Papua

Ajukan Gugatan Pilkada Papua ke MK, Matius Fakhiri: Menjalankan Konstitusi

Ajukan Gugatan Pilkada Papua ke MK, Matius Fakhiri: Menjalankan Konstitusi

()

JAYAPURA, KOMPAS.com - Calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2 Matius Derek Fakhiri-Aryoko Rumaropen (MARI-YO) melayangkan gugatan hasil Pilkada Provinsi Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pria yang akrab disapa MDF ini mengatakan, saat ini tim hukum Matius-Aryoko sedang mempersiapkan gugatan ke MK terhadap hasil pleno terbuka rekapitulasi suara gubernur dan wakil gubernur Papua.

"Tentunya ini hanya sebatas kita menjalankan konstitusi," katanya di Kota Jayapura, Selasa (17/12/2024).

Fakhiri tidak menyebut objek perkara yang digugat tim hukum ke MK. Namun, ia memastikan materi yang akan diajukan sudah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan MK.

Oknum Anggota TNI AU di Jayapura Aniaya Istrinya gara-gara Charger Ponsel

Oknum Anggota TNI AU di Jayapura Aniaya Istrinya gara-gara Charger Ponsel

()

JAYAPURA, KOMPAS.com - Seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang bertugas di Lanud Silas Papare, Jayapura, Papua, berinisial Serka MM diduga membakar istrinya, Elis Agustina Yotha, hingga mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya.

Diduga, oknum tentara itu membakar istrinya gara-gara persoalan charger ponsel.

Kasus ini terjadi pada 1 Desember 2024 dan baru viral di media sosial pada Senin (16/12/2024). Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, Kabupaten Jayapura, sebelum dinyatakan meninggal pada Minggu (15/12/2024).

Cabup Pemenang Pilkada Ajak Rival Bersama-sama Bangun Jayapura

Cabup Pemenang Pilkada Ajak Rival Bersama-sama Bangun Jayapura

()

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Papua, telah menetapkan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Yunus Wonda-Haris Yocku sebagai peraih suara terbanyak pada Pilkada Kabupaten Jayapura 2024.

Yunus-Haris memperoleh 22.386 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 Ted Yones Mokay-Supardi, memperoleh 11.100 suara dan paslon nomor urut 3 Jan Jap Ormuseray-Asrin R Tasak mendapatkan 21.202 suara. Kemudian, paslon nomor urut 4 Yohanes Manangsang-Daniel Mebri meraih 8.496 suara dan paslon nomor urut 5 Alpius Toam-Giri Wijayantoro memperoleh 15.757 suara.

Duka di Lanny Jaya, Dua Polisi Gugur dan Warga Sipil Terluka dalam Serangan Brutal OTK

Duka di Lanny Jaya, Dua Polisi Gugur dan Warga Sipil Terluka dalam Serangan Brutal OTK

()

KOMPAS.com - Ipda Anumerta Hidayat Suratnoharto dan Brigpol Tri Yudha Argadianto, anggota Polres Lanny Jaya, Papua, gugur setelah diserang oleh orang tidak dikenal (OTK) saat bertugas pada Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, seorang warga sipil bernama Bastam (43) mengalami luka tembak.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, mengatakan bahwa pelaku awalnya menyerang Brigpol Tri Yudha saat berada di sebelah Warung Bunda.

Setelah menyerang, pelaku merampas senjata api milik Brigpol Tri Yudha dan masuk ke Warung Bunda. Di dalam warung, pelaku kemudian menyerang Aiptu Hidayat.

Bawaslu Papua Soroti Kinerja KPU Jayapura dalam Rekap Suara Pilgub

Bawaslu Papua Soroti Kinerja KPU Jayapura dalam Rekap Suara Pilgub

()

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua diwarnai drama, terutama terkait pengesahan suara di Kota Jayapura.

Rekapitulasi suara yang dilakukan sejak Jumat (14/12/2024) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura beberapa kali dihentikan untuk perbaikan berita acara.

Situasi ini mendapat sorotan serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua karena dianggap mencerminkan kelalaian KPU Kota Jayapura.

"Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sekali lagi, berani berbuat, berani bertanggung jawab," ujar anggota Bawaslu Papua, Haritje Latuihamallo, Sabtu (14/12/2024).

