Pdip Pecat Jokowi

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus membalas pernyataan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait waktu yang akan menguji usai dipecat oleh partai. Deddy menilai Jokowi sudah terbukti tidak memiliki kesetiaan kepada partai.

"Apanya yang mau diuji? Beliau sudah diuji oleh waktu dan terbukti beliau tidak punya kesetiaan dan rela menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Deddy mengatakan semestinya Jokowi bersyukur dipecat PDIP. Dengan begitu, menurutnya, Jokowi bisa leluasa pindah partai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo ingin bergabung dan menjadi kader Nasdem.

Ia menyebutkan, selama ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi.

“Pak Jokowi kan sudah merasakan bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” ujar Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

PDIP memecat 27 kadernya karena melanggar etik dan melakukan pelanggaran berat. Dua puluh tujuh kader yang dipecat tersebut termasuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Sumut terpilih Bobby Nasution.

Berdasarkan daftar nama yang diterima pada Selasa (17/12/2024), terdapat 27 nama kader PDIP dari berbagai daerah yang dipecat. Sebagian besar kader PDIP yang dipecat karena melanggar etik.

Pemecatan Jokowi berdasarkan Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 dan pemecatan Gibran berdasarkan Surat Keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024. Sementara pemecatan Bobby Nasution berdasarkan Surat Keputusan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).

Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengakui baru memecat Presiden ke-7 Joko Widodo setelah Pilpres dan Pilkada 2024, karena khawatir dianggap tak siap bersaing dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat menjelaskan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi pada Senin (16/12/2024) hari ini.

“Kami tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau bertarung di pilpres dan pilkada atau tidak siap berkontestasi,” ujar Deddy dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengakui baru memecat Presiden ke-7 Joko Widodo setelah Pilpres dan Pilkada 2024, karena khawatir dianggap tak siap bersaing dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat menjelaskan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi pada Senin (16/12/2024) hari ini.

“Kami tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau bertarung di pilpres dan pilkada atau tidak siap berkontestasi,” ujar Deddy dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengungkap alasannya baru mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai, setelah kontestasi Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 selesai.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus, partainya memegang prinsip menghormati dan tetap menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

“Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengungkap alasannya baru mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai, setelah kontestasi Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 selesai.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus, partainya memegang prinsip menghormati dan tetap menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

“Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan pemecatan terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari partai. PSI menganggap keputusan itu merupakan hak internal PDIP.

"Itu hak PDIP. Saya nggak mau ikut campur," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Namun Raja Juli mengatakan keputusan itu akan menuai pandangan di publik terhadap PDIP. "Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai, mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata dia.

Lebih lanjut, Juli mendukung Jokowi menjadi tokoh bangsa yang dimiliki bersama oleh partai-partai koalisinya selama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni enggan banyak komentar soal PDI-P yang telah resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota partai.

Raja Juli mempersilahkan masyarakat yang menilai soal kejadian pemecatan tersebut.

"Itu hak PDI-P. Saya enggak mau ikut campur. Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata Raja Juli saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Menteri Kehutanan ini juga berpandangan sebaiknya Jokowi tetap menjadi tokoh bangsa setelah dipecat PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni enggan banyak komentar soal PDI-P yang telah resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota partai.

Raja Juli mempersilahkan masyarakat yang menilai soal kejadian pemecatan tersebut.

"Itu hak PDI-P. Saya enggak mau ikut campur. Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata Raja Juli saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Menteri Kehutanan ini juga berpandangan sebaiknya Jokowi tetap menjadi tokoh bangsa setelah dipecat PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memamerkan kegiatannya bermain bersama cucunya, yakni Jan Ethes dan La Lembah Manah, usai dipecat oleh PDI-P.

Hal tersebut dipamerkan Jokowi dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya, Senin (16/12/2024).

"Beberapa hari di Jakarta memberikan cerita seru bersama cucu-cucu. Sesampainya di Solo, menikmati sate kambing Mas Di bersama Ibu Iriana melengkapi perjalanan dengan menyenangkan," tulis @Jokowi.

Dalam video yang diunggah, Jokowi yang mengenakan baju putih terlihat bermain ke sebuah mal di Jakarta bersama Jan Ethes dan La Lembah Manah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memamerkan kegiatannya bermain bersama cucunya, yakni Jan Ethes dan La Lembah Manah, usai dipecat oleh PDI-P.

Hal tersebut dipamerkan Jokowi dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya, Senin (16/12/2024).

"Beberapa hari di Jakarta memberikan cerita seru bersama cucu-cucu. Sesampainya di Solo, menikmati sate kambing Mas Di bersama Ibu Iriana melengkapi perjalanan dengan menyenangkan," tulis @Jokowi.

Dalam video yang diunggah, Jokowi yang mengenakan baju putih terlihat bermain ke sebuah mal di Jakarta bersama Jan Ethes dan La Lembah Manah.

Hubungan Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi berakhir. PDIP memecat Jokowi sebagai kadernya. Lalu, bagaimana cerita awal mula Jokowi bergabung dengan PDIP hingga akhirnya dipecat?

Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, PDIP merupakan partai yang menjadi tempat pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961, itu untuk mengembangkan karier politiknya.

PDIP menjadi partai yang selalu mengusung Jokowi untuk maju dalam berbagai kontestasi politik. Mulai Pilwalkot, Pilgub, hingga Pilpres.

Awalnya, Jokowi memantapkan hati bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada sekitar 2004. Jokowi kemudian menduduki posisi sebagai salah satu pengurus DPC PDIP Solo.

PDIP resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan eks Wali Kota Medan Bobby Nasution. Saat pengumuman, sejumlah elite PDIP hadir mendampingi, seperti Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Ketua DPP PDIP Said Abdullah.

Dalam video yang diterima detikcom, Senin (16/12/2024), terlihat empat pejabat teras PDIP duduk di hadapan meja. Sementara para pengurus lain berdiri di sekitar meja.

Mereka kompak mengenakan atribut merah khas partai. Di belakang mereka, terlihat layar bergambar banteng terluka yang tetap berlari dengan mata menyala.

PDIP resmi memecat Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari partai. Alasan pemecatan Jokowi dibeberkan oleh PDIP.

Jokowi dipecat PDIP berdasarkan Surat Keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024. Dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun tercantum alasan PDIP memecat Jokowi.

Salah satu pertimbangan yang diungkap PDIP yakni Jokowi dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Pemecatan ketiganya diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

Khusus untuk Jokowi, pemecatannya dari keanggotaan PDI-P tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai.

Pemecatan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan Jokowi dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diusung oleh PDI-P.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi PDI-P Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang dikeluarkan pada 4 Desember 2024.

Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi memecat Bobby Nasution, menantu Presiden ke-7 Joko Widodo, dari keanggotaan partai.

Keputusan ini diambil setelah Bobby memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

PDI-P sebelumnya telah menginstruksikan seluruh kader untuk mendukung pasangan yang diusung oleh partai, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Tidak mematuhi keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI-P pada Pemilu 2024 dengan mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju)," dalam surat keputusan pemecatan yang diterima Kompas.com, pada Senin (16/12/2024).

PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan pemecatan terhadap Joko Widodo (Jokowi) dari partai. Waketum Golkar Adies Kadir mengaku ogah mengurusi keputusan partai lain tapi siap membuka pintu bagi Jokowi.

"Urusan internal partai orang nggak perlu ditanggapi. Semua rumah tangga partai mempunyai aturan sendiri-sendiri," kata Adies kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Adies menilai Jokowi sebagai sosok negarawan. Dia pun menegaskan partainya terbuka bagi siapa pun yang hendak bergabung.

"Kalau kenegarawanan Pak Jokowi, sudah nggak usah diragukan lagi. Semua mantan presiden RI adalah negarawan," kata Adies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Tak hanya Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Bobby Nasution juga dipecat dari PDI-P.

Pemecatan Gibran, Jokowi dan Bobby tertuang dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024, 1649/KPTS/DPP/XII/2024, dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024. Ketiga surat tersebut ditetapkan pada 14 Desember 2024.

Dalam surat tersebut, PDI-P juga melarang Jokowi, Gibran dan Bobby untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah resmi memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai.

Pemecatan ini tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

Dalam surat keputusan tersebut, PDI-P mengemukakan sejumlah alasan yang mendasari pemecatan Gibran.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Dalam poin nomor 8, dinyatakan bahwa Gibran, yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, seharusnya memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD dalam Pemilu 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi bagian dari keluarga besar “partai banteng”.

Hal itu seiring dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan telah melarang Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan kegiatan serta menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.

Larangan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

“Melarang Saudara tersebut di atas pada diktum 1 untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Komarudin, Senin (16/12/2024).

Seiring dengan pemecatan tersebut, Komarudin menegaskan bahwa DPP PDI-P tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Jokowi ke depannya.

PDIP mengeluarkan surat pemecatan terhadap Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Surat pemecatan ketiganya dibacakan langsung oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarduin Watubun.

PDIP mengeluarkan 3 surat keputusan terpisah untuk pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby. Ketiga surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Saya Komarudin Watubun Ketua Bidang Kehormatan PDIP bersama ini tanggal 18 Desember 2024 saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Komarudin seperti dalam video yang diterima detikcom, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menandatangani langsung surat pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai anggota PDI-P.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun saat membacakan surat pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya pada Senin (16/12/2024).

“Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani,” ujar Komarudin, Senin (6/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan, pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Komarudin, Senin (16/12/2024).