Peradi

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan meminta Mahkamah Agung (MA) agar memberi perhatian serius terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan di Indonesia. Menurutnya hal tersebut bisa melukai kredibilitas terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Otto yang juga Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu menekankan arbitrase bisa menjadi alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Terlebih dengan menimbang panjangnya prosedur yang dilalui pada pengadilan.

Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengikuti kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute (BINS) pada 29-30 Oktober 2024. Pada kesempatan ini, anggota Peradi mendapat pelatihan dan pembekalan di bidang jurnal hukum.

Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU/kerja sama terkait jurnal hukum yang dikelola oleh Bank Indonesia, yang bernama Journal of Central Banking Law and Institutions (JCLI).

"Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) bekerja sama dengan Bank Indonesia Institute (BINS) mengadakan Pelatihan terkait Journal Review Process And Operating. Kelas ini sangat cocok sekali untuk Para Pengacara, apalagi kita sebagai pengacara memang harus membuat jurnal atau dokumen hukum lainnya," papar Ketua bidang Humas, Publikasi dan Protokoler DPN Peradi Riri Purbasari Dewi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).