PDI-P

PDI-P Anggap Pernyataan Megawati Soal Pihak yang Ingin Kacaukan Kongres Warning

PDI-P Anggap Pernyataan Megawati Soal Pihak yang Ingin Kacaukan Kongres Warning

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menilai, pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal ada pihak yang ingin mengacak-acak Kongres VI PDI-P, sebagai peringatan.

Peringatan itu sengaja diberikan Megawati agar seluruh kader partai berlambang banteng waspada dengan pergerakan pihak-pihak yang ingin mengacaukan soliditas internal partai.

"Pernyataan Ibu Mega itu adalah warning bagi semua kader partai untuk tetap waspada, tetap menjaga soliditas, dan tetap tegak lurus dengan ketua umum," kata Ronny saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/12/2024).

Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDI-P: Kami Tetap Ingin Pilih Langsung

Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDI-P: Kami Tetap Ingin Pilih Langsung

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dia menilai, wacana yang diucapkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya.

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

PDI-P Sebut Polisi Intervensi Pilkada di Papua Tengah, Minta Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot

PDI-P Sebut Polisi Intervensi Pilkada di Papua Tengah, Minta Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyebut telah terjadi intervensi sidang pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Paniai oleh institusi kepolisian.

Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, hal itu diketahui berdasarkan laporan dari saksi mereka yang merekam peristiwa intervensi tersebut.

"Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jumat (13/12/2024).

Bahlil Bantah Megawati Dimusuhi Sejagat Dewa Pitara: Diundang ke HUT Golkar Berarti Sayang

Bahlil Bantah Megawati Dimusuhi Sejagat Dewa Pitara: Diundang ke HUT Golkar Berarti Sayang

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang merasa dimusuhi sejagat Dewa Pitara.

Megawati sendiri sempat heran ketika diundang Bahlil untuk menghadiri HUT Golkar di Sentul pada Kamis (12/12/2024) malam. Sebab, Megawati merasa dimusuhi selama ini.

"Enggak (dimusuhin)," ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Bahlil mengatakan, dirinya mengundang Megawati ke HUT Partai Golkar, yang mana itu merupakan tanda sayang kepada Megawati.

Hasil Pilkada Jakarta Dianggap Pulihkan Fungsi Check and Balances dalam Tatanan Negara

Hasil Pilkada Jakarta Dianggap Pulihkan Fungsi Check and Balances dalam Tatanan Negara

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Themis Indonesia, Feri Amsari menganggap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta mengembalikan fungsi check and balances dalam tatanan negara.

Sebab, berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kader PDI-P Pramono Anung dan Rano Karno menjadi pemenang dalam kontestasi elektoral tersebut.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta banyak diisi oleh anggota partai politik (parpol) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Itu juga bukti bahwa publik di Jakarta betul peduli secara politik. Di beberapa negara maju, contohnya Amerika, kalau presidennya dari Partai Demokrat, parlemennya itu pasti dari Republik. Mereka sengaja membuat itu agar fungsi check and balances berjalan dengan baik,” ujar Feri di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

[POPULER NASIONAL] Megawati Minta Prabowo Hitung Ulang Angaran Makan Bergizi Gratis | Pengguna Narkoba Tidak Dipidana dalam KUHP Baru

[POPULER NASIONAL] Megawati Minta Prabowo Hitung Ulang Angaran Makan Bergizi Gratis | Pengguna Narkoba Tidak Dipidana dalam KUHP Baru

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Meski Kalah, PDI-P Pastikan Tak Gugat Hasil Pilkada Banten 2024 ke MK

Meski Kalah, PDI-P Pastikan Tak Gugat Hasil Pilkada Banten 2024 ke MK

()

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P memastikan tidak mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut karena calon gubernur Banten yang diusung PDI-P, yakni Airin Rachmi Diany memutuskan untuk tidak melayangkan gugatan.

“Kami mendengar Bu Airin sendiri tidak mengajukan,” ujar Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Ronny menjelaskan bahwa PDI-P tidak bisa serta merta mengajukan gugatan hasil Pilkada Banten ke MK. Sebab, pengajuan gugatan harus berdasarkan persetujuan dari pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi.

Kubu Rido Tak Gugat ke MK, PDI-P Anggap Hasil Pilkada Jakarta Sudah Final

Kubu Rido Tak Gugat ke MK, PDI-P Anggap Hasil Pilkada Jakarta Sudah Final

()

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P beranggapan bahwa hasil Pilkada Jakarta 2024 yang menyatakan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang telah final. Sebab, tidak ada gugatan yang diajukan terkait hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mendengar kabar bahwa pemilu DKI Jakarta bahwa tidak ada permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Ini sudah final. Artinya ini sudah berkekuatan hukum karena tidak ada gugatan dari paslon Rido,” ujar Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

PDI-P Ajukan Gugatan Hasil Pilkada Sumut, Jateng hingga Jatim ke MK

PDI-P Ajukan Gugatan Hasil Pilkada Sumut, Jateng hingga Jatim ke MK

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan hasil Pilkada 2024 yang kini telah masuk ke MK di antaranya untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

“Kemudian Maluku Utara, Papua Barat Daya sebagai pihak terkait, dan beberapa kabupaten/kota. Ini masih kita data lagi ya, karena terakhir itu tanggal 18 dari MK,” ujar Ronny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Andika-Hendi Gugat Hasil Pilkada Jawa Tengah, Temukan Banyak Pelanggaran Terstruktur dan Masif

Andika-Hendi Gugat Hasil Pilkada Jawa Tengah, Temukan Banyak Pelanggaran Terstruktur dan Masif

()

SEMARANG, KOMPAS.com - Pasangan calon kepala daerah nomor urut 1 Pilkada Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, resmi mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12/2024).

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengatakan, ada anomali politik yang terjadi di provinsi yang secara sosiologis-politik adalah basis PDI-P.

"Pertama, kami melihat memang ada ketidakadilan di Pilkada Gubernur Jawa Tengah," kata Rony, melalui pesan singkat, pada Kamis (12/12/2024).

Tanggapi Pernyataan Megawati, Golkar Tegaskan Tak Musuhi PDI-P

Tanggapi Pernyataan Megawati, Golkar Tegaskan Tak Musuhi PDI-P

()

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Syadzily Hasan menegaskan bahwa partainya tidak memiliki niatan memusuhi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan ini disampaikan Ace sebagai respons terhadap pernyataan Megawati yang mengaku heran diundang untuk menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar. Sebab, Megawati merasa PDI-P selama ini dijauhi oleh partai-partai lain.

"Kami tidak ada sedikit pun perasaan atau pandangan yang memusuhi. Apalagi kita sama-sama pernah menjadi satu koalisi di era pemerintahan sebelumnya," kata Ace di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024).

Ada yang Minta Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, Megawati: Lah Dapatnya Apa?

Ada yang Minta Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, Megawati: Lah Dapatnya Apa?

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan banyak dorongan dari berbagai pihak untuk bergabung dengan barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan ini disampaikan Megawati usai menerima undangan untuk hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024).

“Banyak kan yang bilang, gabunglah ke sono. Lah gabung dapatnya apa? Lah (aku) presiden loh, masa gabung,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis.

Megawati Dapat Kabar Ada Pihak yang Ingin Kacaukan Kongres PDI-P 2025

Megawati Dapat Kabar Ada Pihak yang Ingin Kacaukan Kongres PDI-P 2025

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku mendapatkan kabar adanya upaya dari pihak tertentu untuk mengacaukan pelaksanaan kongres partainya yang akan berlangsung pada April 2025.

Hal itu disampaikan Megawati ketika berbicara soal keinginan anggota PDI-P agar dirinya kembali menjabat sebagai ketua umum partai.

“Saya sekarang masih keren diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres ibu musti jadi lagi. Enak aja emangnya gue enggak pensiun,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis”, Kamis (12/12/2024).

Golkar: Jokowi Tokoh Bangsa, Miliki Daya Jual Luar Biasa

Golkar: Jokowi Tokoh Bangsa, Miliki Daya Jual Luar Biasa

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyebutkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) adalah tokoh bangsa yang menjadi panutan banyak orang.

Hal ini disampaikan Dave ketika ditanya soal keuntungan yang bakal diperoleh Golkar jika Jokowi bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu.

"Ya, Pak Jokowi itu kan tokoh bangsa, beliau kan adalah panutan banyak orang. Jadi pasti beliau memiliki daya jual yang luar biasa kepada siapapun," ujar Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan Parcok?

Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan Parcok?

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra mengkritik tudingan yang dilontarkan oleh PDI-P terkait keterlibatan "Partai Coklat (Parcok)" dan pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.

Politikus Partai Golkar itu menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.

"Saya mau mengimbau kepada rekan-rekan saya di PDI-P. Saya mengimbau, ya jangan gitulah. Mereka 10 tahun berkuasa. Apakah ada tuduhan-tuduhan Partai Coklat ini? Jangan begitu," kata Tandra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (9/12/2024).

Kemungkinan Jokowi Gabung Gerindra, Muzani: Jika Mau, Tentu Kehormatan bagi Kami

Kemungkinan Jokowi Gabung Gerindra, Muzani: Jika Mau, Tentu Kehormatan bagi Kami

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Partai (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa akan menjadi suatu kehormatan jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mau bergabung dengan partainya.

