Parcok Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyebut telah terjadi intervensi sidang pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Paniai oleh institusi kepolisian.

Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, hal itu diketahui berdasarkan laporan dari saksi mereka yang merekam peristiwa intervensi tersebut.

"Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Themis Indonesia Feri Amsari mengatakan, pihaknya juga menemukan dugaan keterlibatan institusi Polri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ia menyebutkan, temuan itu sama dengan PDI-P yang menggunakan istilah partai coklat atau parcok untuk keterlibatan polisi dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu.

“Saya pikir untuk penyampaian ke publiknya dengan suara lantang, memang kayaknya penyampaian PDI-P itu harus diakui (soal parcok),” ujar Feri di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo enggan menanggapi isu partai coklat atau "parcok", yang mengacu pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kerja pemenangan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.

Listyo justru meminta awak media menanyakan soal isu tersebut kepada partai.

"Tanya partailah, saya kan bukan dari partai," kata Listyo sembari melempar senyum kepada awak media di Rupatama Mabes Polri, Kamis (4/12/2024).

Kapolri pun enggan menjawab lebih lanjut terkait pertanyaan wartawan. Dia langsung bergegas ke luar ruangan.