Pemilihan Kepala Daerah

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi perbincangan hangat di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sistem ini dianggap dapat mengurangi potensi politik uang dan gesekan di masyarakat akibat perbedaan pilihan.

Namun, di balik itu, terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan.

Tokoh politik Kalteng, Agustin Teras Narang menyatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dipertimbangkan secara matang.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur, melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi potensi politik uang yang marak terjadi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. ICW menilai gagasan itu tidak menjawab akar masalah terkait ongkos politik dalam gelaran pemilu yang menyedot banyak anggaran negara.

"Presiden Prabowo menyarankan uang yang selama ini digelontorkan untuk pemilihan kepala daerah secara langsung dapat disalurkan untuk program-program lain, seperti memberi makan anak-anak atau memperbaiki sekolah. Di satu sisi, memang sama tidak ada yang salah apabila Presiden hendak memprioritaskan anggaran negara untuk kebijakan-kebijakan yang hendak mendorong kesejahteraan masyarakat," kata peneliti ICW Yassar Aulia saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Demokrat akan mengkaji usulan terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan, hal ini akan dibahas oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan ketua umum partai lainnya.

"Nanti dibicarakan ketua umum ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," kata Riefky di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengatakan, segala hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi.