Pemerintah Daerah (Pemda)

BOGOR, KOMPAS.com - Menurunkan angka stunting hingga nol menjadi target utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas generasi penerus.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah (Pemda) demi mengatasi masalah gizi buruk ini.

Di hadapan para pejabat daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024, Pratikno menyatakan upaya mengurangi stunting telah menunjukkan hasil positif, tetapi masih banyak langkah yang harus ditempuh.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah pusat menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam setiap program unggulan kesehatan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan program kesehatan gratis menjadi salah satu quick win prioritas yang segera dijalankan.

Akan tetapi, pelaksanaannya membutuhkan sinergi kuat dari seluruh elemen daerah hingga tingkat desa.

“Bapak-Ibu yang saya hormati, di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak-Ibu Kepala Daerah, juga DPRD, sampai ke level tingkat desa," kata Pratikno di hadapan pejabat pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak pemerintah daerah semangat dalam pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC).

Pratikno menggarisbawahi tingginya angka TBC di Indonesia sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian khusus.

“Kita termasuk salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Hal ini harus kita berikan perhatian yang sangat khusus,” kata Pratikno dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyoroti masalah korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Yusuf mengungkapkan, modus korupsi di pemerintahan daerah nyaris tak berubah selama dua dekade.

“Sama seperti 10 atau 20 tahun lalu, pola-pola kecurangan di daerah masih berulang,” ujar Yusuf di depan para pejabat daerah.

BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan masih ada potensi besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap optimal.

Yusuf menyebutkan peluang signifikan bagi daerah dalam meningkatkan PAD mereka, dengan estimasi tambahan mencapai 16,88 persen.

Dia menyoroti lemahnya pengelolaan sumber pendapatan daerah yang seharusnya dapat mendongkrak kemandirian fiskal.

“Banyak potensi PAD yang sebenarnya masih belum tergali. Kami menghitung ada ruang penetapan target lebih tinggi di sejumlah daerah,” kata Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan dari hasil pengawasan lembaga itu menunjukkan baru 9 persen pemerintah daerah sudah memiliki pengendalian kecurangan yang memadai.

“Bayangkan, hanya 9 persen. Jadi 90 persen masih belum memadai,” kata Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat & Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ia menambahkan, masih banyak komponen-komponen pengendalian kecurangan yang belum diterapkan dengan baik.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan temuan mengejutkan terkait inefisiensi penggunaan anggaran pada sebagian besar pemerintah daerah.

Dari temuan BPKP, tingkat inefisiensi pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah di 2023 mencapai angka Rp 141 triliun.

“Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien. Jadi masih mencapai rata-rata 53 persen," kata Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat & Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).