Partai Politik

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia tidak akan mendirikan partai politik baru meskipun baru-baru ini dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (17/12/2024).

"Saya sudah menyampaikan, (saya) partai perorangan," tegas Jokowi, menanggapi pertanyaan mengenai rencananya ke depan setelah pemecatan tersebut.

Ketika ditanya mengenai pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P, Jokowi hanya menjawab dengan diam dan tertawa.

Sejumlah partai menyampaikan keterbukaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) jika hendak bergabung setelah dianggap bukan lagi bagian dari PDIP. Yang terbaru Partai Gerindra juga membuka diri terhadap Jokowi. Lantas siapa partai yang paling cocok untuk Jokowi?

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menilai partai yang paling pas untuk Jokowi sejauh ini yakni Partai Golkar. Dia mengungkap itu menguat seiring dengan beberapa momentum politik.

Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Ari Wibowo menceritakan soal gurita partai politik dan KPK terkait buron kasus korupsi Harun Masiku. Dia mengatakan hal itu dituliskannya dalam ‘Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi’ yang dirilis Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.

Ari awalnya bercerita dirinya gemetar saat proses penulisan sub-bab bertajuk ‘Demokrasi yang Tergadai oleh Partai Politik’. Dia mengatakan tulisan itu berisi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024 yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya belum mempertimbangkan untuk bergabung sebagai kader di partai politik (parpol) manapun.

Pernyataan ini muncul setelah Jokowi menerima sejumlah tawaran dari partai-partai, di antaranya Partai Golkar, menyusul statusnya yang tidak lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Masih partai perorangan," ungkap Jokowi, saat ditemui di Solo, pada Senin (9/12/2024) siang.

Ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/12/2024) malam, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan Partai Gerindra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo harus memiliki partai politik (parpol).

Alasannya, Jokowi harus menunjukkan dengan jelas identitas politiknya saat ini, setelah tak lagi menjadi kader PDI-P.

“Dengan berpartai, posisi Pak Jokowi setelah tidak menjabat presiden bisa makin jelas dalam peta perpolitikan di Indonesia,” ujar Nyarwi dihubungi Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

“Karena setelah Sekjen PDI-P menyatakan Jokowi dan keluarganya bukan bagian dari PDI-P, saya kira identitas kepartaian Jokowi menjadi pertanyaan banyak orang,” sambung dia.