Pemindahan Ibu Kota

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres terkini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjelang pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada awal 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka persiapan pemindahan ASN pada awal 2025.

Selain itu, dia mengatakan percepatan pembangunan IKN juga dilakukan untuk mempersiapkan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028. 

Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.