Pekerja Migran

BPJS Ketenagakerjaan Edukasi Pentingnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran

BPJS Ketenagakerjaan Edukasi Pentingnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran

()

Dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional atau Migran Day 2024, BPJS Ketenagakerjaan fokus meningkatkan literasi terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Literasi ini ditujukan bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) serta seluruh ekosistem di sekitarnya.

Lewat kegiatan bertajuk ‘Dekati Kami’, BPJS Ketenagakerjaan hadir di Lombok dan Cirebon untuk membangun kesadaran, sekaligus mendengar keresahan dari ratusan calon pahlawan devisa soal berbagai risiko yang mungkin dialami saat berada di negara penempatan.

2024, Ada 122 Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Luar Negeri

2024, Ada 122 Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Luar Negeri

()

KUPANG, KOMPAS.com - Di sepanjang tahun 2024, ada sebanyak 122 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia di luar negeri.

Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Suratmi Hamida, mengungkapkan, 122 pekerja migran meninggal dunia dari bulan Januari hingga Desember 2024.

"Data yang masuk itu tercatat hingga tanggal 6 Desember 2024," kata Suratmi kepada Kompas.com di Kupang, Senin (16/12/2024) malam.

Suratmi menjelaskan, dari total 122 pekerja migran yang meninggal, hanya lima orang yang bekerja secara legal, sementara sisanya tidak memiliki dokumen resmi atau bekerja secara ilegal.

KemenPPMI Catat Pengiriman Pekerja Migran ke Korsel di 2024 Alami Penurunan

KemenPPMI Catat Pengiriman Pekerja Migran ke Korsel di 2024 Alami Penurunan

()

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI) mencatat adanya penurunan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan dibanding pada 2023. Total PMI yang diberangkatkan ke Korea Selatan pada 2024 sebanyak 10.111 pekerja.

"Penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui skema G2G tahun 2024 mencapai 10.111 PMI," kata Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, dalam konferensi pers di kantor KemenPPMI, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Tahun ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu itu adalah 11.570 PMI," sambungnya.

KemenPPMI Berangkatkan 400 Pekerja Migran ke Korsel Malam Ini dan Besok

KemenPPMI Berangkatkan 400 Pekerja Migran ke Korsel Malam Ini dan Besok

()

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI) akan memberangkatkan 400 pekerja migran ke Korea Selatan (Korsel). Rencananya, 400 pekerja migran itu diberangkatkan malam ini dan besok malam.

"Kementerian PPMI hari ini telah melepas 400 pekerja migran Indonesia skema G2G visa E9 ke Korea Selatan yang akan terbang nanti malam dan besok malam," kata Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, dalam konferensi pers, di KemenPPMI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

Pemerintah Gagalkan Pemberangkatan 21 Calon Pekerja Migran Ilegal

Pemerintah Gagalkan Pemberangkatan 21 Calon Pekerja Migran Ilegal

()

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Gabungan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggagalkan 21 orang yang akan diberangkatkan sebagai pekerja migran non-prosedural ke Timur Tengah.

Penggagalan dilakukan saat tim melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di 2 lokasi terkait aduan adanya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural.

Plt. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Fahrurozi mengatakan tim menindaklanjuti informasi masyarakat akan adanya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara non prosedural melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang dan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. 

Menteri P2MI Sentil Negara Penerima PMI dengan Modus Magang

Menteri P2MI Sentil Negara Penerima PMI dengan Modus Magang

()

MATARAM, KOMPAS.com- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Kading "menyentil" negara penerima tenaga kerja Indonesia dengan program magang.

Menurut dia hal itu dilakukan supaya upah kerja yang dibayarkan menjadi lebih murah. Hal tersebut diungkapkan dia saat melakukan kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/12/2024).

"Ada modus magang. Magang dapat upah cuma upah murah. Itu strateginya negara-negara luar kayak Jepang memperbanyak itu (magang) dalam rangka itu sebenarnya," ujar Kadir.

Masa Depan Pekerja Migran di Tangan Karding

Masa Depan Pekerja Migran di Tangan Karding

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyebut perlu adanya pelayanan satu pintu untuk pengurusan izin bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga penegakan hukum bagi pelaku penempatan PMI ilegal.

