Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa kasus pegawai kementeriannya yang terlibat judi online (judol) menjadi "pil pahit" bagi institusi tersebut.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengusut kasus ini juga menciptakan suasana mencekam di kantor Kemenkomdigi.

“Untuk judi online, penanganan sampai hari ini kami laporkan bahwa ini pil pahit. Suasananya mencekam, pasti. Karena kemarin kepolisian datang dengan jumlah yang cukup banyak, sekitar 40 sampai 50 orang,” ujar Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen untuk meningkatkan penegakan hukum dalam memberantas kejahatan kehutanan, termasuk ilegal logging, perambahan kawasan hutan, dan perdagangan satwa dilindungi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Kemenhut telah melaksanakan lebih dari 2.000 operasi di berbagai wilayah.

"Beberapa kasus besar telah ditangani, termasuk yang terkait dengan penebangan liar, perambahan hutan, dan perdagangan satwa dilindungi," ujar Rasio di Bareskrim Polri, Senin (4/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berkomitmen untuk memberantas judi online, baik dari internal maupun eksternal.

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit usai rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta jajaran kementerian terkait, pada Senin (4/11/2024).

"Beliau (Menteri Komdigi) bersama-sama dengan tim kami bersepakat untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun, baik itu internal maupun eksternal," kata Sigit.

Kapolri juga menegaskan, tim penanganan judi online akan terus bergerak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mendesak agar proses revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipercepat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM ini dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin (4/11/2024).

Yasonna menekankan, revisi KUHAP perlu mendapatkan perhatian serius.

"Pembahasannya, kalau di kalangan pemerintah sulit memang hukum acara pidana, bisa kita pahami. Antara penegak hukum biasalah saling berebut kavlingnya," ujarnya.