Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan memberikan tanggapan terkait keputusan PDI-P yang memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

"Kami menghormati saja putusan teman-teman di PDIP," kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024).

Hinca mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai keputusan yang diambil oleh partai lain.

"Kalau ada kejadian di rumahmu, rumahmu kau urus. Jangan kau urus rumah orang lain. Begini di partai politik sangat menghormati kedaulatan masing-masing partai," ujarnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Demokrat akan mengkaji usulan terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan, hal ini akan dibahas oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan ketua umum partai lainnya.

"Nanti dibicarakan ketua umum ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," kata Riefky di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengatakan, segala hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan para ketua umum partai politik akan menindaklanjuti usulan kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD. Ia menyebut hal itu juga akan dibahas oleh Demokrat untuk menentukan formasi Pilkada terbaik.

"Nanti dibicarakan ketua umum ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," kata Riefky usai menghadiri puncak acara HUT ke-60 Golkar, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan usulan itu akan dikaji secara mendalam oleh partainya. Ia meyakini, para partai politik akan meninjau mana yang lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Hero), menjawab usulan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait anggaran program makan bergizi gratis untuk dikaji kembali. Herman Khaeron menilai anggaran terkait program tersebut sudah pas.

"Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini," kata Hero usai menghadiri HUT Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/12/2024).

Hero mengatakan Demokrat akan terus mendukung program yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Ia berharap dengan didorongnya program itu, ekonomi di daerah bisa semakin maju.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai, anggaran untuk program makan bergizi saat ini sudah pas.

Dia menyampaikan ini merespons pernyataan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang meminta anggaran program itu dikaji kembali.

"Ya, saya kira sudah pas, dah kita harus sukseskan ini," ujar Herman di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Lebih lanjut, Demokrat menegaskan dukungannya terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto.