Pilkada

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia mengatakan segala hal strategis perlu dibicarakan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Iya kalau semua kebijakan kalau di Partai Demokrat itu kan tentu di Ketua Umum dan hal-hal yang sangat strategis itu juga ada Ketua Majelis Tinggi kami, yaitu Pak SBY dengan anggota majelis tinggi. Untuk hal ini, mungkin akan dikaji, didalami, tetapi semua tentu untuk kebaikan demokrasi di Indonesia," kata Teuku di Movenpick Hotel, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat disebut belum membahas wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sebelumnya digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengatakan, seluruh legislator Demokrat saat ini masih reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Atas dasar itu, belum ada kepastian apakah Fraksi Demokrat tetap menolak sistem kepala daerah kembali dipilih wakil rakyat, sebagaimana sikap yang pernah diambil pada 2014 silam.

Diskusi agar pilkada lewat DPRD mencuat seiring tingginya biaya yang dikeluarkan. Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman menyebut, mendudukkan kembali definisi otonomi daerah dapat menyelesaikan masalah biaya tinggi dalam pilkada.

"Otonomi daerah kita, sebenarnya di tingkat kabupaten dan kota atau sejak dari level provinsi. Soal ketatanegaraan inilah yang mesti kita dudukkan kembali, agar perdebatan kita soal mahalnya pembiayaan pemilihan kepala daerah (pilkada) jadi lebih fokus dan terarah," kata Alex dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2024).

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto tentang mahalnya biaya pelaksanaan Pilkada dan rendahnya partisipasi pemilih membuka ruang diskusi penting, tetapi juga memantik kritik yang tidak kalah tajam.

Pada dasarnya, demokrasi membutuhkan biaya. Namun, biaya tinggi tanpa diimbangi partisipasi yang signifikan bukan hanya menunjukkan inefisiensi sistem, tetapi juga kegagalan mendasar dalam pendidikan politik di tingkat masyarakat.

Hal ini menyoroti peran partai politik, yang semestinya menjadi garda terdepan dalam pendidikan politik rakyat.

Dalam konteks ini, kritik perlu diarahkan pada kegagalan institusi politik dalam memenuhi mandat Undang-undang yang jelas-jelas mengamanatkan partai politik untuk melakukan pendidikan politik secara terstruktur dan masif.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepakat dengan wacana gubernur dipilih oleh DPRD karena besarnya biaya pilkada langsung. Menurutnya, hal ini juga bagian dari demokrasi tapi perwakilan.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin tak setuju usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan tidak langsung lewat DPRD lantaran ongkos politik mahal buntut praktik politik uang. Zulfikar menilai pilkada langsung saat ini justru dijalankan untuk mengoreksi sistem pilkada tidak langsung pada masa lampau.

"Demokratis itu kan secara umum dikenal dua model, ada yang dengan mandat tunggal lewat DPRD, ada yang mandat terpisah dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya pernah kita kerjakan dan pemilihan langsung yang sekarang kita terapkan itu sebenarnya hasil koreksi atas pilihan DPRD," kata Zulfikar kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai, tidak semua daerah di Indonesia siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut Djarot, daerah-daerah yang memiliki indeks demokrasi rendah dapat memberlakukan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah. Misalnya begitu," kata Djarot di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang menilai perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak.

"Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada," kata Aboe Bakar dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (14/12/2024), dikutip dari Antara.

Aboe Bakar menyebutkan, pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. ICW menilai gagasan itu tidak menjawab akar masalah terkait ongkos politik dalam gelaran pemilu yang menyedot banyak anggaran negara.

"Presiden Prabowo menyarankan uang yang selama ini digelontorkan untuk pemilihan kepala daerah secara langsung dapat disalurkan untuk program-program lain, seperti memberi makan anak-anak atau memperbaiki sekolah. Di satu sisi, memang sama tidak ada yang salah apabila Presiden hendak memprioritaskan anggaran negara untuk kebijakan-kebijakan yang hendak mendorong kesejahteraan masyarakat," kata peneliti ICW Yassar Aulia saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD tengah bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan usulan itu telah lama bergulir di kalangan partai politik.

Usulan kepala daerah dipilih lewat DPR mencuat ke pubilk usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya tersebut dalam pidatonya di acara HUT Partai Golkar, Kamis (12/12). Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan wacana itu kini bisa disikapi serius usai digulirkan ke masyarakat luas oleh presiden.

"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung adanya wacana evaluasi pemilihan langsung di tingkat Pilkada. Ia menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Pilkada berbiaya tinggi benar adanya.

"Ya ini baru pendapat pribadi ya. Belum pendapat partai atau pendapat MPR atau DPR. Jadi begini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi. Nah, salah satu spirit demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat," kata Cak Imin di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jawa Barat, Jumat (13/12/2024) malam.

Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono merespons wacana dari Presiden Prabowo Subianto soal calon kepala daerah dipilih DPRD. Mardiono mengamini biaya Pemilu 2024 sangat tinggi dan jadi beban negara.

"Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara," kata Mardiono kepada wartawan seusai membuka Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim memutuskan untuk tidak menggugat hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Luluk menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan keputusan partai untuk menerima hasil rekapitulasi suara Pilkada Jatim 2024 yang telah selesai dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi Pilkada memang officially sudah selesai dan rekapitulasi khususnya di Jawa Timur juga sudah dituntaskan dan juga sudah ditutup. Kalau secara official memang setahu saya dari PKB Jawa Timur atau DPP PKB memang DPP PKB itu sudah menerima,” ujar Luluk kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi soal usulan kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD. Deddy menyebut PDIP dalam posisi menunggu langkah konkret perbaikan sistem pemilu bukan hanya sekadar wacana.

"Kita menunggu saja konkret-nya seperti apa, apakah sungguh-sungguh atau sekedar wacana," kata Deddy kepada wartawan, Jumat, (13/12/2024).

Deddy mengatakan saat ini apa pun yang dilakukan pemerintah dan DPR dapat terealisasi jika punya niat. Deddy menyinggung soal mayoritas komposisi Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di parlemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada seluruh pihak agar menghindari perilaku tidak pidana termasuk korupsi. Sebab, dia mengaku, akan bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan termasuk korupsi.

Dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), Prabowo lantas meminta agar ada jangan ada jiwa korps yang keliru di institusi pemerintahan.

“Pasti setiap institusi ada yang baik dan tidak baik. Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru, kita melindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban,” kata Prabowo, Kamis malam, dikutip dari Antaranews.

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Golkar tengah melakukan kajian guna menemukan formulasi terbaik terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, kajian ini masih berproses dan memerlukan beberapa waktu sebelum mendapatkan kesimpulannya.

"Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pemilukada. Jadi mungkin butuh beberapa waktu," ujar Sarmuji di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Menurut Sarmuji, perhelatan pilkada kemarin memiliki banyak kelebihan dan kekurangan.

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti soal tingginya biaya pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurutnya, selepas pelaksanaan pilkada, banyak pihak mengeluh soal tingginya biaya perhelatan kontes demokrasi itu.

"Pemilukada baru selesai banyak kenangan cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dr lubuk-lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama kok pilkadanya cost–nya tinggi ya?" kata Bahlil dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pihaknya mulai mengkaji terkait sistem baru untuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Ia menyoroti biaya Pilkada saat ini yang sangat mahal.

"Kita semua tahu, kemarin Pilkada dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memang berhasil berlangsung dengan damai. Tetapi, tentu ini masih menyisakan persoalan, karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, Pilkada ini sangat mahal," kata Sarmuji di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P memastikan tidak mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut karena calon gubernur Banten yang diusung PDI-P, yakni Airin Rachmi Diany memutuskan untuk tidak melayangkan gugatan.

“Kami mendengar Bu Airin sendiri tidak mengajukan,” ujar Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Ronny menjelaskan bahwa PDI-P tidak bisa serta merta mengajukan gugatan hasil Pilkada Banten ke MK. Sebab, pengajuan gugatan harus berdasarkan persetujuan dari pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P beranggapan bahwa hasil Pilkada Jakarta 2024 yang menyatakan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang telah final. Sebab, tidak ada gugatan yang diajukan terkait hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mendengar kabar bahwa pemilu DKI Jakarta bahwa tidak ada permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Ini sudah final. Artinya ini sudah berkekuatan hukum karena tidak ada gugatan dari paslon Rido,” ujar Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan hasil Pilkada 2024 yang kini telah masuk ke MK di antaranya untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

“Kemudian Maluku Utara, Papua Barat Daya sebagai pihak terkait, dan beberapa kabupaten/kota. Ini masih kita data lagi ya, karena terakhir itu tanggal 18 dari MK,” ujar Ronny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengeklaim Pilkada Serentak 2024 di 17 wilayah dimenangi oleh kader mereka.

Beberapa di antaranya yakni, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat-Deni Lumbantoruan (JTP-Dens) yang unggul telak di Pilkada Tapanuli Utara serta Paulus Henuk-Apremoi Dudelusy Dethan di Pilkada Rote Ndao.

