Pekerja Migran Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja migran supaya tidak membebani Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi pekerja migran non-prosedural yang rentan menjadi korban eksploitasi di dalam negeri dan negara tujuan.

"Kalau ekosistem perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan penempatan pekerja migran terbangun secara sistematis dan terencana, maka beban tidak hanya ada di Kemenlu," kata Karding dalam dialog publik terkait pelindungan pekerja migran Indonesia di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (17/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) tetap mengirim pekerja migran ke Korea Selatan meski kondisi politik negara tersebut sedang bergejolak.

Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Kementerian P2MI Mocharom Ashadi mengatakan, gejolak di Korea Selatan sifatnya adalah politik internal.

"Karena sampai dengan saat ini belum ada statement resmi (yang membahayakan), baik itu dari Dubes kita di Seoul, maupun mitra kita," ujar Ashadi dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

KUPANG, KOMPAS.com - Di sepanjang tahun 2024, ada sebanyak 122 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia di luar negeri.

Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Suratmi Hamida, mengungkapkan, 122 pekerja migran meninggal dunia dari bulan Januari hingga Desember 2024.

"Data yang masuk itu tercatat hingga tanggal 6 Desember 2024," kata Suratmi kepada Kompas.com di Kupang, Senin (16/12/2024) malam.

Suratmi menjelaskan, dari total 122 pekerja migran yang meninggal, hanya lima orang yang bekerja secara legal, sementara sisanya tidak memiliki dokumen resmi atau bekerja secara ilegal.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI) mencatat adanya penurunan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan dibanding pada 2023. Total PMI yang diberangkatkan ke Korea Selatan pada 2024 sebanyak 10.111 pekerja.

"Penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui skema G2G tahun 2024 mencapai 10.111 PMI," kata Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, dalam konferensi pers di kantor KemenPPMI, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Tahun ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu itu adalah 11.570 PMI," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) memberangkatkan 400 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan, hari ini, Senin (16/12/2024).

Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Kementerian PPMI Seriulina Tarigan mengatakan bahwa keberangkatan ratusan PMI ini adalah hasil kerja sama G2G Indonesia dengan Korea Selatan.

"KemenP2MI hari ini telah melepas 400 pekerja migran Indonesia skema G2G Visa E9 ke Korea Selatan yang akan terbang nanti malam dan besok malam," ujar Seriulina dalam konferensi pers, Senin.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau WNI yang berada di Suriah segera melaporkan diri. Kemlu mengungkapkan mayoritas WNI yang berada di Suriah merupakan pekerja migran ilegal.

"Mayoritas WNI kita yang ada di sana itu adalah pekerja migran. Terutama yang bekerja di sektor domestik," kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dalam konferensi pers di kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Dan kami dapat pastikan bahwa seluruh pekerja migran sektor domestik tersebut berangkat tidak sesuai prosedur. Karena Suriah merupakan negara yang tertutup bagi penempatan pekerja migran sektor domestik," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Gabungan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggagalkan 21 orang yang akan diberangkatkan sebagai pekerja migran non-prosedural ke Timur Tengah.

Penggagalan dilakukan saat tim melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di 2 lokasi terkait aduan adanya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural.

Plt. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Fahrurozi mengatakan tim menindaklanjuti informasi masyarakat akan adanya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara non prosedural melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang dan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. 

LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding turun ke pelosok desa dalam agenda memberi makan bergizi dan cek kesehatan gratis bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga sekolah yaitu SDN 1, SDN 2, dan MI NW di Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (12/12/2024).

"Makan bergizi untuk 500 orang dan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk 200 orang," kata Karding.

MATARAM, KOMPAS.com- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Kading "menyentil" negara penerima tenaga kerja Indonesia dengan program magang.

Menurut dia hal itu dilakukan supaya upah kerja yang dibayarkan menjadi lebih murah. Hal tersebut diungkapkan dia saat melakukan kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/12/2024).

"Ada modus magang. Magang dapat upah cuma upah murah. Itu strateginya negara-negara luar kayak Jepang memperbanyak itu (magang) dalam rangka itu sebenarnya," ujar Kadir.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan ada sebanyak 5,4 juta pekerja migran ilegal di luar negeri. Karding mengatakan kebanyakan pekerja ilegal itu tidak memiliki keahlian (skill).

"Jadi ini pekerja namanya unprocedural ya, jadi dia berangkat tanpa melalui tahapan-tahapan yang kita tentukan. Misalnya dia tidak izin keluarga, dia tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, dia tidak punya sertifikasi profesi, dia tidak misalnya dapat rekomendasi dari kepala desa dan sebagainya," ujar Karding saat ditemui di Gedung Transmedia, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, H.E. Faisal bin Abdullah Al-Amudi, meminta Indonesia untuk kembali mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Dalam pernyataannya, Dubes Faisal mengungkapkan bahwa saat ini, PMI terbanyak di Arab Saudi berasal dari negara-negara non-Muslim seperti India, Thailand, dan Filipina.

"Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara muslim," kata Faisal dalam keterangan tertulisnya saat bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).