PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa dirinya baru saja dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat pidato dalam acara pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 yang berlangsung pada Selasa malam (17/12/2024).

Pemecatan Gibran dari PDIP diumumkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, pada Senin (16/12/2024).

Pemecatan tersebut terjadi karena pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dianggap sebagai hasil intervensi kekuasaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membuat langkah tegas dengan memecat Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan partai.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun pada Senin, 16 Desember 2024.

Lantas, bagaimana respons ketiganya terkait pemecatan tersebut?

Ditemui di kediamannya Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jokowi mengatakan bahwa dia menghormati keputusan PDI-P tersebut.

“Ya ndak apa-apa saya menghormati itu," kata Jokowi diiringi tawa ringan pada Selasa (17/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih enggan bergabung dengan partai politik setelah dipecat oleh PDI-P.

Menurut Daniel, Jokowi telah menyatakan keinginannya untuk merdeka dan mengambil waktu sendiri setelah peristiwa tersebut.

“Pak Jokowi sendiri sudah menjelaskan untuk perseorangan dulu, artinya Pak Jokowi mau merdeka, sendiri dulu saat ini,” ujar Daniel kepada Kompas.com pada Selasa (17/12/2024).

Daniel menduga bahwa Jokowi masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan partai politik lain.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi memecat Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan partai.

Keputusan tersebut diumumkan pada Senin (16/12/2024) oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun.

Sebagai menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kasus pemecatan Bobby Nasution menarik perhatian publik karena menyangkut pelanggaran serius terhadap aturan internal partai.

Pemecatan Bobby didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia tidak akan mendirikan partai politik baru meskipun baru-baru ini dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (17/12/2024).

"Saya sudah menyampaikan, (saya) partai perorangan," tegas Jokowi, menanggapi pertanyaan mengenai rencananya ke depan setelah pemecatan tersebut.

Ketika ditanya mengenai pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P, Jokowi hanya menjawab dengan diam dan tertawa.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi memecat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, pada Senin (16/12/2024).

Pemecatan ini menjadi sorotan karena menyangkut pelanggaran serius terhadap aturan internal partai.

Pemecatan Gibran dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024, yang ditetapkan pada 4 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, pada Senin (16/12/2024).

Pemecatan ini disertai dengan sejumlah pertimbangan yang mencerminkan pelanggaran serius terhadap aturan internal partai.

Pemecatan Jokowi dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024.

SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait pemecatannya dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dalam pernyataannya, Jokowi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.

"Hehehe, ya ndak apa-apa saya menghormati itu," ujarnya saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (17/12/2024) sore.

Pemecatan Jokowi, yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi, tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, Presiden ketujuh RI Joko Widodo mesti mengikuti kaderisasi dari tingkat bawah jika ingin bergabung menjadi kader PKS.

Mardani menyatakan, PKS tidak membuka ruang bagi kader baru untuk dapat langsung menduduki jabatan di tingkat elite.

“Karena partai kader, semua mesti melalui jenjang kaderisasi,” kata Mardani saat dihubungi, Selasa (17/12/2024).

Oleh karena itu, Mardani tidak menyarankan Jokowi untuk bergabung dengan PKS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan memberikan tanggapan terkait keputusan PDI-P yang memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

"Kami menghormati saja putusan teman-teman di PDIP," kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024).

Hinca mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai keputusan yang diambil oleh partai lain.

"Kalau ada kejadian di rumahmu, rumahmu kau urus. Jangan kau urus rumah orang lain. Begini di partai politik sangat menghormati kedaulatan masing-masing partai," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut bahwa tidak mudah bagi Joko Widodo (Jokowi) membentuk partai baru usai dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Diketahui, PDI-P akhirnya secara resmi mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi setelah sebelumnya tidak memberikan sikap tegas dan hanya menyebut bahwa Presiden ke-7 RI tersebut bukan lagi bagian dari PDI-P.

"Peluangnya ada (buat partai), tapi tak mudah. Apalagi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) pernah mencoba dan belum berhasil lolos parliamentary threshold di masa Pak Jokowi Presiden,” kata Agung melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka irit bicara ketika ditanya soal peluangnya bergabung ke partai politik lain setelah dipecat oleh PDI-P.

Gibran hanya meminta publik untuk menunggu keputusannya soal langkah politiknya kelak.

"Tunggu saja," ucap Gibran saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Ketika ditanya soal Partai Golkar yang terbuka untuk menerimanya, Gibran memberikan jawaban yang sama.

"Tunggu saja," kata dia.

Diketahui, PDI-P telah memecat Gibran dari keanggotaan partai karena pencalonannya sebagai calon wakil presiden dianggap sebagai hasil intervensi kekuasaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghargai keputusan PDI-P yang memecat dirinya.