"Dari quick count sementara ini, ada 17 kader partai Perindo yang lolos, yang telah terpilih menjadi kepala daerah di seluruh Tanah Air," kata Ketua Umum Perindo, Angela Tanoesoedibjo, selepas pelantikan pengurus DPP Perindo periode 2024-2029, Rabu (11/12/2024).

Pembongkaran dan pemindahan makam diduga gegara perbedaan pilihan pada Pilkada 2024 terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejauh ini ada 13 makam yang dibongkar dan dipindahkan dari semula 3 makam.

"Ada lagi (pembongkaran dan pemindahan makam), 10 (makam). Satu keluarga, sekeluarga," ujar Lurah Tanah Kongkong Andi Alamsyah Adnan Manaf seperti dilansir detikSulsel, Rabu (11/12/2024).

Peristiwa ini terjadi di Perkuburan Bulu-Bulu, Jalan Sungai Teko, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Alamsyah mengungkapkan 10 makam keluarga warga bernama Supiati tersebut dibongkar dan dipindahkan bersamaan pada Rabu (11/12).

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengusut dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan fasilitas negara oleh salah satu pasangan calon (paslon).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kalteng, Nurhalina menjelaskan, pihaknya menerima dua laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada di Kotawaringin Timur.

Laporan dugaan pelanggaran itu fokus tertuju pada salah satu paslon di pilkada kabupaten setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dimenangkan oleh kotak kosong.

Oleh karena itu, pemerintah sepakat untuk menyelenggarakan pilkada ulang pertengahan tahun depan.

“Berdasarkan raker dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, kita sepakati pilkada ulang diselenggarakan 27 Agustus,” ujar Bima dalam rapat dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memastikan bahwa tidak ada persoalan dalam tahapan pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024.

Hingga Senin (9/12/2024) sore, tercatat sebanyak 162 gugatan sengketa pilkada telah didaftarkan ke MK secara daring maupun luring. Seluruh gugatan yang didaftarkan terdiri dari pilkada kabupaten dan pilkada kota, sementara pilkada provinsi masih nihil.

“Untuk proses pendaftaran sejauh ini tidak ada persoalan,” kata Suhartoyo saat ditemui di Gedung I MK, Jakarta pada Senin, dikutip dari Antaranews.

Dua kelompok pendukung pasangan calon (paslon) pilkada di Intan Jaya, Papua Tengah, terlibat bentrokan hingga membakar kios warga. Sejumlah orang dari dua kelompok mengalami luka-luka akibat insiden itu.

"Benar, tepat pada pukul 09.30 WIT, telah terjadi pertikaian suku lanjutan hari kedua antara massa pendukung paslon nomor 1 dan paslon nomor 3," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya seperti dilansir detikSulsel, Senin (9/12/2024).

Aksi saling serang itu terjadi di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Minggu (8/12), sekitar pukul 09.30 WIT. Bentrokan itu saling mengejar menggunakan panah hingga parang itu melibatkan pendukung paslon nomor urut 1 Aner Maisini-Elias Igapa dan nomor urut 3 Apolos Bagau-Tetairus Widigipa.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, berencana membawa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Pasar Jaya, Jakarta Propertindo (Jakpro), dan Pembangunan Jaya dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam wawancara eksklusif bersama Bisnis Indonesia, ia berharap langkah ini dapat bertujuan untuk meningkatkan transparansi, pengelolaan yang profesional, sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi Jakarta.

“Saya merasa bahwa nantinya jangan hanya Jakarta Funding, tetapi beberapa perusahaan BUMD yang sizenya besar dan sehat, saya IPO kan. Jakpro, kemudian Pembangunan Jaya, Pasar Jaya. Pasar Jaya itu pasarnya 153 .Kalau di Go Public kan size-nya gede banget,” tuturnya, kala ditemui di kediamannya yang berlokasi di Cipete, Jakarta Selatan, pada pekan lalu. Simak wawancara lengkap di Bisnis TV Misi Besar Pramono Anung di Jakarta

PADANG, KOMPAS.com – Duel antarpetahana di Pilkada Tanah Datar, Sumatera Barat, dimenangkan oleh pasangan Eka Putra dan Ahmad Fadly.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Datar, Eka-Ahmad memperoleh 85.692 suara, mengungguli Richi Aprian dan Donny Karsont yang meraih 77.595 suara.

"Pasangan nomor urut 2 Eka Putra-Ahmad Fadly meraih suara terbanyak dengan 85.692 suara, diikuti pasangan nomor urut 1 Richi-Donny dengan 77.595 suara," ujar Komisioner KPU Tanah Datar Gusriyono, Sabtu (7/12/2024).