Pemutihan Pajak

BLORA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dimulai sejak 8 April 2025 sampai 30 Juni 2025 mendatang.

Program tersebut juga langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten (pemkab) yang berada di wilayah Jawa Tengah.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Blora, Bupati Blora, Arief Rohman, beserta jajaran instansi setingkat kabupaten turut meninjau pelaksanaan program tersebut di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pada Jumat (11/4/2025).

KARANGANYAR, KOMPAS.com - Fatmawati (27), warga Delingan, Karanganyar menunggu 6 jam agar tunggakan pajak motornya selama 2 tahun lunas.

Saat berbincang dengan Kompas.com di loket pengambilan plat nomor Samsat Karanganyar Jumat (11/5/2025), ia juga membeberkan alasan pajak motornya nunggak 2 tahun.

Fatmawati mengaku tiba Kantor Samsat pukul 09.00 WIB.

Keperluannya adalah untuk menuntaskan tunggakkan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta mengganti plat nomor kendaraan yang ia miliki.

"Antri agak lumayan. Tadi jam 09.00 WIB sampai sini, ini baru selesai jam 14 50 WIB," kata dia.

KARANGANYAR, KOMPAS.com – Tingginya antusiasme masyarakat Karanganyar dalam mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) membuat petugas Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat Karanganyar harus lembur.

Program pemutihan pajak yang dimulai sejak Selasa (8/5/2025) mendorong masyarakat untuk menghidupkan kembali STNK kendaraan mereka yang telah mati.

Akibatnya, lonjakan pelayanan pun tak terhindarkan.

Aiptu Suwarno, petugas Baur STNK Samsat Karanganyar, mengungkapkan bahwa hanya dalam dua hari pertama, tercatat sekitar 2.000 dokumen PKB yang harus mereka proses.

BLORA, KOMPAS.com – Program pemutihan pajak kendaraan yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disambut antusias oleh masyarakat, termasuk di wilayah Blora.

Banyak warga yang sebelumnya memiliki tunggakan pajak kendaraan selama bertahun-tahun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus kewajiban mereka. Hal ini terlihat dari ramainya kunjungan ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Blora.

Salah satu warga, Siti Rusmi, mengaku sangat terbantu dengan adanya program pemutihan ini. Sepeda motor miliknya sudah tidak dibayarkan pajaknya selama lima tahun terakhir.

KENDAL, KOMPAS.com - Eko Purwanto (39) , tertawa bahagia ketika mengetahui pajak motornya yang sudah mati 9 tahun, bisa diaktifkan kembali.

Apalagi, ia hanya membayar Rp 600.000. Jika tidak ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jateng, Eko harus mengeluarkan uang jutaan Rupiah untuk menghidupkan pajak motornya.

“Alhamdulillah, motor saya pajaknya aktif lagi, dan atas nama sendiri. Hanya butuh waktu tidak lebih 2 jam untuk mengurusnya,” kata Eko di Samsat Kendal, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

SERANG, KOMPAS.com - Pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada hari pertama diberlakukannya program pemutihan pajak dan denda mencapai Rp15 miliar.

Berdasarkan catatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, wajib pajak yang membayar PKB dalam sehari mencapai Rp10,9 miliar, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,2 miliar.

"Jadi sebelum Lebaran itu rata-rata per harinya pembayaran pajak bermotor Rp7 miliar per hari, dan kemarin itu capaiannya sekitar Rp10 miliar PKB-nya dan ada BBNKB juga," ujar Gubernur Banten Andra Soni ditemui di kantor BPK Perwakilan Banten, Jumat (11/4/2025).

BLORA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan dengan menghapus denda serta tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.

Program yang dimulai pada Selasa, 8 April 2025, ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kabupaten Blora.

Selama tiga hari pelaksanaan program, sebanyak 6.491 kendaraan yang pajaknya telah mati berhasil dihidupkan kembali.

Rincian jumlah kendaraan yang terdaftar adalah sebagai berikut pada 8 April 2025, sebanyak 2.624 kendaraan; pada 9 April 2025, sebanyak 2.065 kendaraan; dan pada 10 April 2025, sebanyak 1.802 kendaraan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Memasuki masa pemutihan pajak kendaraan di wilayah Banten, Samsat Ciputat bersiaga menghadapi potensi gangguan, termasuk percaloan dan lonjakan antrean wajib pajak.

