PPN 12 Persen Segera Berlaku, DPR Tak Ingin Pemerintah Korbankan Masyarakat untuk Keseimbangan Fiskal
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri tak mau kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, Komisi XI punya kewajiban untuk mengingatkan pemerintah soal kebijakan tersebut.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan ini adil, akuntabel, dan pro pertumbuhan, serta diiringi dengan langkah optimalisasi penerimaan pajak lainnya,” ujar Hanif dihubungi Kompas.com, Rabu (18/12/2024).
“Komisi XI DPR RI memiliki kewajiban untuk memastikan keseimbangan fiskal tidak dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat,” sambung dia.
