTT yang ada saat ini sering tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Saya setuju dengan statement saudara Novel Baswedan. Kasus yang diawali dengan OTT, lebih pasti akan bisa diproses secara cepat dan efektif. Namun, seringkali OTT dilakukan dengan tidak sesuai SOP," kata Sahroni saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) masih merupakan cara terbaik untuk memberantas korupsi. KPK menyebut pernyataan tersebut tidak salah.

"Pernyataan tersebut tidak salah. Karena di saat beliau menjadi Kasatgas Penyidik, kita tahu sudah banyak pengalaman dalam menangani banyak perkara yang dimulai dari kegiatan penyelidikan tertutup dan dilanjut ke proses tangkap tangan," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Tessa mengatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan OTT cara terbaik. Dia bahkan menyebut KPK juga melakukan sejumlah OTT beberapa waktu yang lalu.

Belakangan ini KPK terlihat masih mengasah tajinya. Dalam gemuruh pertentangan perubahan istilah ‘operasi tangkap tangan’ (OTT) menjadi ‘kegiatan penangkapan’ hingga peristiwa terakhir tentang kalahnya KPK dalam sidang praperadilan melawan Sahbirin Noor (SHB) selaku Gubernur Kalimantan Selatan saat itu, KPK masih berusaha bangun dari hibernasinya. Terbaru, mereka melakukan operasi tangkap tangan di Pekanbaru. Operasi tersebut berhasil menjaring PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

Meski masih melakukan sejumlah operasi, oleh sejumlah pihak, wajah KPK belum dilihat sebagai performa maksimal. Masih ada berbagai hal yang perlu dilakukan agar KPK bisa kembali beringas menggilas para koruptor.

Dalam pemeriksaan fit and proper test Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi III DPR pada 19 Oktober lalu, Johanis Tanak menyebut akan menghilangkan operasi tangkap tangan (OTT) jika terpilih menjadi ketua komisi antirasuah tersebut. Bagi mantan Komisioner KPK itu, OTT sudah tidak lagi relevan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Hal ini menurutnya karena OTT bertentangan dengan KUHAP.

Pernyataan Johanis Tanak tersebut tentunya mengundang berbagai macam respons dari masyarakat. Pasalnya, OTT sering digunakan oleh KPK sebagai senjata mutakhir pemberantasan korupsi. Katakanlah dalam kasus dugaan pungutan dana pilkada yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu baru-baru ini, atau mungkin dalam kasus yang cukup fenomenal berkenaan dengan korupsi dana hibah KONI dari Kemenpora yang melibatkan Imam Nahrawi. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah operasi tangkap tangan masih relevan digunakan dalam pemberantasan korupsi?

Ketua terpilih KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tetap ada di masa kepemimpinannya nanti. Hal itu juga sempat dikatakan Setyo saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.

"Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper test, OTT tetep lanjut," kata Setyo setelah disahkan menjadi pimpinan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Setyo mengatakan perkembangan terkini OTT hanya terkait penamaan. Setyo tidak masalah terkait hal tersebut.