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Ciputat, Benny Pribadi menegaskan, pihaknya telah mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi praktik percaloan.

“Kalau calo tidak ada. Dari Polri nanti muter, karena memang program ini tidak ada celah untuk calo. Kami juga minta bantuan Polri, ada petugas patroli,” ujar Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Ciputat mulai menyiapkan langkah pendataan terhadap kendaraan mewah yang menunggak pajak.

Langkah ini dilakukan menyusul pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan yang dimulai sejak Rabu (10/4/2025) di seluruh wilayah Provinsi Banten, termasuk Tangerang Selatan.

Kepala UPTD Samsat Ciputat, Benny Pribadi mengatakan, kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 2.000 cc atau nilai pajak tahunan di atas Rp 15 juta masuk dalam kategori kendaraan mewah.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Program pemutihan pajak kendaraan di wilayah Provinsi Banten, termasuk wilayah Tangerang mencatat lonjakan signifikan dalam transaksi.

Di hari pertama pelaksanaannya, Kamis (10/4/2025), total transaksi di Samsat Ciputat tercatat ditargetkan lebih dari Rp 4 miliar.

"Di sore hari pasti sangat besar, sekarang lebih dari Rp 4 miliar per hari ini," ujar Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Ciputat, Benny Pribadi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.

Target pencapaian transaksi ini melihat antusiasme warga yang ingin memanfaatkan kesempatan pembebasan denda dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

SERANG, KOMPAS.com - Riyanda (29), seorang pemilik mobil tua asal Ciceri, Kota Serang, memanfaatkan program pemutihan pokok dan denda pajak kendaraan yang diluncurkan oleh UPTD Samsat Kota Serang, Banten.

Mobil Toyota Corolla DX tahun 1980 miliknya telah menunggak pajak selama sembilan tahun.

Dengan adanya program yang diinisiasi oleh Gubernur Banten, Andra Soni, Riyanda hanya perlu membayar sebesar Rp 982.000 untuk menghidupkan kembali pajak mobil yang dibelinya pada tahun 2013.

Sebelumnya, total tunggakan pajak dan denda yang harus dibayar bisa mencapai belasan juta rupiah, jumlah yang menurut Riyanda tidak mampu dilunasinya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Hari pertama pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten disambut dengan antusiasme luar biasa dari masyarakat.

Di Samsat Ciputat, Tangerang Selatan, lonjakan jumlah wajib pajak yang datang pada Kamis (10/4/2025) untuk memanfaatkan program ini mencapai ribuan.

“Biasanya sampai pukul setengah sebelas hanya 100 sampai 150 unit, sekarang sudah lebih dari 3.000,” ujar Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Ciputat, Benny Pribadi, saat dikonfirmasi Kompas.com.

Benny mengatakan, data tersebut merupakan yang tercatat hingga pukul 11.00 WIB.

LEBAK, KOMPAS.com - Pemutihan atau penghapusan pokok dan sanksi administrasi pajak di Provinsi Banten dimanfaatkan oleh warga untuk membayar pajak kendaraannya.

Salah satunya adalah Yosep Setiawan yang akhirnya membayar pajak setelah belasan tahun menunggak.

Yosep, yang merupakan warga Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, datang ke Samsat Rangkasbitung di hari pertama penerapan pemutihan, Kamis (10/4/2025).

"Sudah 14 tahun enggak bayar pajak," kata Yosep saat ditemui di kantor Samsat Rangkasbitung.

Yosep mengatakan, dia tidak pernah membayar pajak selama 14 tahun karena motornya berada di Bogor.

LEBAK, KOMPAS.com - Hari pertama penghapusan pokok dan sanksi administrasi di Provinsi Banten disambut antusias.

Sejumlah kantor Samsat di Banten diserbu oleh warga yang hendak membayar pajak.

Pantauan Kompas.com di Samsat Rangkasbitung, Kamis (10/4/2025) pagi, ribuan warga sudah memadati Gedung Samsat di Jalan Langlangbuana sejak pukul 07.00 WIB.

Mayoritas mereka yang antre merupakan pemilik kendaraan roda dua dan roda empat.

Warga terus berdatangan dan membentuk antrean dari pintu gerbang yang mengular ke area parkiran di bagian depan dan mengelilingi ke belakang gedung.

