Parcok

PDI-P Sebut Polisi Intervensi Pilkada di Papua Tengah, Minta Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot

PDI-P Sebut Polisi Intervensi Pilkada di Papua Tengah, Minta Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyebut telah terjadi intervensi sidang pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Paniai oleh institusi kepolisian.

Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, hal itu diketahui berdasarkan laporan dari saksi mereka yang merekam peristiwa intervensi tersebut.

"Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jumat (13/12/2024).

Sama dengan PDI-P, Feri Amsari Temukan Fenomena Parcok di Pilkada 2024

Sama dengan PDI-P, Feri Amsari Temukan Fenomena Parcok di Pilkada 2024

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Themis Indonesia Feri Amsari mengatakan, pihaknya juga menemukan dugaan keterlibatan institusi Polri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ia menyebutkan, temuan itu sama dengan PDI-P yang menggunakan istilah partai coklat atau parcok untuk keterlibatan polisi dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu.

“Saya pikir untuk penyampaian ke publiknya dengan suara lantang, memang kayaknya penyampaian PDI-P itu harus diakui (soal parcok),” ujar Feri di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Anggota Komisi III Sayangkan Isu Parcok: Buktinya Apa? Jangan Buat Bingung

Anggota Komisi III Sayangkan Isu Parcok: Buktinya Apa? Jangan Buat Bingung

()

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyayangkan adanya isu ‘partai cokelat’ atau ‘parcok’ yang diidentikkan dengan keterlibatan lembaga kepolisian dalam Pilkada 2024. Ia menyebut isu ini membuat publik bingung.

"Kalau bicara mengenai mohon maaf partai cokelat misalnya, buktinya apa? Ya kan? Jangan ini kemudian membuat bingung masyarakat, gitu loh. Ya kan?" kata Tandra kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Tandra menuturkan jika ada anggota polisi yang melanggar ketentuan itu, maka dia yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak tegas. Ia menyebut dalam kontestasi Pilkada, ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi kecurangan seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu, DKKP hingga lembaga yang mengadili yakni MK.

[POPULER NASIONAL] Puan Tanggapi Pertemuan Hasto-Felicia Tissue | PDI-P Tantang Penggerak Parcok Uji Kebohongan

[POPULER NASIONAL] Puan Tanggapi Pertemuan Hasto-Felicia Tissue | PDI-P Tantang Penggerak Parcok Uji Kebohongan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani mengenai foto pertemuan antara Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dengan Felicia Tissue menjadi sorotan pada Kamis (5/12/2024).

Puan menganggap pertemuan itu sebagai agenda pribadi dan tidak membawa urusan partai.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Hasto menantang para pemimpin yang dituding menjadi penggerak "partai coklat (parcok)" atau pengerahan aparat polisi pada Pilkada 2024 untuk mengikuti uji atau tes kebohongan.

Enggan Tanggapi Isu Parcok, Kapolri: Saya Bukan dari Partai

Enggan Tanggapi Isu Parcok, Kapolri: Saya Bukan dari Partai

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo enggan menanggapi isu partai coklat atau "parcok", yang mengacu pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kerja pemenangan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.

Listyo justru meminta awak media menanyakan soal isu tersebut kepada partai.

"Tanya partailah, saya kan bukan dari partai," kata Listyo sembari melempar senyum kepada awak media di Rupatama Mabes Polri, Kamis (4/12/2024).

Kapolri pun enggan menjawab lebih lanjut terkait pertanyaan wartawan. Dia langsung bergegas ke luar ruangan.