"Kami datang ke Batam ingin melihat dari sisi pelayan. Tadi saya sudah lihat kantor, yang idealnya ada pelayanan terpadu satu atap (untuk PMI) agar pelayanan mudah. Calon pekerja tidak harus muter karena bisa menyebabkan biaya tinggi. Jadi berpusat aja di satu titik," kata Karding saat melakukan inspeksi ke salah satu shelter penampungan PMI di Batam, Kepri (7/12/2024).

Menteri Karding Jenguk Shelter PMI di Kepri: Banyak Kena Tipu Agen Ilegal

Menteri Karding Jenguk Shelter PMI di Kepri: Banyak Kena Tipu Agen Ilegal

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menengok shelter Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat kunjungan ke Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 21 orang yang ditampung di shelter itu rata-rata berangkat lewat agen ilegal atau unprocedural.

"Rata-rata mereka semua kena tipu, ditipu oleh agen atau sponsor yang kira-kira menjanjikan hal-hal yang baik tetapi faktanya tidak baik," kata Karding seusai menengok shelter di kantor BP3MI Kepri, Sabtu (7/12/2024).

Modus yang menimpa para korban calon PMI itu pun beragam. Misalnya dijanjikan gaji yang tinggi hingga bekerja di restoran ternama, padahal restoran tersebut sudah tutup permanen.

Calo Perempuan Jadi Tersangka TPPO di Sumbawa, Korban Tak Digaji Selama 3 Bulan di Maroko

Calo Perempuan Jadi Tersangka TPPO di Sumbawa, Korban Tak Digaji Selama 3 Bulan di Maroko

()

KOMPAS.com - Seorang perempuan berinisial ID telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Penetapan tersangka ini dikonfirmasi oleh PS KBO Reskrim Polres Sumbawa, Aiptu Arifin Setioko, Jumat (6/12/2024).

"Benar, sudah ditetapkan tersangka ID atas kasus TPPO," kata Arifin.

Ia menjelaskan bahwa korban pernah menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.

Setelah pulang ke Tanah Air, korban berusaha mencari peruntungan kembali sebagai PMI.

Cara Menteri Karding Cegah PMI Ilegal: Beri Kode Khusus di Paspor

Cara Menteri Karding Cegah PMI Ilegal: Beri Kode Khusus di Paspor

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap ada 5,4 juta pekerja ilegal di luar negeri. Karding mengupayakan ada kode khusus di paspor bagi para pekerja migran yang sesuai prosedur.

"Itu bukan paspor khusus, jangan salah paham. Kode khusus di paspor, bahwa dia adalah seorang PMI. Itu untuk memastikan data kita, pendataan kita. Yang kedua, memudahkan pelacakan kalau ada apa-apa," ujar Karding saat ditemui di gedung Transmedia, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Menteri PPMI Tak Masukkan Kamboja di 100 Negara Penempatan PMI, Kenapa?

Menteri PPMI Tak Masukkan Kamboja di 100 Negara Penempatan PMI, Kenapa?

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap pihaknya tak memasukkan Kamboja dalam daftar 100 negara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu lantaran Kamboja kerap menjadi markas judi online (judol).

"Kalau judi online ini bagi kami, karena begini ya, Kamboja bukan wilayah penempatan bagi kami. Kita wilayah penempatan 100 negara itu tidak termasuk kamboja sebenarnya," ujar Karding saat ditemui di Gedung Transmedia, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Menteri PPMI Ungkap 5,4 Juta PMI Ilegal Kebanyakan Tak Punya Skill

Menteri PPMI Ungkap 5,4 Juta PMI Ilegal Kebanyakan Tak Punya Skill

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan ada sebanyak 5,4 juta pekerja migran ilegal di luar negeri. Karding mengatakan kebanyakan pekerja ilegal itu tidak memiliki keahlian (skill).

"Jadi ini pekerja namanya unprocedural ya, jadi dia berangkat tanpa melalui tahapan-tahapan yang kita tentukan. Misalnya dia tidak izin keluarga, dia tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, dia tidak punya sertifikasi profesi, dia tidak misalnya dapat rekomendasi dari kepala desa dan sebagainya," ujar Karding saat ditemui di Gedung Transmedia, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).