Pelantikan Kepala Daerah Diundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan kepala daerah.

Berdasarkan agenda, pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan digelar bulan Februari mendatang.

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi (MK) masih menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“(Jadwal pelantikan) akan dirapatkan dengan Bapak Presiden,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Bima bilang, rapat mengenai pelantikan bakal digelar dalam waktu dekat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menentukan jadwal pelantikan Kepala Daerah terpilih.

“Jadwal masih akan dikonsultasikan ke MK,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Selain konsultasi ke MK, kata Bima, jadwal pelantikan Kepala Daerah terpilih juga bakal dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, rapat mengenai pelantikan bakal digelar dalam waktu dekat.

Namun, Bima belum dapat memastikan kapan rapat tersebut bakal digelar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, menyayangkan mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah menjadi Maret 2025. Meski demikian, mereka tetap menghormati keputusan tersebut.

Juru bicara Pramono-Rano, Chicho Hakim, menegaskan bahwa pengunduran ini memang sudah menjadi keputusan resmi meski belum ada Perpres yang diterbitkan.

"Kami dari tim Mas Pram dan Bang Doel menghormati segala keputusan yang akan diambil terkait dengan itu. Tentu pengunduran ini sudah melalui pertimbangan tertentu," ujar Chicho saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).