BTM-YB Menang, Pilkada Papua Berakhir dengan Selisih Tipis

BTM-YB Menang, Pilkada Papua Berakhir dengan Selisih Tipis

()

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 1, Benhur Tommy Mano dan Yeremias Bisai (BTM-YB), unggul di Pilkada Papua.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah menetapkan BTM-YB sebagai pemenang, mengalahkan pasangan nomor urut 2, Markus Derek Fakiri dan Ariyoko Rumaropen (MDF-AR).

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di 9 kabupaten/kota, BTM-YB meraih 269.970 suara atau 51 persen, sementara MDF-AR memperoleh 262.777 suara atau 49 persen.

Pilkada Serentak 2024, KPU Pastikan Pemungutan Suara Tuntas

Pilkada Serentak 2024, KPU Pastikan Pemungutan Suara Tuntas

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa seluruh pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2024, termasuk pemungutan suara susulan dan yang sempat diulang, telah selesai dilaksanakan.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, dalam jumpa pers pada Jumat (13/12/2024), menyampaikan bahwa total 602 Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah menyelesaikan pelaksanaan pemungutan suara.

"Total 602 TPS telah dilaksanakan seluruhnya sehingga sekarang sudah tidak ada lagi pelaksanaan PSS, PSU, PSL, atau PSSU," ujarnya.

Menkum Ungkap Amnesti Napi Terkait Kasus Papua Bagian dari Rekonsiliasi

Menkum Ungkap Amnesti Napi Terkait Kasus Papua Bagian dari Rekonsiliasi

()

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap kategori narapidana kasus Papua yang akan dapat remisi di antaranya para aktivis. Amnesti terkait kasus Papua ini, menurutnya, bagian dari rekonsiliasi.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi menyangkut soal apa ya. Dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua," kata Supratman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

"Ini upaya iktikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini iktikad baik pemerintah untuk itu," lanjutnya.

Jenis Kasus Bakal Diberi Amnesti: Penghinaan Presiden hingga Terkait Papua

Jenis Kasus Bakal Diberi Amnesti: Penghinaan Presiden hingga Terkait Papua

()

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membeberkan jenis kasus narapidana yang akan diberikan amnesti oleh pemerintah. Jenis kasus tersebut mulai dari penghinaan kepada Presiden, ITE, hingga terkait Papua.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti," kata Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ada juga amnesti terhadap narapidana yang sakit berkepanjangan, mengalami gangguan jiwa, hingga HIV. Presiden Prabowo Subianto, kata Supratman, setuju kategori tersebut diberikan amnesti.

Ketua KPU Mengaku di-Whatsapp Mendagri: Apa Masih Perlu Pilkada di Papua?

Ketua KPU Mengaku di-Whatsapp Mendagri: Apa Masih Perlu Pilkada di Papua?

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin mengaku berempati dengan kondisi beberapa daerah di Papua pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dia mengatakan, telah menerima pesan whatsapp dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang mempertanyakan apakah pilkada masih diperlukan di Papua jika kondisi terus memburuk dan menyebabkan konflik.

"Pagi tadi saya di-WA oleh Menteri Dalam Negeri menanggapi, ‘kalau begini situasinya kita harus pikirkan apakah masih perlu Pilkada di Papua’," kata Afif dalam rakor bersama KPUD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Grand Mercure, Jakarta, Kamis (12/12/2024) malam.

Periksa Eks Pj Gubernur Papua, KPK Dalami soal Dana Operasional Kepala Daerah

Periksa Eks Pj Gubernur Papua, KPK Dalami soal Dana Operasional Kepala Daerah

()

KPK memeriksa mantan Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun terkait kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemprov Papua. Ridwan didalami KPK terkait dana operasional yang digunakan kepala daerah.

"Didalami terkait dengan dana operasional yang dapat digunakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

Adapun pemeriksaan dilakukan pada Rabu (11/12) di Polda Papua. Selain itu, ada 2 saksi lain yang diperiksa yaitu Lusiana Samaya selaku pejabat penatausahaan keuangan Setda Provinsi Papua dan Woro Pujiastuti sebagai bendahara pengeluaran Pemprov Papua.

UMP Papua pada 2025 Naik Jadi Rp 4.285.850, UMS Rp 4.307.280

UMP Papua pada 2025 Naik Jadi Rp 4.285.850, UMS Rp 4.307.280

()

JAYAPURA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) 2025 di wilayah Provinsi Papua.

