Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan tak bakal ada transmigrasi dari daerah-daerah di luar Papua ke wilayah Papua.

Iftitah menyatakan, langkah itu tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan sejumlah aturan.

“Secara regulasi baik undang-undang pemerintah daerah, undang-undang transmigrasi maupun peraturan daerah masing-masing provinsi setempat di Papua, melakukan penempatan kepala keluarga transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi,” ujar Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (5/11/2024).

SENTANI, KOMPAS.com - Pesawat Trigana Air Boeing 737-200 dengan nomor registrasi PK-YSC dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, tujuan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, batal terbang pada Selasa (5/11/2024).

Sebab, keluar api di bagian sayap pesawat ketika hendak keluar dari Apron Bandara Sentani.

“Sekitar pukul 11.30 WIT di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, dilaporkan pesawat Trigana Air mengeluarkan api ketika hendak melakukan taxi menuju landasan pacu untuk menerbangkan pesawat ke Wamena,” Kata Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay kepada awak media melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

MERAUKE, KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunjungi Kampung Wanam di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Kedatangan mereka pada Minggu (3/11/2024) untuk meninjau proyek percontohan yang merupakan bagian dari program cetak sawah nasional.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, program cetak sawah ini menargetkan lahan seluas 1 juta hektar, yang akan dilaksanakan secara bertahap.

“Demplot (demonstration plot) ini berfungsi sebagai sarana percontohan bagi petani di Distrik Wanam agar dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya,” kata Amran saat peresmian.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Hendrikus Woro dan sejumlah pihak mengenai pembangunan perkebunan sawit dan pabrik di tanah seluas 36.094 hektare di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Perkara ini sempat viral di media sosial dengan tagar All Eyes on Papua.

"Tolak kasasi," putusan MA sebagaimana dilihat, Sabtu (2/11/2024).

Putusan ini diketok oleh hakim agung Irfan Fachruddin selaku hakim ketua, dan Yodi Martono Wahyunadi, Cerah Bangun sebagai hakim anggota. Nomor putusan 458 K/TUN/LH/2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, Lamek Dowansiba, mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran daerah.

Lamek menilai, pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan wilayah di Papua karena bakal mengatasi masalah geografis dan keterbatasan akses layanan publik di wilayah tersebut.

"Terkait moratorium, saya pikir pemerintah pusat sudah harus mencabut kembali. Di Papua Barat, ada beberapa daerah yang sangat membutuhkan akselerasi pembangunan, namun mengalami kesulitan akibat luasnya wilayah dan sulitnya akses," kata Lamek kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI berkomitmen untuk menindaklanjuti pengaduan yang diajukan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia soal serangan bom molotov di Kantor Redaksi Jujur Bicara (Jubi), Kota Jayapura, Papua.

"Untuk situasi di Papua memang rentan konflik dan kekerasan. Oleh sebab itu, Komnas HAM dalam beberapa kasus, yang dialami oleh Jubi, kami juga menangani dan memberikan perhatian terhadap kasus itu," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,8 terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Gempa ada pada kedalaman 18 kilometer.

"(Gempa) 74 km barat laut Mamberamo Raya-Papua," tulis BMKG melalui akun X-nya, Senin (28/10/2024).

Gempa terjadi pada pukul 03.58 WIB. Gempa ada pada titik koordinat 1,98 lintang selatan dan 137,38 bujur timur.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," jelas BMKG.

Sumber

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai masa depan pertanian alias lumbung pangan di Papua hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan pangan nasi yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia. Deforestasi menjadi sorotan utama sebagai dampak dari aktivitas pertanian di Negeri Cenderawasih.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai langkah yang diambil pemerintah kontradiktif dengan semangat diversifikasi pangan lokal. Pasalnya, akan timbul konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

“Membangun lumbung padi di papua yang notabene pangan lokalnya sagu, ubi, dan betatas ini seperti mengorbankan kehidupan masyarakat lokal untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan mayoritas makan nasi,” kata Eliza kepada Bisnis.com, belum lama ini.