Pemekaran Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, Lamek Dowansiba, mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran daerah.

Lamek menilai, pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan wilayah di Papua karena bakal mengatasi masalah geografis dan keterbatasan akses layanan publik di wilayah tersebut.

"Terkait moratorium, saya pikir pemerintah pusat sudah harus mencabut kembali. Di Papua Barat, ada beberapa daerah yang sangat membutuhkan akselerasi pembangunan, namun mengalami kesulitan akibat luasnya wilayah dan sulitnya akses," kata Lamek kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong semua fraksi untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran wilayah.

Doli mengaku, hal ini juga sudah ia perjuangkan saat memimpin Komisi II DPR RI pada periode lalu.

"Sekarang ini ada 329 calon daerah otonomi baru yang sudah teregistrasi di kemendagri sejak moratorium 2014," ujar Doli dalam rapat Baleg pada Senin (28/10/2024).

"Kami menganggap, saya terutama menganggap, bahwa Indonesia kalau mau cepat pembangunannya tidak bisa lagi dihambat tuh pemekaran," sambungnya.