Pemerintah Juga Bakal Bahas Usulan Penghapusan Threshold Pilkada dengan DPR
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai, usulan penghapusan ambang batas pencalonan atau threshold di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), juga akan dibahas pada saat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Rencana revisi UU Pemilu akan dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di dalam UU Pemilu.
"Pasti, pasti akan dibahas (ambang batas pencalonan Pilkada) ya termasuk tadi (penghapusan presidential threshold)," kata Wamendagri saat ditemui Kompas.com di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
