PHPU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra berkelakar dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tangerang Selatan.

Dalam persidangan, kuasa hukum Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin sebagai pemohon menceritakan program Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang dinilai merugikan kliennya dalam Pilkada Tangerang Selatan.

Benyamin Davnie bersama Pilar Saga Ichsan diketahui menjadi rival Ruhamaben dan Shinta dalam Pilwalkot Tangerang Selatan.

Saldi Isra awalnya bertanya terkait dugaan pelanggaran Davnie, yang merupakan petahana Wali Kota Tangsel itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi sebanyak 309 perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 per Jumat, 3 Januari 2025.

“Tanggal 3 Januari 2025 sudah dilakukan registrasi perkara untuk permohonan yang masuk. Jumlahnya itu 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz saat ditemui di Gedung I MK, Jakarta, Jumat, dilansir dari Antaranews.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada 2024 kurang lebih 57 persen dari total penyelenggaraan pilkada, yakni 314 permohonan.

Jumlah permohonan ini diucapkan langsung Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang khusus laporan tahun 2024 di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

"Adapun data permohonan PHPU Kepala Daerah hingga saat ini, terdapat total 314 permohonan," ujar dia

Dari seluruh laporan itu, terbanyak adalah hasil pemilihan bupati, yakni 242 permohonan, kemudian pemilihan wali kota 49 permohonan dan 23 lainnya perkara pemilihan gubernur.