Pilkada 2024

PADANG, KOMPAS.com– Sebanyak 11 pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumatera Barat berakhir dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tercatat ada 13 gugatan, termasuk dua gugatan masing-masing di Pasaman dan Pasaman Barat.

Selain itu, terdapat satu gugatan untuk setiap daerah di Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Kota Solok, Solok Selatan, Payakumbuh, dan Mentawai.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Hamdan, menyebut Pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak menghadapi gugatan di MK. Namun, 13 gugatan diajukan terkait hasil pemilihan di 11 kabupaten dan kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Themis Indonesia Feri Amsari mengatakan, pihaknya juga menemukan dugaan keterlibatan institusi Polri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ia menyebutkan, temuan itu sama dengan PDI-P yang menggunakan istilah partai coklat atau parcok untuk keterlibatan polisi dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu.

“Saya pikir untuk penyampaian ke publiknya dengan suara lantang, memang kayaknya penyampaian PDI-P itu harus diakui (soal parcok),” ujar Feri di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

JAYAPURA, KOMPAS.com - Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya nomor urut 2, Atenius Murip-Ronny Elopere unggul dalam Pilkada Kabupaten Jayawijaya 2024. Pasangan tersebut meraih 109.954 suara.

Sementara itu, paslon nomor urut 1, Anthonius Wetipo-Dekim Karoba, memperoleh 15.555 suara; paslon nomor urut 3, Esau Wetipo-Kornelex Gombo, mendapatkan 4.182 suara.

Lalu paslon nomor urut 4, Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi, meraih 95.638 suara.

Paslon Atenius-Ronny diusung oleh empat partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Themis Indonesia mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan institusi Polri dalam upaya memenangkan calon kepala daerah tertentu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Banten, Jawa Tengah (Jateng), dan DKI Jakarta.

Temuan ini berdasarkan pengumpulan data dari media yang dikonfirmasi melalui sejumlah kuisioner pada November hingga Desember 2024.

Peneliti Themis Indonesia Shaleh Al Ghifari menyatakan bahwa terdapat indikasi aparat kepolisian mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu.

"Kepolisian yang punya satuan tugas ke wilayah kecamatan, sampai ada peran-peran subjektif dari seorang babinsa dan seterusnya, tapi juga hal ini dilakukan dari unsur-unsur pimpinan juga," ungkapnya di kawasan Cikini, Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).

KEBUMEN, KOMPAS.com - Selama pelaksanaan Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kebumen telah menerima dan menangani 25 laporan dari masyarakat.

Laporan tersebut mencakup isu ketidaknetralan kepala desa (Kades) dan aparatur sipil negara (ASN) selama proses pemilihan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen, Amin Yasir, menjelaskan bahwa pihaknya telah menangani 25 laporan atau temuan terkait Pilkada.

Status kasus yang ditangani oleh Bawaslu mencakup aspek administrasi, etik penyelenggara, dan perundang-undangan lainnya.

"Sementara itu, Gakkumdu menangani kasus dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Status kasus dapat dilihat di papan pengumuman kantor Bawaslu Kebumen, Jl. Tentara Pelajar Nomor 21," ungkap Amin Yasir saat dihubungi pada Kamis (12/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengucapkan terima kasih karena cagub dan calon wakil gubernur (cawagub) Ridwan Kamil (RK)-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tak jadi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 1 maupun 2 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih," kata Pramono saat diwawancarai awak media di lokasi kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

KOMPAS.com - Dua orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai berinisial SN dan SN ditangkap Kepolisian Resor (Polres) Paniai pada Rabu, 11 Desember 2024.

Salah satu dari mereka adalah Ketua KPU Paniai. 

Pengamanan dilakukan oleh Kapolres Paniai, Komisaris Polisi (Kompol) Deddy A Puhiri, bersama anggota Polres Paniai di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur.

"Keduanya dijemput untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan suap dalam Pilkada 2024 di Paniai," ujar Deddy.

Kapolres Paniai mengonfirmasi bahwa pihaknya mengamankan Ketua KPU Paniai dan satu anggota KPU lainnya terkait dugaan suap dalam pemilihan kepala daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengeklaim Pilkada Serentak 2024 di 17 wilayah dimenangi oleh kader mereka.

Beberapa di antaranya yakni, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat-Deni Lumbantoruan (JTP-Dens) yang unggul telak di Pilkada Tapanuli Utara serta Paulus Henuk-Apremoi Dudelusy Dethan di Pilkada Rote Ndao.

"Dari quick count sementara ini, ada 17 kader partai Perindo yang lolos, yang telah terpilih menjadi kepala daerah di seluruh Tanah Air," kata Ketua Umum Perindo, Angela Tanoesoedibjo, selepas pelantikan pengurus DPP Perindo periode 2024-2029, Rabu (11/12/2024).

BATAM, KOMPAS.COM - Tim pemenangan pasangan calon nomor urut satu, Nuryanto-Hardi Hood (Nadi), telah resmi melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam laporan tersebut, pelapor mengidentifikasi tujuh pelanggaran yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Juru Bicara Tim Pemenangan Nadi, Riki Indrakari menjelaskan, laporan tersebut telah disampaikan ke MK dengan melampirkan bukti-bukti yang relevan.

"Laporan sudah kita masukkan ke MK kemarin, dengan mengantar seluruh berkas dengan lampiran bukti. Dalam lampiran ini ada dugaan keterlibatan banyak pihak, baik dari penyelenggara pemilu maupun pihak luar, dalam tindakan aktif maupun pasif," ungkap Riki melalui sambungan telepon pada Rabu (11/12/2024) sore.

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah berakhir, meninggalkan ekspektasi tinggi di kalangan masyarakat terhadap realisasi janji-janji politik yang disampaikan para kandidat selama masa kampanye.

Janji-janji tersebut, yang sering kali bersifat aspiratif dan idealis, kini menghadapi ujian nyata dalam bentuk penerapan kebijakan yang teknokratis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Masyarakat tidak hanya menginginkan janji tersebut ditepati, tetapi juga menuntut agar kepala daerah terpilih mampu memberikan solusi konkret yang membawa dampak nyata bagi kehidupan mereka.

Kita tengah menghadapi fenomena resentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah yang diperjuangkan pada era Reformasi kini terancam buyar.

Resentralisasi alias pemusatan kembali kekuasaan ke tangan pemerintah pusat memang sangat terasa sejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tercermin dalam sejumlah produk legislasi. Pertama, pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengubah setidaknya 15 pasal terkait kewenangan daerah mengelola tambang. Antara lain, penguasaan mineral dan batubara yang awalnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana masih mengkaji soal gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka belum bisa memastikan apakah akan mengajukan gugatan pada kesempatan terakhir hari ini, Rabu (11/12/2024).

"Kita belum final ada gugatan ke MK, masih dikaji dulu. Tetapi dari pihak kami ada data untuk memperkuat temuan dari paslon 1 (Ridwan kamil-Suswono) terkait video viral di Pinang Ranti," ucap Anggota Tim Pemenangan Dharma-Kun, Rieke, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini merupakan kesempatan terakhir tim hukum calon gubernur-wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK)-Suswono untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Jakarta 2024.

MK membuka layanan pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan sampai Rabu (18/12/2024).

Namun, batas waktu pemohon boleh mengajukan gugatan ke MK hanya tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada Jakarta.

“Batas waktu kan masing-masing berbeda tergantung provinsi itu, tapi provinsi menetapkannya kalau sudah ditetapkan baru tiga hari kerja setelah sejak ditetapkan itu,” ujar Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK 1, Jakarta Pusat, dalam ketetangan tertulisnya dikutip Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

SERANG, KOMPAS.com – Dominasi dinasti politik Ratu Atut Chosiyah resmi berakhir pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024.

Sejumlah anggota keluarga mantan Gubernur Banten ini gagal meraih kemenangan dalam berbagai kontestasi pemilihan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, empat keluarga Ratu Atut yang maju di Pilkada hanya satu yang berhasil menang.

Kekalahan di Berbagai Wilayah

Adik ipar Ratu Atut, Airin Rachmi Diany, gagal di Pilkada Provinsi Banten.

KOMPAS.com - Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten, Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi, memilih untuk tidak menggugat hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Meskipun menemukan sejumlah anomali dan dugaan pelanggaran, pasangan Airin-Ade memutuskan untuk menerima hasil tersebut demi menjaga ketentraman dan keamanan Provinsi Banten.

Keputusan tersebut diumumkan melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosial Instagram milik Airin @airinrachmidiany , Senin (9/12/2024). Hingga berita ini dimuat, video tersebut sudah mendapatkan 3.573 likes, 288 komentar, dan dibagikan sebanyak 60 kali oleh warganet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno ikut mempersiapkan barang bukti usai cagub dan cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK)- Suswono berencana melayangkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/12/2024).

"Kami sebagai pihak terkait di PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) MK, sudah mempersiapkan Tim Hukum yang diketuai oleh Prof Todung Mulya Lubis, sudah bekerja mengumpulkan bukti-bukti sejak penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta," ujar Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Pramono-Rano, Iwan Tarigan, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa masih terdapat aparatur sipil negara (ASN), termasuk di tingkat sekretaris daerah (sekda), yang menawarkan diri untuk mendukung calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dalam rapat dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024), Tito menjelaskan bahwa situasi ini merupakan hal yang umum terjadi.

Menurutnya, banyak ASN yang berusaha untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan jabatan mereka, meskipun terdapat bupati atau wali kota baru yang terpilih hasil pilkada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Pengolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Brigjen Tjahyono Saputro mengajak masyarakat untuk menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil Pilkada Serentak 2024.

Tjahyono menyatakan, seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama perlu dilibatkan untuk mengajak publik menerima keputusan KPU.

"Kita mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk tetap mengajak bahwa pelaksanaan pemilu ini sudah berjalan dengan baik," kata Tjahyono di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan pentingnya menjaga persatuan pasca Pemilu serentak 2024.

Maka dari itu, penting bagi para tokoh agama, ormas, ulama dan pendeta untuk sama - sama memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga persatuan.

"Nah di sinilah pentingnya peran dari tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, para ulama, para pendeta semuanya untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya, Selasa (10/12/2024).

"Sebenarnya, masing-masing agama perlu untuk saling menghargai keberadaan penganut agama yang berbeda," lanjutnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku sempat mendengar ada transaksional yang dilakukan pemerintahan daerah (pemda) menjelang gelaran Pilkada serentak 2024. Tito menyebutkan transaksi itu berkaitan dengan mutasi jabatan di jajaran pemda.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Tito mulanya menyoroti mutasi pejabat di Pemprov Banten.

"Kemudian untuk masalah tadi, tata kelola Banten itu ada 12 Plh, Plt, ini memang banyak sekali. Mohon maaf ini sebagai informasi, sekarang ini di masa transisi atau masa menjelang beberapa bulan kemarin banyak nyari kesempatan Pak untuk pindah-pindah, mutasi," kata Tito.

Pilkada Serentak 2024 pada 27 November lalu menyajikan fenomena keoknya sejumlah petahana. Mereka di antaranya petahana Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala kalah dari rivalnya, Bobby Nasution dan Surya di Pilgub Sumatera Utara. Berdasarkan hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia, Edy-Hasan yang disusung PDIP mendapat 37,29 persen, Sedangkan, Bobby Nasution-Surya yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju mendapat 62,71 persen suara.

Petahana Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang berpasangan dengan Meriani juga kalah dari pasangan calon (paslon) Helmi Hasan dan Mian. Berdasarkan hasil hitung cepat Citra Publik Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Rohidin-Meriani hanya memperoleh 43,82 persen. Tertinggal dari paslon non petahana, Helmi-Mian yang mendapat 56,18 persen. Rohidin adalah calon gubernur incumbent Bengkulu yang terjerat kasus korupsi.

Proses pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah usai pada 27 November yang lalu. Bahkan, ada beberapa kandidat yang sudah memberi keterangan terkait hasil pemungutan suara tersebut meskipun baru sebatas melalui metode quick count atau real count internal.

