Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menganggap pidato Hari HAM Sedunia yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Selasa (10/12/2024), sebagai "retorika kosong" yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Dalam pidatonya di Komnas HAM dan Kementerian HAM, Yusril membahas perkembangan penjaminan dan pemajuan HAM di Indonesia sejak sebelum Kemerdekaan hingga pasca-Reformasi.

Yusril juga menyatakan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran berat di masa lalu, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak tak terjebak dalam dendam soal pelanggaran HAM masa lalu.

Hal itu disampaikan dalam peringatan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda pemerintah baru sekarang, untuk kita majukan di masa depan,” ujar Yusril dalam pidatonya.

“Kita memang jangan terlalu banyak terperangkap oleh masa lalu, kita harus melihat ke depan, kita mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu, kita menyelesaikan sejauh mungkin dapat diselesaikan, tapi janganlah kita terlibat dalam dendam dan permusuhan,” sambung dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

"Pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, yang saat ini mencapai 663 aduan,” kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM sepanjang 2024.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

Hari menjabarkan bahwa sebanyak 337 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan terjadi di Jakarta.

"Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM terbanyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 337 (kasus)," kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTube Komnas HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan telah menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Data itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan saat menyampaikan catatan akhir tahun dalam peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

"Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta," kata Hari di kantor Komnas HAM, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTuber Komnas HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial mencatat setidaknya 23 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia sepanjang 2024.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai, agenda pemajuan dan perlindungan kebebasan beragama hanya sebatas retorika.

"Temuan-temuan pelanggaran yang menonjol adalah di antaranya; pemerintah daerah masih menerbitkan regulasi dan kebijakan yang bersifat diskriminatif, penolakan pendirian rumah ibadah, dan pelarangan beribadah baik secara individu maupun berkelompok," kata Ardi dalam keterangan resmi Imparsial pada Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) paling banyak dilakukan oleh institusi Polri.

Kekerasan yang dimaksud mencakup peristiwa extrajudicial killing (pembunuhan di luar keputusan pengadilan), penyiksaan, dan penyalahgunaan wewenang.

“Dari berbagai catatan pemantauan yang selalu dilakukan oleh Kontras setiap tahunnya, angka peristiwa kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang tertinggi selalu dilakukan oleh institusi kepolisian,” ungkap Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam tayangan YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (8/12/2024).