Adapun Gibran dipecat PDI-P lantaran tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Ya kami menghargai dan hormati putusan partai," ujar Gibran saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Gibran menyampaikan, akan fokus dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia pun tidak ingin menjawab lebih jauh apakah akan segera berlabuh ke partai lain atau tidak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut bahwa pemecatan terhadap Joko Widodo (Jokowi) adalah bentuk ketegasan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

“Pemecatan Pak Jokowi oleh PDI-P mengafirmasi bahwa partai berlambang banteng ini memiliki ketegasan atau tegak lurus dengan setiap keputusan partai, ketua umum,” kata Agung melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).

Diketahui, PDI-P akhirnya secara resmi mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi setelah sebelumnya tidak memberikan sikap tegas dan hanya menyebut bahwa Presiden ke-7 RI tersebut bukan lagi bagian dari PDI-P.

KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (9/12/2024).JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, ini saatnya Presiden ke-7 RI itu membuktikan bahwa dirinya hebat tanpa PDI-P.

Menurut Adi, salah satu cara pembuktiannya adalah dengan tidak bergabung dengan partai lain, tetapi mendirikan partai baru.

“Sebaiknya Jokowi buat partai sendiri, tak perlu bergabung dengan partai yang sudah mapan. Ini untuk membuktikan bahwa Jokowi hebat tanpa PDI-P,” kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hanya formalitas.

Pasalnya, Jokowi dan Gibran memang sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDI-P buntut dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Selama ini Jokowi dan Gibran sudah dianggap tak penting lagi bagi PDI-P. Jadi, pemecatan ini hanya sebatas formalitas bahwa PDI-P sudah wassalam dengan Jokowi dan Gibran,” kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkekeh ketika ditanya apakah akan mengajak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke bergabung Demokrat setelah dipecat oleh PDI-P.

AHY menyatakan, pertanyaan seputar itu sebaiknya ditanyakan langsung ke Jokowi.

"Hehehe," kata AHY di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Lebih baik tanya langsung ke Pak Jokowi," ujar dia.

AHY mengaku tidak mau berkomentar jauh terkait pemecatan Jokowi itu.

Menurut dia, ada situasi politik yang harus dijaga hingga akhir 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai.

Pemecatan Jokowi diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

Komarudin mengatakan, pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDI-P tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Komarudin, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Senin (16/12/2024).

Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, yang membacakan surat keputusan (SK) pemecatan di hadapan sejumlah petinggi partai.

Dalam acara tersebut, Komarudin didampingi oleh Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, serta Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) dan Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Pemecatan pria yang memiliki nama lengkap Muhammad Bobby Afif Nasution itu diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

Bobby dipecat berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka keanggotaan partai.

Pemecatan Gibran diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

Gibran dipecat berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dalam SK nomor 1650 yang diterima oleh Kompas.com, Gibran dipecat karena tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan, salah satu alasan menjadi dasar pemecatan Presiden RI 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi.

Hal itu tercantum dalam dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024, dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pemecatan Jokowi diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Pemecatan ketiganya diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

Khusus untuk Jokowi, pemecatannya dari keanggotaan PDI-P tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai.

Pemecatan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan Jokowi dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diusung oleh PDI-P.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi PDI-P Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang dikeluarkan pada 4 Desember 2024.

Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi memecat Bobby Nasution, menantu Presiden ke-7 Joko Widodo, dari keanggotaan partai.

Keputusan ini diambil setelah Bobby memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

PDI-P sebelumnya telah menginstruksikan seluruh kader untuk mendukung pasangan yang diusung oleh partai, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Tidak mematuhi keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI-P pada Pemilu 2024 dengan mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju)," dalam surat keputusan pemecatan yang diterima Kompas.com, pada Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Tak hanya Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Bobby Nasution juga dipecat dari PDI-P.

Pemecatan Gibran, Jokowi dan Bobby tertuang dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024, 1649/KPTS/DPP/XII/2024, dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024. Ketiga surat tersebut ditetapkan pada 14 Desember 2024.

Dalam surat tersebut, PDI-P juga melarang Jokowi, Gibran dan Bobby untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah resmi memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai.

Pemecatan ini tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

Dalam surat keputusan tersebut, PDI-P mengemukakan sejumlah alasan yang mendasari pemecatan Gibran.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Dalam poin nomor 8, dinyatakan bahwa Gibran, yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, seharusnya memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD dalam Pemilu 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi bagian dari keluarga besar “partai banteng”.

Hal itu seiring dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan telah melarang Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan kegiatan serta menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.

Larangan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

“Melarang Saudara tersebut di atas pada diktum 1 untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Komarudin, Senin (16/12/2024).

Seiring dengan pemecatan tersebut, Komarudin menegaskan bahwa DPP PDI-P tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Jokowi ke depannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menandatangani langsung surat pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai anggota PDI-P.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun saat membacakan surat pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya pada Senin (16/12/2024).

“Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani,” ujar Komarudin, Senin (6/12/2024).