Ramses menyebutkan, UMP Papua tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.024.270 per bulan. Pada tahun 2025, naik 6,5 persen atau Rp 261.578 menjadi Rp 4.285.850.

"Sementara UMS sebesar Rp 4.307.280 per bulan, lebih besar 0,5 persen atau Rp 21.429, dibandingkan tahun 2024," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/12/2024).

Brigadir Tri Yudha Korban Pembacokan OTK di Lanny Jaya Meninggal

Brigadir Tri Yudha Korban Pembacokan OTK di Lanny Jaya Meninggal

()

Brigadir Tri Yudha Aradianto meninggal dunia akibat dibacok orang tidak dikenal (OTK) di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Sebelum meninggal, Brigadir Tri Yudha sempat dirawat di rumah sakit.

"Anggota korban pembacokan dan penembakan OTK, Brigpol Tri Yudha Argadianto, meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kepada wartawan, dilansir detikSulsel, Kamis (12/12/2024).

Brigadir Tri Yudha mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 00.50 WIT, dini hari tadi. Korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit.

2 Polisi-1 Warga di Papua Diserang OTK, Korban Alami Luka Tembak-Luka Bacok

2 Polisi-1 Warga di Papua Diserang OTK, Korban Alami Luka Tembak-Luka Bacok

()

Dua anggota polisi dan seorang warga di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, diserang orang tidak dikenal (OTK). Korban mengalami luka tembak dan luka bacok akibat senjata tajam.

"Keduanya (anggota polisi) mengalami luka bacok dan masyarakat sipil mengalami luka tembak," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, dilansir detikSulsel, Rabu (11/12/2024).

Peristiwa itu terjadi di sebuah kios wilayah Lanny Jaya pada Selasa (11/12) sekitar pukul 12.43 WIT. Dua anggota polisi yang menjadi korban bernama Brigpol Tri Yudha Argadianto dan Aiptu Hidayat, sementara warga bernama Bastam (43).

Ketua Komnas HAM Papua Sebut TPNPB-OPM Bersedia Berunding

Ketua Komnas HAM Papua Sebut TPNPB-OPM Bersedia Berunding

()

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersedia untuk melakukan perundingan.

Pernyataan ini disampaikan Frits dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2024).

“Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan,” kata Frits.

Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua.

Mengintip Progres Reklamasi Terkini Kawasan Tambang Grasberg Freeport

Mengintip Progres Reklamasi Terkini Kawasan Tambang Grasberg Freeport

()

Bisnis.com, TEMBAGAPURA — PT Freeport Indonesia terus melakukan upaya reklamasi di kawasan eks tambang Grasberg, yang berlokasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Manager Grasberg Surface Mine Engineering PT Freeport Indonesia Sena Indra Wiraguna menjelaskan bahwa saat ini sudah 570 hektare area eks tambang Grasberg yang telah ditanami vegetasi. Jumlah itu sekitar 60% dari total 920 hektare area yang akan dilakukan reklamasi dan revegetasi.

“[Reklamasi] dilakukan secara bertahap dan setiap tahun ada targetnya,” ujarnya saat ditemui, Selasa (10/12/2024).

Imparsial Anggap Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua Selama 2024 Ilegal

Imparsial Anggap Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua Selama 2024 Ilegal

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial menyebut bahwa pemerintah mengirim ribuan pasukan ilegal ke Tanah Papua sepanjang 2024.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menegaskan bahwa status Daerah Operasi Militer (DOM) Papua resmi dicabut setelah Reformasi.

"Kami mencatat sepanjang tahun 2024 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 3.187 pasukan non-organik ke tanah Papua. Hal ini belum ditambah dengan jumlah pasukan yang tidak diketahui jumlah pastinya," ujar Ardi pada Selasa (10/12/2024).

"Penting diingat, pengiriman pasukan ini merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI," lanjut dia.

Pemkab Jayapura Bangun 23 Rumah Sehat untuk Orang Asli Papua

Pemkab Jayapura Bangun 23 Rumah Sehat untuk Orang Asli Papua

()

SENTANI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura telah membangun 23 unit rumah sehat bagi orang asli Papua (OAP) di daerah setempat.

