Penghapusan Utang

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan (DJ), bersyukur Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan penghapusan utang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Menurut dia, hal itu sebagai hadiah bagi para petani hingga nelayan.

"Alhamdulillah puji syukur ini berita dan hadiah yang sangat berarti untuk para nelayan dan petani kecil, tinggal kita kawal dan pastikan kebijakan ini dijalankan dengan baik," kata Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Daniel Johan berharap kebijakan itu tepat sasaran supaya petani dan nelayan bisa produktif. Ia menyambut baik kebijakan itu.

Pada tanggal 5 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak utang macet, khususnya akibat bencana alam atau pandemi.

Meskipun kebijakan ini terdengar luas, tidak semua UMKM dapat menikmati manfaat penghapusan utang. Hanya UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan oleh bank-bank milik negara (Himbara) yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat menerima kebijakan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menilai bahwa kebijakan penghapusan utang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan yang diteken Presiden Prabowo Subianto kemarin sebagai terobosan tersendiri.

"Ini terobosan besar yang secara signifikan menolong petani, nelayan, dan UMKM yang selama ini terjerat dalam lingkaran utang," ujar Eddy dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

"Sebagai pimpinan MPR RI saya mendukung kebijakan ini sekaligus siap menjadi bagian dalam upaya membantu petani, UMKM, dan nelayan untuk lebih sejahtera," kata dia.