Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan memberikan tanggapan terkait keputusan PDI-P yang memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

"Kami menghormati saja putusan teman-teman di PDIP," kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024).

Hinca mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai keputusan yang diambil oleh partai lain.

"Kalau ada kejadian di rumahmu, rumahmu kau urus. Jangan kau urus rumah orang lain. Begini di partai politik sangat menghormati kedaulatan masing-masing partai," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah resmi memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai.

Pemecatan ini tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

Dalam surat keputusan tersebut, PDI-P mengemukakan sejumlah alasan yang mendasari pemecatan Gibran.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Dalam poin nomor 8, dinyatakan bahwa Gibran, yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, seharusnya memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD dalam Pemilu 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan pentingnya menjaga persatuan pasca Pemilu serentak 2024.

Maka dari itu, penting bagi para tokoh agama, ormas, ulama dan pendeta untuk sama - sama memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga persatuan.

"Nah di sinilah pentingnya peran dari tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, para ulama, para pendeta semuanya untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya, Selasa (10/12/2024).

"Sebenarnya, masing-masing agama perlu untuk saling menghargai keberadaan penganut agama yang berbeda," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua penyelenggara Pemilu 2024.

Keputusan ini diambil karena kedua penyelenggara tersebut belum genap lima tahun keluar dari kepengurusan partai politik.

Pembacaan putusan berlangsung dalam sidang yang digelar pada Senin (9/12/2024).

Dua penyelenggara yang terkena sanksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Yosias Ruamba, dan anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara, Linda Wanombo.

Yosias Ruamba, yang menjadi Teradu III dalam perkara Nomor 184-PKE-DKPP/VIII/2024, terbukti merupakan calon anggota DPR Provinsi Papua pada Pemilu 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal mengevaluasi kinerja partai dalam Pemilu 2024, seiring kekalahan mereka dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 lalu.

Evaluasi tersebut menjadi salah satu agenda utama yang akan dilakukan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) kedua PPP yang digelar pada 12-15 Desember 2024.

“Intinya musyawarah kerja nasional kedua ini dilakukan dengan tiga agenda pokok yang kami maknai sebagai agenda penting dan strategis bagi PPP ke depan,” ujar Ketua Panitia Mukernas PPP Amri M Ali saat konferensi di Kantor DPP PPP, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kata "brutal" menjadi favorit para elite politik untuk mengomentari jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mereka menggunakan kata ini sebagai simbol bahwa pemilihan umum yang digelar 2024 sangat jauh dari cita-cita demokrasi.

Tentu, yang paling banyak memakai kata "brutal" untuk mengomentari Pemilu 2024 adalah mereka yang kalah. 

Ucapan brutalitas pemilu ini diungkapkan berbagai elite politik, baik yang telah pensiun dari jabatan publik, maupun mereka yang saat itu berada di dalam kekuasaan.