Meski begitu, menurut Muzani, keputusan tersebut menjadi kewenangan Jokowi setelah tak lagi dianggap bagian dari keluarga PDI-P.

"Jika beliau mau bergabung, tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu, kami merasa mendapatkan kehormatan, itu saja. Tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2024).

PDI-P: Kemenangan Pramono-Rano Legitimated

PDI-P: Kemenangan Pramono-Rano Legitimated

()

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru bicara PDI-Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menegaskan bahwa kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 adalah sah secara hukum dan aturan yang berlaku.

Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi narasi yang mempertanyakan legitimasi hasil pemilu akibat rendahnya partisipasi pemilih.

“Kami turut menyayangkan tingkat partisipasi yang rendah dari pemilih, namun hal itu tidak ada hubungannya dengan legitimasi karena secara hukum tidak ada aturan yang menyatakan hal tersebut,” ujar Chico kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

[POPULER NASIONAL] Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi | Perayaan Natal Nasional Terinspirasi dari Kunjungan Paus

[POPULER NASIONAL] Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi | Perayaan Natal Nasional Terinspirasi dari Kunjungan Paus

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.

Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.

"Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara," ujar Prabowo, Jumat malam.

Jokowi Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P, Budi Arie: Semua Partai Siap Menampung

Jokowi Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P, Budi Arie: Semua Partai Siap Menampung

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Seken) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto belum lama ini menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Menanggapi status Jokowi tersebut, Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa banyak partai yang mau menerima Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah tidak diakui lagi oleh PDI-P.

Bahkan, menurut Menteri Koperasi ini, Projo siap menerima Jokowi jika sudah resmi menjadi partai politik (parpol).

Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain

Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa partainya untuk sementara waktu belum menyiapkan posisi untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena partai belum mengetahui rencana dari mantan Wali Kota Solo tersebut.

Diketahui, Sekretaris Jenderal (Seken) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto belum lama ini menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.

“Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antaranews.

Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Kertanegara?

Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Kertanegara?

()

 

Pada Jumat, 6 Desember 2024 malam, dua tokoh penting Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bertemu di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut menarik perhatian publik karena selain diliputi nuansa persahabatan, juga melibatkan kebersamaan dalam menu santapan yang sederhana.

Usai makan malam, Prabowo menceritakan bahwa menu yang disajikan dalam pertemuan tersebut adalah ayam goreng.

Prabowo lalu mengungkapkan bahwa pertemuan ini adalah sebagai balasan atas kunjungannya ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

[POPULER NASIONAL] Miftah Tahan Tangis Saat Umumkan Mundur | Partai-partai Buka Pintu untuk Jokowi

[POPULER NASIONAL] Miftah Tahan Tangis Saat Umumkan Mundur | Partai-partai Buka Pintu untuk Jokowi

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Miftah Maulana Habiburrahman akhirnya memutuskan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan usai menuai polemik karena mengolok-olok pedagang es teh.

Diketahui, Miftah Maulana sudah ditegur oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan telah meminta maaf langsung kepada pedagang es teh yang bernama Suhanji.

Bahkan, Miftah memenuhi janjinya untuk memberangkatkan umrah Sunhaji dan keluarganya.

Namun, nampaknya publik kurang puas dan mendesak agar Miftah dicopot atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.

PDI-P Dinilai Sebaiknya Pecat Jokowi jika Tak Ingin Merugi

PDI-P Dinilai Sebaiknya Pecat Jokowi jika Tak Ingin Merugi

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah berpandangan bahwa PDI-P harus tegas memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai jika tak ingin terus merugi. 

Terlebih, Jokowi dinilai sudah berseberangan dengan PDI-P, baik di Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Tidak ada pilihan bagi PDI-P saat ini (untuk memecat Jokowi). Dengan membuat status Jokowi tidak pasti justru akan merugikan PDI-P," kata Dedi kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

Namun, dia meyakini, PDI-P akan memasukkan Jokowi dan keluarganya, yakni Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution dalam daftar 27 kader yang dipecat pada 17 Desember mendatang.

Langkah PDI-P Setelah Menang Pilkada Kota Semarang, Akan Rekonsiliasi?

Langkah PDI-P Setelah Menang Pilkada Kota Semarang, Akan Rekonsiliasi?

()

SEMARANG, KOMPAS.com - PDI-P akan melakukan rekonsiliasi dengan partai lain setelah menang berdasarkan perhitungan suara oleh KPU di Pilkada Kota Semarang, Jawa Tengah 2024.

Seperti diketahui, PDI-P merupakan satu-satunya partai yang mengusung pasangan nomor urut 1, Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin.

Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Yoyok Sukawi-Joko Santoso, didukung oleh belasan partai politik seperti PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, PPP, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Perindo, dan Prima.

