Perserikatan Bangsa-Bangsa

Majelis Umum PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza, Hamas Bilang Gini

Majelis Umum PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza, Hamas Bilang Gini

()

Kelompok Hamas menyambut baik resolusi terbaru Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza. Resolusi tersebut sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).

Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (13/12/2024), Hamas menyatakan mereka "menyambut baik diadopsinya resolusi Majelis Umum PBB (pada Rabu), yang didukung oleh 158 negara, yang menuntut gencatan senjata di Gaza, memungkinkan warga di Jalur (Gaza) untuk memiliki akses segera ke layanan penting dan bantuan kemanusiaan".

Seruan Gencatan Senjata Tanpa Syarat di Gaza dari Seratusan Negara

Seruan Gencatan Senjata Tanpa Syarat di Gaza dari Seratusan Negara

()

Seratusan negara mayoritas anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terbaru yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza. Ada 158 negara termasuk Indonesia yang mendukung gencatan senjata permanen.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Al Jazeera dan AFP, Kamis (12/12/2024), mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza. Resolusi itu ditolak mentah-mentah Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Israel.

5 Berita Terpopuler Internasional Hari Ini

5 Berita Terpopuler Internasional Hari Ini

()

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol bertekad untuk berjuang sampai akhir meskipun sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza.

Yoon, dalam pidato terbarunya, membela keputusannya yang mengejutkan pekan lalu saat menetapkan darurat militer dan mengerahkan tentara ke gedung parlemen. Dia juga menyebut kubu oposisi, yang menguasai parlemen Korsel, telah bertindak bagaikan monster.

Majelis Umum PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata Tanpa Syarat di Gaza

Majelis Umum PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata Tanpa Syarat di Gaza

()

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza yang telah hancur. Resolusi ini dirilis pada Rabu (11/12).

Perang yang sedang berlangsung di kawasan tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun dan sejauh ini telah menewaskan lebih dari 44.000 orang, menurut para pejabat setempat.

158 anggota memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sembilan memberikan suara menentang, dan 13 abstain.

Teks tersebut mendesak "gencatan senjata yang segera, tanpa syarat dan permanen," serta "pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat" - kata-kata yang mirip dengan teks yang diveto oleh Washington di Dewan Keamanan bulan lalu.

Dunia Hari Ini: Australia Ikut Mendukung Gencatan Senjata di Gaza

Dunia Hari Ini: Australia Ikut Mendukung Gencatan Senjata di Gaza

()

Untuk memudahkan Anda mengikuti perkembangan Dunia Hari Ini, kami sudah merangkum berita dari sejumlah negara.

Edisi Kamis, 12 Desember 2024, kita awali dari Australia.

Australia mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk "gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen" di Gaza.

Australia juga mendukung upaya membela pekerja badan bantuan dan kemanusiaan UNRWA dan mengecam Israel karena menghalangi penyaluran bantuan di Gaza.

Lebih dari 150 negara, termasuk Kanada, Selandia Baru, dan Inggris, mendukung resolusi tersebut. Sementara Amerika Serikat dan Israel merupakan negara yang menentang resolusi tersebut.

Komitmen Pemprov Riau Dukung Program REDD+, Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pengurangan Emisi GRK

Komitmen Pemprov Riau Dukung Program REDD+, Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pengurangan Emisi GRK

()

KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid mengungkapkan bahwa pengelolaan program reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD+)  memerlukan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam sektor-sektor yang terkait dengan landscape.

Untuk diketahui, REDD+ adalah inisiatif global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan insentif kepada negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), yang sebagian besar berasal dari deforestasi (penebangan hutan) dan degradasi hutan (kerusakan ekosistem hutan).