PEMALANG, KOMPAS.com - Ribuan warga masyarakat Kabupaten Pemalang mendatangi Unit Pelayan Terpadu (UPT) Samsat Pemalang, Jawa Tengah untuk mendapatkan layanan penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan, pada Rabu (9/4/2025).

Salah satunya, Yudi (36), warga Kelurahan Pelutan yang mengungkapkan kegembiraanya setelah ada kelonggaran pembebasan denda dan penghapusan pajak kendaraan.

Sebab sebelumnya ia mengalami masalah keuangan sehingga pajak kendaraanya tidak dibayar.

Selain itu, persoalan sebelumnya yang sering dipersulit mengenai syarat administrasi seperti KTP pemilik kini bisa teratasi dengan baik.

SEMARANG, KOMPAS.com - Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah telah menyebabkan lonjakan signifikan jumlah warga yang datang ke Samsat III Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang.

Akibatnya, petugas harus bekerja ekstra. Bahkan jam operasional layanan diperpanjang hingga malam hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagas, salah satu petugas cek fisik di Samsat III Krapyak, menjelaskan bahwa biasanya pelayanan cek fisik berakhir pada pukul 14.00 WIB.

Namun, dengan banyaknya kendaraan yang datang, layanan kini bisa berlangsung hingga malam hari.

SEMARANG, KOMPAS.com - Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disambut antusias oleh masyarakat.

Salahsatunya di Kantor Samsat III Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang terlihat antrean kendaraan memadati kantor tersebut.

Program pemutihan pajak ini akan berlangsung hingga 30 Juni 2025, dan mencakup penghapusan denda serta tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan syarat wajib pajak membayar pajak untuk tahun 2025.

Kepala UPPD Samsat III Krapyak Semarang, Dewi Retnani mengatakan bahwa antusiasme warga yang mengikuti program tersebut cukup tinggi.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Hari pertama pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah, disambut antusias masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Seperti yang terjadi di Kantor Samsat Banyumas di Jalan M Yamin, Selasa (8/4/2025), antrean pengendara sepeda motor yang akan membayar pajak mencapai ratusan meter.

Pemandangan serupa juga terlihat di loket Samsat Cepat di kompleks Hetero Sapce, Jalan Gatot Soebroto Purwokerto. Antrean kendaraan mencapai ratusan meter hingga jalan raya.

Salah satu warga yang sedang mengantre di Samsat Cepat, Eko mengaku datang sejak pukul 06.30 WIB dan baru selesai sekitar pukul 10.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menegaskan, pemutihan pajak kendaraan tidak berlaku di Jakarta.

“Pemutihan itu tidak berlaku di DKI,” kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (8/4/2025).

Argo menjelaskan, pemutihan pajak kendaraan hanya berlaku di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Di Jawa Barat, program pemutihan pajak kendaraan berlaku selama 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025. Namun, masa berlaku program tersebut diperpanjang hingga 30 Juni 2025.

DEPOK, KOMPAS.com - Samsat Depok dipenuhi ratusan motor dan mobil untuk pemutihan pajak atau balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Jalan Merdeka, Abadijaya, Sukmajaya, Selasa (8/4/2025).

Antrean yang mengular hingga 200 meter sudah terlihat dari luar Samsat. Salah satunya Idris (51), warga Citayam yang hendak ganti pelat nomor baru.

Ia tiba di lokasi bersama temannya sejak pukul 06.30 WIB, saat waktu pelayanan belum dibuka.

“Itu pukul 06.30 WIB pagar sudah dibuka dan saya mulai antre tapi masih di jalan yang di luar ya (Jalan Merdeka),” kata Idris saat ditemui di lokasi, Selasa.

DEPOK, KOMPAS.com – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi magnet warga Depok, Selasa (8/4/2025).

Antrean panjang warga yang hendak memanfaatkan program ini membuat Jalan Merdeka di kawasan Abadijaya macet total sejak Selasa pagi.

Pantauan Kompas.com sejak pukul 11.00 WIB, antrean kendaraan mulai mengular dari depan kantor Kecamatan Sukmajaya.

Lalu lintas tersendat karena barisan antrean dibagi dua yakni sepeda motor dan mobil.

Khusus untuk sepeda motor, antrean diarahkan masuk lewat pagar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Depok.