Agustina-Iswar Menang Telak pada Pilkada Kota Semarang, Ini Kata Petinggi PDI-P

Agustina-Iswar Menang Telak pada Pilkada Kota Semarang, Ini Kata Petinggi PDI-P

()

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menetapkan pasangan nomor urut 1 Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin menang pada Pilkada 2024. 

Pasangan Agustina-Iswar unggul dengan perolehan 486.423 atau 57,24 persen. Adapun pasangan nomor urut 2, Yoyok Sukawi-Joko Santoso, memperoleh 363.331 atau 42,76 persen. 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Tim Pemenangan Agustin-Iswar, Supriyadi, berterima kasih kepada pendukung pasangan nomor urut 1. 

"Sehingga bisa memenangi kontestasi ini dan harapan kami ke depan bisa lebih amanah paslon kami," kata Supriyadi saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024). 

KPU Tetapkan Agustina-Iswar Menang di Pilkada Kota Semarang 2024, Berapa Persen Suaranya?

KPU Tetapkan Agustina-Iswar Menang di Pilkada Kota Semarang 2024, Berapa Persen Suaranya?

()

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menetapkan pasangan nomor urut 1 Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin menang di Pilkada 2024.

Pasangan tersebut mendapatkan suara cukup telak meski hanya diusung PDI-P pada Pilkada Kota Semarang 2024. 

Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini mengatakan, hasil rekapitulasi untuk Pilkada Kota Semarang sudah disahkan dan disepakati oleh semua saksi dari masing-masing pasangan calon. 

"Untuk pemilihan wali kota paslon nomor 1, Agustus-Iswar itu mendapatkan 57,24 persen suara," kata Zaini saat ditemui usai rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada 2024 di Hotel Harris Kota Semarang, Kamis (5/12/2024).

Soal PDI-P Tak Mengakui sebagai Kader, Jokowi: Berarti Partainya Perorangan

Soal PDI-P Tak Mengakui sebagai Kader, Jokowi: Berarti Partainya Perorangan

()

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menyebutnya sudah tidak dianggap sebagai kader partai.

"Ya berarti partainya perorangan," ujar Jokowi, saat ditemui di Kawasan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (5/12/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku setelah pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, dirinya tidak lagi terafiliasi dengan partai politik manapun.

"Ya partainya jadi perorangan, ya sudah itu," ujar Jokowi, singkat.

Pertemuan Hasto PDI-P dan Felicia Tissue, Apakah Terkait Keluarga Jokowi?

Pertemuan Hasto PDI-P dan Felicia Tissue, Apakah Terkait Keluarga Jokowi?

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto bertemu dengan Felicia Tissue beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut langsung menarik perhatian publik, terutama setelah informasi dan foto-foto pertemuan itu tersebar di media sosial.

Pasalnya, Felicia dikenal sebagai mantan pacar Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang merupakan anak bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan itu juga langsung mengundang banyak pertanyaan terkait apa yang dibicarakan dan apakah terkait dengan keluarga Jokowi. Mengingat, hubungan PDI-P dan mantan Wali Kota Solo tersebut tercium tidak baik-baik saja sejak gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Enggan Tanggapi Isu Parcok, Kapolri: Saya Bukan dari Partai

Enggan Tanggapi Isu Parcok, Kapolri: Saya Bukan dari Partai

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo enggan menanggapi isu partai coklat atau "parcok", yang mengacu pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kerja pemenangan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.

Listyo justru meminta awak media menanyakan soal isu tersebut kepada partai.

"Tanya partailah, saya kan bukan dari partai," kata Listyo sembari melempar senyum kepada awak media di Rupatama Mabes Polri, Kamis (4/12/2024).

Kapolri pun enggan menjawab lebih lanjut terkait pertanyaan wartawan. Dia langsung bergegas ke luar ruangan.

Puan Tak Masalah MKD Sanksi Kader PDI-P Buntut Kritik soal Parcok

Puan Tak Masalah MKD Sanksi Kader PDI-P Buntut Kritik soal Parcok

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tak mempersoalkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menjatuhkan sanksi etik kepada anggota DPR RI Fraksi PDI-P Yulius Setiarto buntut kritik Yulius soal ‘Partai Coklat’ atau dugaan pengarahan aparat pada Pilkada 2024.

Puan menyatakan, sanksi tersebut merupakan mekanisme yang dimiliki MKD untuk memastikan profesionalitas para anggota dewan di Senayan.

“Anggota DPR mempunyai hak untuk berbicara, namun MKD mempunyai mekanisme untuk kemudian melihat apakah hal tersebut kemudian harus dicek atau tidak,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (5/12/2024).