Kepala Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Jayapura Terry F Ayomi di Sentani, Senin (9/12/2024) mengatakan, pembangunan 23 unit rumah sehat itu menggunakan alokasi dana otonomi khusus (Otsus) 2024.

“Kami membangun 23 rumah sehat itu dengan menggunakan alokasi dana Otsus 2024 yang diperuntukkan bagi orang asli Papua atau OAP,” kata dia seperti dikutip Kantor Berita Antara.

Cawagub Papua YB Diduga KDRT Istri gegara Tolak Threesome dengan Kakak

Cawagub Papua YB Diduga KDRT Istri gegara Tolak Threesome dengan Kakak

()

Calon Wakil Gubernur (cawagub) Papua YB diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, GR, di Kepulauan Yapen, Papua. YB diduga memaksa istrinya untuk melakukan threesome atau hubungan badan bersama kakak korban sendiri.

Dilansir detikSulsel, Senin (9/12/2024), Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan kasus itu bermula saat YB meminta istrinya datang ke salah satu hotel di Yapen Selatan pada Minggu (1/12), sekitar pukul 01.00 WIT. Saat itu, YB berdalih ingin membahas persoalan rumah tangga mereka.

Gempa M 4,9 Guncang Mamberamo Tengah Papua

Gempa M 4,9 Guncang Mamberamo Tengah Papua

()

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,9 terjadi di Mamberamo Tengah, Papua. Kedalaman gempa 10 Km.

Melalui akun X nya, BMKG melaporkan gempa terjadi pada Sabtu, (7/12/2024) pukul 05.45 WIB. Gempa berada pada 114 Km Timur Laut Mamberamo Tengah.

"Gempa Mag 4,9," tulis BMKG.

Titik koordinat gempa berada pada 1,48 Lintang Selatan dan 138,83 Bujur Timur. BMKG menyampaikan informasi gempa dapat berubah seiring kelengkapan data.

"Disclaimer Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbuhnya.

Polisi Papua Jalan Kaki 4 Hari Amankan Kotak Suara, Lewati 20 Bukit dan 15 Sungai

Polisi Papua Jalan Kaki 4 Hari Amankan Kotak Suara, Lewati 20 Bukit dan 15 Sungai

()

JAYAPURA, KOMPAS.com - Anggota Polres Tolikara Polda Papua berjalan kaki selama 4 hari 3 malam melewati hutan belantara dan sungai untuk mengawal hasil suara Pilkada ke ibu kota Kabupaten Tolikara, Selasa (3/12/2024).

Adapun anggota Polres Tolikara yang berjalan kaki selama 4 hari 3 malam mengawal suara rakyat Tolikara adalah Briptu Yakob Festus Mnubepiom dan Bripda Novan Alan Pulanda.

Kedua anggota polisi itu menyusuri hutan belantara dan sungai bersama para penyelenggara pilkada dan amsyarakat.

Serang Pos TNI, 2 Anggota KKB di Papua Tengah Tewas Ditembak Aparat

Serang Pos TNI, 2 Anggota KKB di Papua Tengah Tewas Ditembak Aparat

()

Dua anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, tewas ditembak aparat gabungan TNI-Polri. Kedua anggota KKB tersebut ditembak mati saat menyerang pos TNI.

"Dua anggota KKB yang tewas teridentifikasi bernama Petius Telenggeng. Sementara satu anggota KKB yang tewas belum teridentifikasi," kata Kabid Humas Polda Papua Kabid Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dilansir detikSulsel, Kamis (5/12/2024).

Kedua anggota KKB itu awalnya menyerang pos TNI di Kampung Pasar Sinak, Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Rabu (4/12), sekitar pukul 13.25 WIT. Akibatnya, kontak tembak pun tidak terhindarkan.

Kasus Korupsi PON Papua, Kejati Sita Uang Rp 4 miliar

Kasus Korupsi PON Papua, Kejati Sita Uang Rp 4 miliar

()

KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang senilai Rp 4 miliar yang diduga berasal dari kasus korupsi dana PON XX Papua. Penyitaan ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi PON XX Papua.

"Penyitaan itu merupakan hasil pengembangan tim penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PB PON Papua bidang transportasi," kata Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Valery Dedy Sawaki di Jayapura, Rabu (4/5/2024) seperti dilansir dari Antara.