Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.

Dalam pengarahan kepada calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), Prabowo menekankan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat.

"Uang rakyat harus untuk rakyat," kata Prabowo seperti dikutip dari Kompas.id.

Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik korupsi yang telah begitu melekat dalam birokrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjamin kesejahteraan pejabat publik sebagai salah satu upaya menciptakan pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi.

Dalam pengarahan kepada calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), Prabowo menyoroti perlunya memberikan perhatian pada kualitas hidup pejabat agar tidak mudah tergoda melakukan praktik-praktik yang merugikan rakyat.

Prabowo menjelaskan bahwa integritas pejabat publik sangat bergantung pada jaminan kesejahteraan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap perilaku korupsi yang dianggap sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di Indonesia.

Dalam pengarahan bagi calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), Prabowo menekankan pentingnya melawan mentalitas pasrah terhadap korupsi yang telah mengakar.

Prabowo menyebut korupsi tidak lagi dilihat sebagai ancaman serius, melainkan telah diterima dalam keseharian.

"Korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Ini yang harus kita lawan," kata Prabowo seperti dikutip dari Kompas.id.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen dan tidak akan menyerah dalam melawan korupsi.

Di hadapan para calon kepala daerah di Bali diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo menyerukan pentingnya keberanian mengakui kelemahan serta tekad memperbaiki pengelolaan kekayaan negeri.

Ia bahkan menyebut upaya pemberantasan korupsi sering kali dianggap lelucon oleh sebagian pihak.

"Kalau kita mengatakan ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang, kita harus kurangi korupsi, malah ada yang mengatakan, ‘Sudahlah tidak mungkin karena sudah terlalu parah’," kata Prabowo dalam pengarahan bagi calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), seperti dikutip dari Kompas.id.

Polri menjelaskan peran dan fungsi dari pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan Kortas Tipikor ini sebagai penguatan dalam upaya penanggulangan masalah korupsi di Indonesia.

"Jadi itu penguatan. Penguatan untuk penanggulangan masalah korupsi. Penguatan tadinya Direktorat menjadi Kortas. Yang kedua, bahwa dalam penanggulangan korupsi itu tidak bisa sendirian, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya. Jadi ada sisi pencegahannya, ada sisi penegakan hukumnya, ada juga sisi penelusuran asetnya," terang Sandi kepada wartawan di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia mengharapkan Presiden RI Prabowo Subianto dapat memperkuat pemberantasan korupsi, salah satunya melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Namun demikian, dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024), RUU tersebut tidak masuk dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia berpendapat, Indonesia sudah memiliki cukup banyak aturan terkait pemberantasan korupsi, tanpa perlu adanya RUU Perampasan Aset.

"Tapi dari pembicaraan teman-teman di sini, sebetulnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, tanpa juga kita kemudian membuat Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah cukup," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyusul tidak masuknya RUU ini dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, memulihkan kerugian negara, sekaligus mematuhi standar internasional," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10/2024).

Sejumlah mantan komisioner KPK mendatangi gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka menemui jajaran pimpinan KPK untuk membahas masalah pemberantasan korupsi ke depan.

"Jadi kita ini dalam rangka masukan-masukan penguatan ya bagaimana penguatan KPK masa depan," kata mantan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Basaria mengatakan optimistis terkait meningkatnya upaya pemberantasan korupsi pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, dirinya menyebut perlu ada masukan untuk memaksimalkan upaya tersebut.