Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani menyoroti presentase perolehan suara partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) semakin menurun setiap periodenya.

Ia pun mencontohkan PDI-P yang memiliki suara pada Pemilu 1999 yaitu 33 persen.

Perolehan suara sebesar itu tidak bisa diraih kembali oleh PDI-P hingga Pemilu terakhir 2024, meskipun partai banteng itu memenangi pemilu.

"Kita lihat dari tren pemenang pemilu itu, pemilu pertama itu PDI Perjuangan itu pemilu 1999, (suaranya) 33 persen, mendapatkan suara, tertinggi dan belum pernah dicapai lagi sampai sekarang," kata Sri Budi dalam acara "Launching Indeks Pelembagaan Partai Politik Parameter Ilmiah Membangun Parpol Modern di Indonesia", yang digelar di Kampus Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyebutkan bahwa partai politik (parpol) saat ini menjadi episentrum atau pusat korupsi di Indonesia.

Syamsuddin menuturkan, hal itu terlihat dari banyaknya pejabat publik dari kalangan partai politik yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.

"Sampai saat ini parpol, sekali lagi mohon maaf, menjadi episentrum korupsi Indonesia," kata Syamsuddin di Kampus Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (30/10/2024).

PARTAI politik memegang peranan penting yang bersifat multidimensional dalam demokrasi. Parpol menentukan tujuan dan arah negara dalam melaksanakan konstitusi, untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Partai politik memperoleh sumber dana dari iuran anggota, sumbangan perorangan, dunia usaha, serta bantuan dana dari negara.

Besarnya sumbangan tersebut dapat mengakibatkan partai politik terjebak pada kepentingan yang semakin merosot dan lupa akan tujuan utamanya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Uang dan Politik tidak dapat dipisahkan”. Kalimat tersebut bermakna bahwa uang memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan politik dan pengambilan keputusan politik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menyatakan, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sangat mungkin menjadi ketua umum jika Projo memutuskan untuk bertransformasi menjadi partai politik.

Panel menjelaskan, Projo telah mengungkapkan rencana ini sejak jauh-jauh hari, bahkan sebelum Jokowi menyelesaikan masa jabatannya.

“Ya, Projo kan berulang kali sempat menyampaikan tentang imajinasi Projo. Imajinasi Projo ke depan, jika sudah tidak menjadi Presiden, sebaiknya Pak Jokowi memimpin partai politik. Itu imajinasi yang sudah jauh-jauh hari disampaikan,” ujar Panel kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), menyerahkan keputusan kepada relawan Pro Jokowi (Projo) terkait wacana perubahan status dari organisasi masyarakat (ormas) menjadi partai politik (parpol).

"Ya, terserah Projo," kata Jokowi saat berkunjung ke Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Soto, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/2024).

Wacana perubahan status Projo menjadi partai politik ini akan dibahas dalam kongres ketiga Projo yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024.

Jokowi mengaku tidak memiliki pesan khusus untuk relawan pendukungnya.