Perumahan Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Lasarus mengatakan Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara) harus membangun 8.333 unit rumah rakyat per hari demi mengejar target 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Lasarus tak hanya sekali menyinggung mengenai kelanjutan program 3 juta rumah. Pasalnya, untuk mewujudkan program tersebut pemerintah perlu untuk membangun 8.330 unit rumah per hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) getol menggaet konglomerat untuk merealisasikan program 3 juta rumah di tengah belum adanya kejelasan mengenai tambahan anggaran yang bakal dialokasikan untuk kementeriannya.

Ara sebelumnya telah menggandeng sejumlah konglomerat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Para konglomerat yang terlibat itu merupakan sosok wajah lama yang memang kerap urun tangan membantu pembangunan infrastruktur di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Bisnis, JAKARTA — Belum genap dua minggu Maruarar Sirait dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat, namun sudah membuat gebrakan pertamanya dalam melaksanakan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat. 

Program ini menjadi bagian dari program pembangunan 3 juta rumah per tahun Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan Menteri Ara menjadi salah satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Minggu (3/11/2024). Berikut selengkapnya

1. Gebrakan Pertama Menteri Maruarar Bangun Rumah Gratis Kolaborasi Swasta

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.

Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.

“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada Selasa (29/10/2024) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam pernyataannya, Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebutkan bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat," ujar Ara di ruang rapat.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air. 

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok untuk bisa mengentaskan backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit. 

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menuturkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angka backlog itu hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal itu terjadi lantaran tak adanya kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.

Dengan demikian, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya.