PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Jumat (11/4/2025), terdapat kelompok massa yang membentangkan spanduk bertuliskan "Tangkap & Adili Hasto Kristiyanto".

Kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy pun menduga bahwa massa yang menggelar aksi tersebut merupakan orang-orang yang dibayar.

Bahkan Ronny menyebut, bayaran untuk massa tersebut berkisar Rp 40.000 hingga Rp 45.000.

"Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp 40.000 hingga Rp 45.000 per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater," kata Ronny, Jumat (11/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik keputusan PDI-P yang memilih tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi sikap PDI-P yang mendukung pemerintahan Prabowo tanpa masuk menjadi anggota koalisi partai politik pendukung.

“Saya lebih apresiasi lagi teman-teman PDI-P, Bu Megawati khususnya, menyatakan tetap di luar pemerintahan, tapi siap membantu memperkuat pemerintahan,” ujar Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).

Mardani menilai, sikap PDI-P itu memperkuat stabilitas politik nasional, asalkan tetap mengedepankan kolaborasi dan komunikasi antar-elite politik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menduga aksi demonstrasi di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat Hasto tengah sidang merupakan kelompok yang dibayar.

"Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp 40.000 hingga Rp 45.000 per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater," kata Ronny, Jumat.

"Ini bukti nyata ada pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto. Kasus ini jelas bermuatan politik," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) direncanakan menggelar Kongres ke-VI pada April 2025.

Namun hingga memasuki minggu kedua pada April 2025, belum ada informasi lebih lanjut ihwal waktu dan tempat pelaksanaan Kongres ke-VI.

Adapun dalam Pasal 70 ayat (1) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI-P dijelaskan, Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam partai yang dihadiri oleh utusan-utusan DPD, DPC, serta peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPP Partai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari balik jeruji besi, Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengirimkan pesan agar semua kader tetap loyal terhadap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Pesan tersebut disampaikan Hasto lewat sebuah surat dan menyebut adanya upaya pengambilalihan partai berlambang kepala banteng itu.

"Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto juga menitipkan pesan kepada seluruh kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus menunjukkan loyalitas terbesar ke Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar politikus PDI-P, Guntur Romli, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menghormati putusan majelis hakim yang tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto mengaku, meski keberatan karena eksepsinya tak diterima, semangat perjuangan memperoleh keadilan bakal terus dilakukan.

“Kami hormati sepenuhnya, karena sejak awal ketika kami mengajukan eksepsi ini merupakan bagian dari hak terdakwa,” kata Hasto dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (11/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) Hasto Kristiyanto berpesan kepada semua kader PDI-P untuk tetap loyal kepada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum lantaran ada upaya untuk mengambil alih partai berlambang banteng tersebut.

Pesan ini disampaikan Hasto melalui surat yang ditulis dari balik jeruji besi rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibagikan oleh politikus PDIP Mohamad Guntur Romli.

"Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto juga menitipkan pesan kepada seluruh kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus menunjukkan loyalitas terbesar ke Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Guntur dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai, tantangan ekonomi di pemerintahan Prabowo Subianto terjadi lantaran kesalahan Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Hasto melalui surat yang dibacakan politikus PDI-P, Mohamad Guntur Romli, sesaat sebelum masuk ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).

“Seluruh komponen bangsa harus bersatu dan bekerja sama guna mengatasi berbagai kesulitan akibat abuse of power pada periode sebelumnya,” kata Guntur, saat membacakan surat Hasto, Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai sikap PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak jauh berbeda dengan Nasdem.

Sebab, kedua partai politik tersebut sama-sama secara terbuka mendukung pemerintahan saat ini, walaupun tidak menempatkan kader-kadernya di Kabinet Merah Putih.

“Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh Nasdem yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahannya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet,” ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, menimbulkan spekulasi soal arah politik PDI-P dalam pemerintahan saat ini.

Sebab, muncul isu bahwa partai berlambang banteng yang masih bertahan di luar koalisi partai pendukung Prabowo bakal bergabung ke barisan pemerintahan usai pertemuan tersebut.

Namun, pihak Gerindra dan PDI-P memastikan bahwa partai yang berlambang banteng itu tetap berada di luar koalisi pemerintahan, meski kedua tokoh nasional tersebut telah bertemu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun Prabowo sudah menemui Megawati Soekarnoputri di kediaman pribadinya, Jakarta.a

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno melihat bahwa meskipun PDIP berada di luar pemerintahan, dukungan kepada pemerintahan Prabowo sudah terlihat.

Salah satunya dukungan di DPR, ketika sejumlah kebijakan dan pembahasan undang-undang mendapatkan restu dari Fraksi PDI-P sebagai pemilik kursi terbanyak.

"Bahkan banyak elite kunci PDIP yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan menjadi bukti kuat bahwa secara praktik PDI-P total sudah bekerjasama dengan Prabowo," ucap Adi, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai bentuk penegasan kerja sama antara Partai Gerindra dan PDI-P.

Adapun Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PDI-P itu melakukan pertemuan di tempat tinggal Megawati di Kawasan Menteng, Jakarta, Senin (7/4/2025) malam.

"Saya kira pertemuan Prabowo dan Megawati kalau betul terjadi semalam itu adalah bentuk penegasan bahwa sebenarnya PDI-P dan Gerinda sudah bekerja sama," kata pengamat politik, Adi Prayitno, saat dihubungi, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Presiden Prabowo Subianto bersyukur dengan sikap PDI-P yang tetap akan mendukung pemerintahannya, meski tidak ikut bergabung dalam koalisi.

“Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini. Dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/4/2025).

Muzani menuturkan, PDI-P akan tetap berada di luar koalisi pemerintahan Prabowo meski Prabowo telah bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto pernah mengirimkan pascel berisi sayuran kepada Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli mengatakan, momen ini terjadi sebelum ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta pada Senin (7/4/2025) malam.

"Ibu Megawati juga mendapatkan kiriman parsel Lebaran dari Pak Prabowo yang berisi sayur mayur kesukaan Ibu Megawati," kata Guntur dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi memutuskan untuk mencabut gugatan yang dilayangkan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa enggan menjelaskan secara gamblang alasan pencabutan gugatan terkait sah atau tidaknya penyitaan yang dilayangkan kepada Komisi Antirasuah tersebut.

“Untuk alasannya mungkin yang lebih mengetahui adalah pemohon sendiri. Kami sebagai kuasa menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan permohonan itu saja,” kata Wira saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mencabut gugatan yang dilayangkan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedianya, gugatan terkait sah atau tidaknya penyitaan yang terdaftar dengan nomor perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini digelar dengan agenda jawaban dari Komisi Antirasuah terhadap gugatan tersebut.

“Ternyata pihak pemohon mengajukan pencabutan permohonan praperadilan,” kata Hakim tunggal Samuel Ginting, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025) besok.

Diketahui, gugatan terkait sah tidaknya penyitaan dengan teregister perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini sedianya digelar pada Senin 24 Maret 2024 lalu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir.

“Kami berharap KPK bisa hadir dalam sidang praperadilan besok, karena ini menyangkut hak-hak konstitusional klien kami yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut,” kata tim hukum Kusnadi, Army Mulyanto kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).