Pembelajaran Ramadhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung langkah pemerintah yang akan membuat skema pembelajaran selama bulan Ramadhan.

Komisi X DPR RI juga mengingatkan agar skema pembelajaran itu disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah.

"Kami juga mengarankan agar menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah," kata Lalu saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

Dia menambahkan, skema pembelajaran di bulan Ramadhan juga perlu memerhatikan murid yang nonmuslim.

"Kemudian daerah yang mayoritas nonmuslim seperti Bali, NTT, Sulut, Papua tentu harus dipikirkan juga mekanisme pembelajarannya selama bulan Ramadhan," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan bahwa pembelajaran tetap diberlakukan selama bulan Ramadhan, bukan libur penuh seperti yang sempat diwacanakan.

Wacana libur sekolah saat Ramadhan ini pertama kali diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i.

Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu, sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.

Pemerintah sebelumnya mempertimbangkan tiga opsi terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan. Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan.