Pdip

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (AD) buka suara setelah institusi mereka dikaitkan dengan kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawai di Cakung, Jakarta.

Mereka menyatakan, meski pelaku mempunyai hubungan pertemanan dengan anggota TNI AD, meski kini sudah pensiun, tidak berarti mereka melindungi pelaku dan keluarganya.

Dari dunia politik, sikap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mengunggah rekaman bermain bersama cucu usai dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menjadi sorotan pembaca.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan sejumlah kementerian, pemerintah provinsi hingga partai politik. Gerindra mendapatkan penganugerahan kategori partai dengan kualifikasi paling informatif.

Acara terselenggara di Movenpick Hotel, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024) malam. Penganugerahan untuk partai politik diserahkan langsung oleh Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.

Adapun Gerindra keluar di urutan pertama sebagai partai paling informatif terkait keterbukaan kepada publik. Di posisi kedua ada PKS, disusul oleh PDI Perjuangan dan Demokrat di urutan keempat.

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus membalas pernyataan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait waktu yang akan menguji usai dipecat oleh partai. Deddy menilai Jokowi sudah terbukti tidak memiliki kesetiaan kepada partai.

"Apanya yang mau diuji? Beliau sudah diuji oleh waktu dan terbukti beliau tidak punya kesetiaan dan rela menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Deddy mengatakan semestinya Jokowi bersyukur dipecat PDIP. Dengan begitu, menurutnya, Jokowi bisa leluasa pindah partai.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik Periode 2024-2027. Dalam pidatonya, Gibran berseloroh baru dikeluarkan dari PDIP.

Mulanya, Gibran menyinggung Ketua Umum Pemuda Katolik (PK) Stefanus Gusma. Ia mengatakan nasib dia dan Gusma senasib.

"Selamat kepada ketua dan seluruh jajaran yang baru saja dilantik malam ini, jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai," ujar Gibran di gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Lantai 8, Jalan Taman Cut Mutiah, Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo ingin bergabung dan menjadi kader Nasdem.

Ia menyebutkan, selama ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi.

“Pak Jokowi kan sudah merasakan bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” ujar Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara setelah resmi dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi menghormati keputusan PDIP.

"Ya nggak apa-apa, saya menghormati itu," katanya di Solo, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).

Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atas putusan pemecatan itu. Dia membiarkan waktu yang akan mengujinya.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," kata Jokowi.

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait pemecatannya dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dalam pernyataannya, Jokowi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.

"Hehehe, ya ndak apa-apa saya menghormati itu," ujarnya saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (17/12/2024) sore.

Pemecatan Jokowi, yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi, tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024.

Diskusi agar pilkada lewat DPRD mencuat seiring tingginya biaya yang dikeluarkan. Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman menyebut, mendudukkan kembali definisi otonomi daerah dapat menyelesaikan masalah biaya tinggi dalam pilkada.

"Otonomi daerah kita, sebenarnya di tingkat kabupaten dan kota atau sejak dari level provinsi. Soal ketatanegaraan inilah yang mesti kita dudukkan kembali, agar perdebatan kita soal mahalnya pembiayaan pemilihan kepala daerah (pilkada) jadi lebih fokus dan terarah," kata Alex dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2024).

PDIP resmi memecat cagub Sumut terpilih, Bobby Nasution, sebagai kader. Bobby menegaskan kini sudah menjadi kader Partai Gerindra.

"Saya kan kader Gerindra sekarang," kata Bobby Nasution di Medan, dilansir detikSumut, Selasa (17/12/2024).

Bobby mengaku hubungannya dengan PDIP masih berjalan baik. Bobby mencontohkan hubungannya dengan Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen yang merupakan politikus PDIP.

"Ya bagus, tadi juga duduk sebelah dengan Ketua DPRD Medan kan dari PDI," ucap Wali Kota Medan itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka membiarkan angin lewat terlebih dahulu sebelum menjalani sesi doorstop bersama awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Adapun wartawan bertanya kepada Gibran mengenai pemecatannya sebagai kader PDI-P.

Diketahui, angin tersebut berhembus kencang lantaran pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto baru take off untuk terbang ke Mesir.

"Bentar, bentar, anginnya biar lewat dulu ya. Yang belakang (wartawannya) belum siap," ujar Gibran sambil merapihkan rambut.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan merespons pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka dari PDI Perjuangan. Hinca menyebut pihaknya dalam posisi menghormati kedaulatan masing-masing partai.

