Petisi Tolak Ppn 12 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menuntut Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

BEM SI menyinggung pidato Prabowo yang kerap kali bicara soal upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.

“Jelas kami meminta pemerintah untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat,” ucap Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025 membuat masyarakat berencana mengubah pola konsumsi makanan dan minuman.

Pasalnya, kenaikan pajak diprediksi meningkatkan harga sejumlah sektor, tak terkecuali makanan dan minuman. 

Seorang pegawai swasta di Jakarta bernama Retsa (29) misalnya, berencana menghemat pengeluaran dengan mengurangi jajan. 

Retsa yang suka sekali minum kopi, bahkan seminggu bisa membeli kopi hingga empat kali, mulai membiasakan membuat kopi sendiri di rumah.

BOGOR, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 diperkirakan mempengaruhi harga makanan dan minuman.

Potensi kenaikan harga akibat peningkatan PPN ini membuat sejumlah warga Bogor mulai mempertimbangkan mengubah kebiasaan mengonsumsi makanan maupun minuman.

Salah satunya Shabrina Zakaria (28) yang rutin membeli makanan dari warung atau rumah makan karena dinilai praktis. Dalam sebulan, ia menghabiskan Rp 3-5 juta untuk makan.

Namun, dengan rencana kenaikan PPN ini, Shabrina mulai berpikir untuk memasak sendiri di rumah.