Hasil pemungutan suara yang meski belum ditetapkan secara final tersebut selain memberi gambaran kepada kita siapa kepala daerah yang akan memimpin 5 tahun ke depan, juga memberi kita fakta menarik yang patut untuk kita refleksikan bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, ada 28 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia selama Pilkada Serentak 2024.

“Ini kita lihat ada di tahun 2024 ini, ada 28 per 8 Desember yang meninggal,” ujar Bima saat rapat bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ia menyebutkan bahwa kebanyakan petugas meninggal karena kelelahan dan penyakit jantung.

Angka tersebut berbeda jika dibandingkan dengan angka petugas yang meninggal pada Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Polri menggelar dialog publik bertajuk ‘Strategi Polri dalam Mengimplementasikan Cooling System Guna Menjaga Stabilitas Sosial Pasca Pilkada 2024’. Kegiatan ini dilakukan untuk terus menggerakkan semangat persatuan dan kesatuan pasca kontestasi pemilu.

"Untuk mewujudkan pemilukada yang damai maka Divisi Humas Polri mengundang beberapa unsur kelompok pemuda dan mahasiswa untuk bersama-sama melakukan kegiatan dialog publik," ujar Kepala Biro Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PID), Brigjen Tjahyono Saputro di Hotel Grand Kemang Jakarta, Selasa (10/12/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menyatakan, tidak ada pengajuan gugatan perselisihan hasil Pilkada Kota Bogor 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Bogor, Dian Ashabul Yamin menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, peserta pemilu memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan setelah penetapan hasil suara pada 3 Desember 2024.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan pada 6 Desember 2024, tidak ada gugatan yang diajukan.

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memastikan bahwa tidak ada persoalan dalam tahapan pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024.

Hingga Senin (9/12/2024) sore, tercatat sebanyak 162 gugatan sengketa pilkada telah didaftarkan ke MK secara daring maupun luring. Seluruh gugatan yang didaftarkan terdiri dari pilkada kabupaten dan pilkada kota, sementara pilkada provinsi masih nihil.

“Untuk proses pendaftaran sejauh ini tidak ada persoalan,” kata Suhartoyo saat ditemui di Gedung I MK, Jakarta pada Senin, dikutip dari Antaranews.

DEPOK, KOMPAS.com – Hasil Pilkada 2024 membawa pil pahit bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dominasi yang telah mereka pertahankan hampir 20 tahun di Kota Depok kini runtuh.

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang mereka usung, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A. Rafiq, harus mengakui keunggulan pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah dari koalisi Perubahan Depok Maju.

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara KPU Depok, Supian-Chandra meraih 451.785 suara, mengalahkan Imam-Ririn yang hanya memperoleh 396.863 suara.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyayangkan adanya isu ‘partai cokelat’ atau ‘parcok’ yang diidentikkan dengan keterlibatan lembaga kepolisian dalam Pilkada 2024. Ia menyebut isu ini membuat publik bingung.

"Kalau bicara mengenai mohon maaf partai cokelat misalnya, buktinya apa? Ya kan? Jangan ini kemudian membuat bingung masyarakat, gitu loh. Ya kan?" kata Tandra kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Tandra menuturkan jika ada anggota polisi yang melanggar ketentuan itu, maka dia yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak tegas. Ia menyebut dalam kontestasi Pilkada, ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi kecurangan seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu, DKKP hingga lembaga yang mengadili yakni MK.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan catatan dalam Pilkada Serentak 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemilu. Catatan yang dimaksud adalah ragam dinamika yang terjadi selama Pilkada 2024.

"Semua catatan yang berasal dari dinamika Pilkada kemarin, ini kita jadikan bahan untuk mengevaluasi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu," ungkap Bima di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Bima membenarkan salah satu hal menonjol yang akan menjadi bahan evaluasi yakni terkait dinamika Pilkada di Banjar Baru. Diketahui Pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota Lisa-Wartono mendapatkan suara 100 persen sebab paslon lain didiskualifikasi.