"Kami nggak mencampuri urusan partai orang lain ya, teman-teman PDIP kita hormati, kalau Demokrat urusan kami. Kalau di Demokrat memang ini urusan saya sebagai Dewan Kehormatan," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

Hinca menyebut Demokrat menghormati keputusan PDIP. Ia menyebut di lingkup internal partai juga tak ada pembahasan soal posisi Jokowi di partai lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyarankan Presiden ke-7 Joko Widodo tidak bergabung ke partainya.

Sebaliknya, ia mengarahkan agar Jokowi bisa bergabung ke dua partai politik (parpol) besar saat ini setelah resmi dipecat sebagai kader PDIP.

“Enak (Pak Jokowi bergabung) ke Golkar dan Gerindra saja. Di PKS kasihan kalau Pak Jokowi harus mulai dari bawah,” ujar Mardani saat dihubungi, Selasa (17/12/2024).

Ia menyebutkan, Jokowi harus menjadi kader biasa lebih dulu jika bergabung dengan PKS.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan calon gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Keputusan ini datang setelah Pemilu 2024 dan Pilkada serentak selesai. Langkah tersebut memunculkan pertanyaan Mengapa PDI-P menunda pemecatan hingga kontestasi politik usai?

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan, partai memegang prinsip menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

Wapres Gibran Rakabuming Raka menghormati keputusan PDIP yang memecat dirinya dari keanggotaan partai. Gibran kini berfokus membantu Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo," ujar Gibran di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Ketika ditanya dirinya akan bergabung ke partai mana, Gibran menjawab singkat.

"Tunggu saja," imbuh Gibran.

Gibran lalu ditanya lagi perihal Golkar yang terbuka menerima dirinya dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sambil tersenyum, Gibran juga mengulang jawaban yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka irit bicara ketika ditanya soal peluangnya bergabung ke partai politik lain setelah dipecat oleh PDI-P.

Gibran hanya meminta publik untuk menunggu keputusannya soal langkah politiknya kelak.

"Tunggu saja," ucap Gibran saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Ketika ditanya soal Partai Golkar yang terbuka untuk menerimanya, Gibran memberikan jawaban yang sama.

"Tunggu saja," kata dia.

Diketahui, PDI-P telah memecat Gibran dari keanggotaan partai karena pencalonannya sebagai calon wakil presiden dianggap sebagai hasil intervensi kekuasaan.

Pintu Partai Golkar terbuka untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka setelah resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Gibran memberikan tanggapan terhadap sikap Golkar.

Gibran ikut mengantar Presiden Prabowo Subianto ke Mesir untuk KTT D-8 di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Gibran kemudian buka suara seusai pemecatan dari keanggotaan PDIP.

"Kami menghargai dan menghormati keputusan partai," ujar Gibran.

Saat ini, Gibran akan fokus membantu Prabowo Subianto. Ketika ditanya akan bergabung ke partai apa, Gibran menjawab singkat.

Wapres Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Ke mana langkah politik Gibran selanjutnya?

Ditemui di Pangkalan TNI AU Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024), setelah mengantar Presiden Prabowo Subianto, Gibran menghormati keputusan PDIP memecat dirinya.

"Kami menghargai dan menghormati keputusan partai," tutur Gibran.

Saat ini, Gibran akan berfokus membantu Prabowo Subianto sebagai Wapres. Ketika ditanya apakah akan bergabung ke partai apa, Gibran menjawab singkat.

"Tunggu saja," imbuh Gibran.

Wapres Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Gibran menghormati keputusan PDIP.

"Kami menghargai dan menghormati keputusan partai," ujar Gibran di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Saat ini, Gibran akan berfokus membantu Presiden Prabowo Subianto sebagai Wapres.

"Saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo," lanjutnya.

PDIP diketahui memecat 27 kadernya karena melanggar etik dan melakukan pelanggaran berat. Dua puluh tujuh kader yang dipecat tersebut termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wapres Gibran, dan cagub terpilih Sumut Bobby Nasution.

PDIP memecat 27 kadernya karena melanggar etik dan melakukan pelanggaran berat. Dua puluh tujuh kader yang dipecat tersebut termasuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Sumut terpilih Bobby Nasution.

Berdasarkan daftar nama yang diterima pada Selasa (17/12/2024), terdapat 27 nama kader PDIP dari berbagai daerah yang dipecat. Sebagian besar kader PDIP yang dipecat karena melanggar etik.

