Palang Merah Indonesia

Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten terus berupaya untuk memberikan kinerja terbaik kepada masyarakat. Sejumlah Langkah dan inovasi pun telah dijalankan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Ketua Bidang Organisasi PMI Banten Amrin Nur mengatakan upaya untuk memberikan kinerja terbaik tidak terlepas dari sejumlah factor. Dia mejelaskan salah satunya terkait dengan kebersamaan antara pengurus provinsi dan delapan kabupaten/kota.

"Kami rencanakan program kerja secara berjenjang, bottom up dari bawah, sehingga pada pelaksanaanya berjalan dengan baik. Kami pun rutin menguatkan kebersamaan dengan rapat bersama dan monitoring bersama PMI kabupaten/kota," kata Amrin dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyambangi pengungsian korban kebakaran di permukiman padat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia ingin mengusulkan kepada Kementerian Perumahan untuk merelokasi korban ke rusun.

Pantauan detikcom di SDN Kebon Kosong 09, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024), JK datang pada pukul 14.07 WIB. Ia menggunakan baju putih PMI langsung mengunjungi tenda pengungsian.

Ia tampak berbincang dengan beberapa warga yang ada. "Butuh apa?" tanya JK pada warga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah ikut campur dalam kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2029-2024.

Budi menekankan, PMI merupakan mitra kerja kementerian yang dipimpinnya sehingga tidak boleh ada ikut campur dari Menteri Kesehatan.

"Enggak ada (cawe-cawe). Kita itu, PMI itu adalah mitra kerja Kemenkes dan punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Ia mengaku menghargai organisasi PMI, karena organisasi tersebut berdiri independen di luar wewenang Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tak ikut campur dalam kontestasi Ketum PMI. Dia juga menegaskan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada salah satu calon ketum PMI.

"Nggak ada, PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai. Kita tidak ikut campur urusan organisasi di luar," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Budi menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu memberikan rekomendasi kepada Agung Laksono.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan belum menerima surat permohonan pengesahan SK kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). Pihaknya akan melakukan verifikasi jika ada permohonan masuk.

"Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI. Namun demikian tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada. Dari sisi AD/ART-nya, prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," kata Supratman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak pemerintah untuk membentuk panitia seleksi (pansel) dalam penetapan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).

"Saya menyarankan agar pemerintah membentuk pansel untuk memilih pengurus yang independen dan agar tidak jadi rebutan," ujar Irma saat dihubungi pada Selasa (10/12/2024).

Irma menekankan bahwa PMI, sebagai organisasi nirlaba dan nonprofit, seharusnya tidak dikelola oleh individu yang terafiliasi dengan partai politik.

Dia mengusulkan agar PMI dikelola oleh orang-orang yang independen dan dapat diaudit oleh publik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) untuk tetap solid, meskipun tengah menghadapi polemik terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang melibatkan dua kubu, yaitu Agung Laksono dan Jusuf Kalla.

Pratikno berharap konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat.

“Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI. Oleh karena itu, pemerintah sangat ingin PMI solid,” ujar Pratikno kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Selasa (10/12/2024).

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) didapuk kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI). Namun, awal kepemimpinan JK di periode 2024-2029 ini ’terganggu’ klaim pihak lain.

Kursi Ketum PMI juga diklaim tokoh senior, Agung Laksono. Pengakuan oleh Agung membuat JK melapor ke polisi.

JK menuding pencalonan Agung sebagai calon ketua umum (caketum) PMI sebagai tindakan ilegal.

"Itu ilegal, dan pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan," kata JK setelah membuka Munas PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti polemik hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) antara kubu Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono. Legislator di DPR itu berharap lembaga ini tidak dijadikan kepentingan politik.

"PMI harusnya dikelola secara profesional meskipun lembaga ini non-profit oriented. Jangan jadikan lembaga ini alat untuk kepentingan politik ataupun untuk keuntungan pribadi dan kelompok," kata Irma kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Irma menyebutkan semestinya pemilihan pimpinan PMI jangan membuat publik curiga lantaran perebutan kepemimpinan tersebut. Ia berharap PMI dipimpin oleh pihak yang profesional.

Agung Laksono mengaku dikecewakan terkait syarat dukungan dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI yang pada akhirnya memutuskan ketum petahana Jusuf Kalla (JK) kembali memimpin. Alhasil, kubu Agung Laksono pun menggelar munas tandingan yang akhirnya memenangkan dirinya.

Dalam konferensi pers yang dilakukan Agung Laksono di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/12) siang, pihaknya menyebut telah mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen peserta Munas PMI sebelum membuat munas tandingan. Namun, kata dia, hasil dukungan itu seketika berubah yang hanya memunculkan angka 6 persen dukungan atau di bawah syarat minimal dukungan 20 persen.

Agung Laksono akan membawa hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) yang dilaksanakan pihaknya ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Agung akan menyerahkan keputusan akhir kepada Kemenkum setelah Munas yang diselenggarakannya disebut ilegal oleh kubu Munas yang memenangkan Ketum PMI petahana, Jusuf Kalla.

"Hasil dari pertemuan-pertemuan ini tentu akan dibawa ke instansi yang memang mempunyai tanggung jawab dalam kaitan keberadaan eksistensi organisasi seperti Palang Merah Indonesia. Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya," kata Agung Laksono dalam konferensi pers di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) terpilih di Musyawarah Nasional (Munas) ke XXII, Jusuf Kalla (JK) melaporkan politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono ke polisi.

JK menyebutkan, laporan itu dilayangkan terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI.

"Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau," kata JK dalam keterangan videonya, seperti dikutip Senin (9/12/2024).

JK mengatakan, upaya Agung Laksono untuk merebut kursi ketua umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum.

Posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) kembali dijabat oleh Jusuf Kalla (JK). JK mengatakan bakal mencari pengurus yang kredibel.

JK terpilih secara aklamasi di Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-XXII. Setelah resmi menjadi Ketum PMI periode 2024-2029, JK mengatakan akan membentuk pengurus PMI Pusat.

"Ya kita akan bentuk pengurus. Kan di PMI itu dibatasi, pengurus pusat maksimum 21 orang. Mencari 21 orang yang kredibel, yang baik," kata JK di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menuding pencalonan Agung Laksono sebagai Ketua Umum (Caketum) PMI adalah tindakan ilegal. JK menganggap aksi yang dilakukan Agung merupakan bentuk pengkhianatan.

"Itu ilegal, dan pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan," kata JK setelah membuka Munas PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

JK mengatakan pihaknya sudah melapor ke polisi terkait tindakan kubu Agung Laksono tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa pengurus PMI yang mendukung Agung Laksono telah dipecat karena melanggar AD/ART.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla kembali diminta untuk menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029. JK mengatakan tidak ada nama lain selain dia sebagai calon Ketua Umum PMI.

"Ya, dari semua peserta mau aklamasi seperti itu, namun perlu formalitasnya nanti. Tidak ada calon lain, tidak ada calon lain," kata JK seusai pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-XX di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).