Pemecatan Jokowi berdasarkan Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 dan pemecatan Gibran berdasarkan Surat Keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024. Sementara pemecatan Bobby Nasution berdasarkan Surat Keputusan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat oleh PDIP dari keanggotaan partai. Ke mana selanjutnya Jokowi akan berlabuh?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memberikan analisisnya. Menurut Adi, Jokowi berpeluang bergabung ke Golkar.

"Selama ini Jokowi dikaitkan dengan Golkar. Bahkan gestur dan gerak politik Jokowi sering seirama dengan Golkar. Tapi sampai saat ini Jokowi memutuskan (tidak) berpartai," ujar Adi kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Namun, menurutnya, bisa saja Jokowi mengambil jalan pragmatis. Bila itu terjadi, kemungkinan Jokowi akan berlabuh ke partai pemenang Pilpres 2024, Gerindra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).

Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengakui baru memecat Presiden ke-7 Joko Widodo setelah Pilpres dan Pilkada 2024, karena khawatir dianggap tak siap bersaing dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat menjelaskan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi pada Senin (16/12/2024) hari ini.

“Kami tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau bertarung di pilpres dan pilkada atau tidak siap berkontestasi,” ujar Deddy dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengakui baru memecat Presiden ke-7 Joko Widodo setelah Pilpres dan Pilkada 2024, karena khawatir dianggap tak siap bersaing dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat menjelaskan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi pada Senin (16/12/2024) hari ini.

“Kami tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau bertarung di pilpres dan pilkada atau tidak siap berkontestasi,” ujar Deddy dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengungkap alasannya baru mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai, setelah kontestasi Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 selesai.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus, partainya memegang prinsip menghormati dan tetap menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

“Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengungkap alasannya baru mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai, setelah kontestasi Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 selesai.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus, partainya memegang prinsip menghormati dan tetap menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

“Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan pemecatan terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari partai. PSI menganggap keputusan itu merupakan hak internal PDIP.

"Itu hak PDIP. Saya nggak mau ikut campur," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Namun Raja Juli mengatakan keputusan itu akan menuai pandangan di publik terhadap PDIP. "Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai, mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata dia.

Lebih lanjut, Juli mendukung Jokowi menjadi tokoh bangsa yang dimiliki bersama oleh partai-partai koalisinya selama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni enggan banyak komentar soal PDI-P yang telah resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota partai.

Raja Juli mempersilahkan masyarakat yang menilai soal kejadian pemecatan tersebut.

"Itu hak PDI-P. Saya enggak mau ikut campur. Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata Raja Juli saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Menteri Kehutanan ini juga berpandangan sebaiknya Jokowi tetap menjadi tokoh bangsa setelah dipecat PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat mendampingi Presiden Prabowo Subianto yang memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai persiapan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024) sore.

Diketahui, Gibran baru saja dipecat DPP PDI Perjuangan usai dianggap melakukan pelanggaran berat karena mencalonkan diri sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju.

Pantauan Kompas.com di Istana, sejumlah menteri turut menghadiri rapat terbatas di Istana itu.

Di antaranya seperti, Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan Budi Gunawan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memamerkan kegiatannya bermain bersama cucunya, yakni Jan Ethes dan La Lembah Manah, usai dipecat oleh PDI-P.

Hal tersebut dipamerkan Jokowi dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya, Senin (16/12/2024).

"Beberapa hari di Jakarta memberikan cerita seru bersama cucu-cucu. Sesampainya di Solo, menikmati sate kambing Mas Di bersama Ibu Iriana melengkapi perjalanan dengan menyenangkan," tulis @Jokowi.

Dalam video yang diunggah, Jokowi yang mengenakan baju putih terlihat bermain ke sebuah mal di Jakarta bersama Jan Ethes dan La Lembah Manah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memamerkan kegiatannya bermain bersama cucunya, yakni Jan Ethes dan La Lembah Manah, usai dipecat oleh PDI-P.

Hal tersebut dipamerkan Jokowi dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya, Senin (16/12/2024).

"Beberapa hari di Jakarta memberikan cerita seru bersama cucu-cucu. Sesampainya di Solo, menikmati sate kambing Mas Di bersama Ibu Iriana melengkapi perjalanan dengan menyenangkan," tulis @Jokowi.

Dalam video yang diunggah, Jokowi yang mengenakan baju putih terlihat bermain ke sebuah mal di Jakarta bersama Jan Ethes dan La Lembah Manah.